logo

Ramli Tantang Kadis Ratiyono Wujudkan Bording School Untuk Siswa Kurang Mampu

Ramli Tantang Kadis Ratiyono Wujudkan Bording School Untuk Siswa Kurang Mampu

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI H Ramli Hi Muhamad
01 Maret 2019 09:48 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Wakil Ketua Komisi E ( Bidang Kesejahteraan Masyarakat) DPRD DKI Jakarta, H Ramli Hi Muhamad menantang Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan DKI, Ratiyono untuk mewujudkan bording shcool bagi peserta anak didik dari keluarga kurang mampu.

Bording school adalah wujud perhatian dan keperpihakan kepada masyarakat kurang mampu agar peserta didik bisa menikmati pendidikan berkualitas tanpa membayar karena sekolah berasrama itu dibiayai APBD DKi.

Sekolah ini akan menjadi tonggak sejarah Gubernur Anies mewujudkan janji kampanye Pilkada DKi 2017.

"Namun buktinya sampai sekarang Dinas Pendidikan DKI tidak punya niat menghadirkan sekolah yang berpihak pada kaum duafa yaitu bording scholl kaum duafa yaitu sekolah berasrama bagi peserta didik pra sejahtera," ujar Ramli kepada Suarakarya.Id,Jumat (1/3/2019).

Seperti diketahui, Ratiyono, Senin lalu dilantik oleh Gubernur Anies menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI.

Sebenarnya Ramli mengharapkan agar Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan DKI diisi oleh pejabat baru yang masih fresh dan memiliki visi memajukan pendidikan di Ibu Kota.

Ratiyono adalah mantan Kadis Olahraga dan Pemuda (Kadisorda). Ia juga mantan Wakil Kadis Pendidikan di era Gubernur Fauzi Bowo.

Ia orang lama.di dunia pendidikan Ibu Kota. "Sebenarnya saya ingin Kadis Pendidikan diisi oleh birokrat baru orang luar dari SKPD lain yang memiliki visi memajukan prestasi pendidikan di Jakarta," kata Ramli, politisi senior Partai Golkar ini.

Ramli Muhamad yang juga Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI nomor urut 1 dari Dapil Jakarta Utara 2 ( kecamatan Cilicing, Koja dan Kelapa Gading) ini merasa heran DPRD DKI sudah menganggarkan APBD (lebih dari 20 persen, namun prestasi pendidikan DKi kalah jauh dibanding Bali, Surabaya, Sumsel dan lain-lain.

Pencopotan pelaksana tugas (plt) Bowo Irianto sudah tepat. Sebab, ia tidak mampu membuat inovasi agar prestasi pendidikan di DKi maju.

Salah satunya adalah perhatian kepada sekolah-sekolah swasta yang dikelola yayasan yang memiliki keterbatasan dana, sehingga menahan ijazah peserta didik yang sudah lulus, tetapi tidak bisa ambil ijazahnya karena masih menunggak pembayaran.

Editor : Yon Parjiyono