logo

Ramli: Jual Saham Di Perusahaan Bir, Alihkan Ke Usaha Peternakan Sapi

Ramli: Jual Saham Di Perusahaan Bir, Alihkan Ke Usaha  Peternakan Sapi

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI H Ramli Hi Muhamad
06 Maret 2019 18:59 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di peruahaan Bir, PT Delta terus dipersoalkan sejumlah kalangan, termasuk para wakil rakyat Ibu Kota di DPRD DKI.

Wakil Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD DKI, H Ramli Hi Muhamad menegaskan sudah sejak lama zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ramli telah menyampaikan aspirasi rakyat jJakarta Utara tentang Penjualan Saham Pemprov DKI di PT Delta yang memproduksi minumam keras.

"Pemprov DKI jangan memfasilitasi masyarakatJakarta untuk minum minuman keras. Jadi apa yang dilakukan Gubernur Aniea sudah tepat dengan kemauan masyarakat Jakarta," kata Ramli.

Persoalan ini kata politisi Partai Golkar ini menegaskan, pihaknya sudah sampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI untuk mengalihkan saja ke usaha peternak sapi supaya kebutuhan daging di Jakarta bisa dikontrol.

Menutut Ramli, bukan soal untung atau rugi tapi ini dana rakyat uang pajak rakyat itu dipakai mengelola barang Haram.

"Saya dan rakyat Jakarta Utara tidak rela, dan harus di jual," kata Ramli lagi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki saham tetap 26,5 persen perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

Demikian cuitan melalui akun Twitternya, Pemprov DKI menuliskan, jumlah kepemilikan saham tersebut tidak mengalami penambahan bahkan sejak 1970. "Saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta tidak bertambah," demikian bunyi cuitan dari Pemerintah Provinsi Jakarta di @dkijakarta.

Dalam penjelasannya, Pemprov DKI Jakarta menjawab mengenai data dari BEI pada Februari 2019, bahwa saham Pemprov DKI bertambah hampir 3 persen dari 23,33 persen. Data tersebut berdasarkan laporan kepemilikan saham PT Delta Djakarta. Kemudian pada tahun 2000, Badan Pengelola Investasi Penampilan Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya) dibubarkan. Dan pada tahun 2019, kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI tercatat menjadi 26,25 persen.

"Penambahan nilai saham merupakan penggabungan saham atas nama Pemprov DKI dan BP IPM Jaya yang merupakan salah satu Satuan kerja Pemprov DKI, tapi sudah dibubarkan pada tahun 2000," demikian penjelasan Pemprov DKI.

Editor : Yon Parjiyono