logo

Plesiran Ke Vietnam Wakadis Kesehatan DKI Diperingatkan Keras,Tapi Inspektorat Justru Melindungi

Plesiran Ke Vietnam Wakadis Kesehatan  DKI Diperingatkan Keras,Tapi Inspektorat Justru Melindungi

Ketua BMW Amir Hamzah
14 Maret 2019 20:39 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Masyarakat mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk bersikap tegas dan mengawasi secara ketat kinerja Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKi. Sebab, isu menyeruaknya isu beli jabatan terkesan dibiarkan. "Saya mendapat informasi, malah Inspektorat DKI turut bermain juga. Seperti untuk kasus plesiran pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) ke Vietnam. Ada yang bilang bahwa Inspektorat meminta wakadis agar Dinkes bisa lebih solid dan kompak untuk menutupi satu sama lain," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Jakarta, Kamis (14/3/2019). Informasi itu, kata Amir, semakin membuktikan bahwa ada penyimpangan di tubuh Dinkes DKI. Dia berharap Anies segera menyikapi pejabat yang ada di Dinkes DKI yang diindikasikan tersandung kasus hukum. "Selama ini kan sudah menimbulkan tanda tanya publik. Maka paling tidak harus ada sanksi administrasi yang diberikan gubernur kepada anak buahnya. Jangan-jangan oknum Inspektorat ini juga turut mencicipi hasil korupsinya," ujar Amir. Menurutnya, Anies harus berpegang pada azas penyelenggaraan pemerintah daerah. Seperti azas akuntabilitas, transparansi dan taat hukum. Sehingga, ketika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyimpang dari azas itu, gubernur bisa langsung memeriksanya. Diakuinya, permasalahan yang ada di tubuh Dinkes DKI muncul karena ada penempatan pejabat yang diduga tersandung kasus hukum. Seperti dugaan korupsi pembangunan 16 puskesmas pada tahun 2016 dan 2017. Lalu pengadaan obat non formalium nasional (Fornas) pada tahun 2017, hingga dugaan korupsi pada pembangunan RSUD Cipayung 2018. Amir juga mendesak kepada KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) yang dijadwalkan akan memeriksa pejabat DKI. "Seharusnya KASN juga memeriksa delapan pejabat Dinkes DKi yang ikut lelang," ucapnya menegaskan.

Editor : Yon Parjiyono