logo

Lantik Pejabat Dinkes Pernah Terlibat Dugaan Korupsi, Kebijakan Gubernur Anies Terus Disorot

Lantik  Pejabat Dinkes Pernah Terlibat Dugaan Korupsi, Kebijakan Gubernur Anies Terus Disorot

Dinas Kesehatan DKI Jakarta
05 Maret 2019 23:53 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sejumlah kalangan terus menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang melantik ribuan pejabat.

Sebab, diantara para pejabat di jajaran Dinas Kesehatan dan Pendidikan misalnya, punya masa lalu kelam. Yaitu terlibat kasus korupsi saat memegang jabatan sebelumnya.

Seperti diketahui Anies Baswedan telah melakukan demosi, rotasi, mutasi dan promosi para pejabat, khususnya di jajaran Dinas Kesehatan pada Senin (25/2/2019).

Sorotan tajam itu diantaranya datang dari Ketua DPD Gerakan Muda Nusantara (Gema Nusantara) DKI Jakarta, Asep Firdaus dan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Hi Ramli Muhamad.

Ia mengatakan, pelantikan ribuan pejabat terkesan asal-asalan, karena tidak berdasarkan kinerja dan alasan yang jelas.

Bahkan muncul rumor praktik jual beli jabatan dengan oknum Pemprov DKI yang diduga bisa mengatur penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu SKPD yang dirombak adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.

Menurut Asep, perombakan di SKPD ini banyak membawa pertanyaan di publik. Sebab, sejumlah pejabat Dinkes yang dilantik Anies merupakan tumpukan ASN yang diduga bermasalah pada masa lalu.

Terutama dalam kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Asep menuturkan, tumpukan ASN bermasalah itu mulai dari pimpinan tinggi sampai kepala bidang (kabid).

"Kasusnya macam-macam, seperti kasus penggelapan mobil ambulans di Jakbar, kasus hilangnya berkas pasien Gakin/SKTM, kasus penunjukan langsung verifikator KJS, dan pemotongan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)," kata Asep.

Karenanya Asep mempertanyakan keputusan Anies yang memilih pejabat tanpa melihat rekam jejaknya. Apalagi dalam Pilkada DKI 2017, beberapa pejabat Dinkes yang saat ini menduduki kursi empuk adalah pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahoker.

Sehingga hal tersebut membuat Asep meragukan kinerja Dinkes DKI akan lebih baik dari era sebelumnya.

"Bisa- bisa Dinas Kesehatan malah jadi Dinas Kesakitan jika komposisinya seperti ini. Dan tidak tertutup kemungkinan pajabat yang sekarang hanya untuk menutup korupsi yang dilakukan pejabat masa lalu karena pejabat yang duduk sekarang adalah bagian dari lingkaran pejabat masa lalu," tuturnya menegaskan.

Wakil Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD DKI H Ramli Hi Muhamad juga mengkritisi isu jual beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan DKI.

Oknum Pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dikabarkan telah meminta uang kepada para guru, kepala sekolah, dan pejabat lain untuk pindah, naik jabatan dan lain-lain.

"Oknum pejabat di BKD sangat sewenang-wenang mempersulit, dan tidak segan, meminta uang jika mau naik jabatan," kata Ramli.

Pernyataan Ramli ini berdasarkan pengaduan sejumlah guru. Dan, hal itu sudah menjadi  rahasia umum di kalangan para guru.

Editor : Yon Parjiyono