logo

Media & Demokrasi

Media & Demokrasi

18 Februari 2019 09:09 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Pesta demokrasi yang kemudian identik dengan tahun politik tidak bisa terlepas dari sisi kepentingan yang bersifat makro. Padahal, sejatinya yang namanya pesta demokrasi itu sendiri harus bersifat gembira dan menggembirakan sesuai dengan persepsian - makna riil ‘pesta’.

Ironisnya, yang terjadi justru sebaliknya, belum lagi genderang ditabuh yang kemudian identik dengan pelaksanaan pesta demokrasi, ternyata justru diwarnai oleh berbagai intrik, termasuk yang klasik adalah ujaran kebencian dan sebaran hoax dengan berbagai muatan politis didalamnya. Oleh karena itu, kampanye damai seperti yang telah digemborkan oleh kedua kandidat ternyata hanya manis di bibir dan realitasnya justru terjadi sebaliknya. Hal ini memberikan gambaran bahwa pesta demokrasi tidak identik dengan rasa gembira dan kegembiraan yang dirasakan publik, tapi justru kecemasan.

Rasa cemas dan kecemasan publik itu juga diperkuat dengan beredarnya tabloid yang bersifat tendensius terhadap kandidat tertentu sehingga diduga ada udang dibalik batu terkait penerbitannya oleh kandidat yang lain. Terkait hal ini saling serang, saling tuding dan saling merasa didholimi oleh dan antar kandidat ternyata terus berlanjut. Ironisnya, media juga tidak kalah terlibat dan dilibatkan dalam berbagai ujaran kebencian dan juga perilaku saling serang tersebut. Oleh karenanya, beralasan jika di tahun politik identik dengan terbitan berbagai media yang mewadahi kepentingan masing-masing kandidat. Hal ini bisa terlihat dari kasus tabloid Indonesia Barokah yang kini beredar dan beberapa waktu lalu juga beredar Obor Rakyat yang juga mendiskriditkan kandidat tertentu. Jadi, bisa dipastikan Dewan Pers pasti akan turun tangan melihat persoalan ini, terutama juga dikaitkan dengan perayaan Hari Pers 9 Pebruari kemarin.

Media sejatinya harus netral dan tidak memihak salah satu kandidat karena sejatinya media itu sendiri adalah milik publik yang harus berperan menyuarakan kebenaran di semua tingkatan. Oleh karenanya media tidak dibenarkan terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap kandidat dan atau parpol tertentu. Meski demikian, tentu tidak bisa semuanya bisa netral karena sejatinya para pemilik modal dan sekaligus para pemilik media pastilah berafiliasi dengan salah satu kandidat dan atau parpol. Artinya, harus ada pemisahan antara individu dan institusi sebagai bagian industrialisasi. Jadi, harus ada peran pembanding yang jelas antara individu sebagai pemilik modal dari suatu industrialisasi pers dengan keterlibatannya terhadap kandidat dan atau parpol tertentu. Jika ini bisa dipahami dan tentu dimengerti maka seharusnya tidak ada satupun media yang berafiliasi dengan kepentingan kandidat tertentu di tahun politik.

Relevan dengan persoalan media yang diduga berafiliasi dengan kandidat tertentu maka Dewan Pers menilai bahwa tabloid Indonesia Barokah cenderung pemberitaannya telah condong kepada kandidat tertentu dan mendiskriditkan kandidat yang lain  sehingga hal ini tidak sejalan dengan idialisme pers Indonesia. Persoalan ini maka penanganannya dilakukan menggunakan kaidah-kaidah jurnalisme sesuai dengan UU no.40 Tahun 1999 tentang Pers. Upaya langkahnya bisa dilakukan dengan kajian analisis konten dan tentu juga penelusuran prosedural administratif kepada Tabloid Indonesia Barokah.

Pesta demokrasi dan tahun politik memang menyisakan tantangan untuk menang dan harus menang. Meski kalah dan menang dalam pesta demokrasi adalah sesuatu hal yang wajar, namun tidak ada satupun kandidat yang bersedia untuk kalah. Semua bertaruh all out untuk bisa memenangkan kompetisi. Seorang petahana juga tidak mau kalah all out demi pemenangan dalam pesta demokrasi sehingga semua kebijakan populis harus bisa dikeluarkan demi menang di pesta demokrasi. Oleh karena itu, tidak heran jika sejatinya tidak ada kampanye damai dalam pesta demokrasi, apalagi kali ini terjadi rematch yaitu antara Jokowi vs Prabowo. Jadi, beralasan jika semua upaya memang harus dilakukan demi pemenangan dan kemenangan di pesta demokrasi, termasuk misal dengan beragam cara yang tidak terpuji melalui penyebarna hoax dan ujaran kebencian dengan beragam versi, baik itu cetak – offline atau online. Realitas ini sekaligus menegaskan tidak pernah ada kampanye damai dalam pesta demokrasi. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo