logo

BKKBN Perlu Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan Guna Kembangkan KKBPK

 BKKBN Perlu Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan Guna Kembangkan KKBPK

Sestama BKKBN Nofrijal (tengah). (foto, ones)
27 Februari 2019 22:10 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diharapkan dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Khususnya, menyusun, mengembangkan, serta menindaklanjuti berbagai kebijakan dan strategi Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga).

Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Nofrijal, di sela Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Rakernas BKKBN), Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dia berharap pelaksanaan dan kegiatan program KKBPK, lewat koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan bisa memberi manfaat secara langsung. "Baik bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan," ujarnya.

Termasuk, imbuhnya masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah padat penduduk, wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Untuk itulah, ujar Sestama BKKBN, Rakernas BKKBN menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam upaya mencapai target rencana strategis 2015-2019. Rencana strategisnya, di antaranya menurunkan rata rata laju pertumbuhan penduduk dari 1,38 persen per tahun pada 2015 menjadi 1,21 persen per tahun pada 2019, menurunkan TotalFertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019, meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate(CPR) semua metode dari 65,2 persen menjadi 66 persen.

Selain itu, juga untuk menurunkan kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet Need) dari jumlah pasangan usia subur dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019, menurunnya Age Spesifik Fertility Rate (ASFR) dari 46 pada tahun 2015 menjadi 38 per 1000 perempuan kelompok Umur 15-19 tahun pada 2019, serta menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada Wanita Usia Subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen pada tahun 2019.

Pada Rakernas itu, diselenggarakan pula Simposium Nasional tahun 2019 dengan tema “Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Pada Era Revolusi Industri 4.0”. Dengan maksud untuk memastikan seluruh arah dan kebijakan serta strategi pemerintah yang disusun dapat terlaksana dengan terarah.

Editor : Gungde Ariwangsa SH