logo

Diduga Dipaksakan, Persidangan Dakwaan Kabur Pun Terus Berlanjut

Diduga Dipaksakan,  Persidangan Dakwaan Kabur Pun Terus Berlanjut

terdakwa Adnan Akbar terus ikuti sidang kasusnya
15 Februari 2019 21:48 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Keberadaan seorang penasihat hukum yang menjadi saksi pelapor sekaligus saksi verbalisan atau yang memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dipertanyakan sah-tidaknya oleh penasihat hukum terdakwa Adnan Akbar, Dirut PT NM.

Pasalnya, penasihat hukum Dirut CV NPA Muhammad Ricky, Julius L tidak saja bertindak sebagai saksi pelapor tetapi juga sebagai saksi BAP. “Apakah itu boleh jika mengacu pada pasal 108 KUHAP,” tanya Jonri Simanjuntak SH.

Ahli hukum pidana dan juga perdata Dr Mohammad Hatta SH MKn menyebutkan, penasehat hukum bertugas  membela kepentingan kliennya di dalam persidangan maupun di luar persidangan, jadi bukan sebagai saksi. Kecuali itu menyangkut perkara dirinya sendiri. “Bahwa saksi yang tidak mengetahui terjadinya peristiwa, saksi itu tidak memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP,” ujarnya.

Jika uang ditransfer dari Jakarta ke Sorong kemudian diambil di sana, apakah locus delicti atau tempat kejadian perkara di Sorong, menurut ahli tetap tak bisa dihilangkan locus delicti Sorong sekaligus disidangkan di Jakarta.  

Jonri juga mempertanyakan kualifikasi seorang yang mengaku memiliki perusahaan tetapi tanpa legalitas, termasuk dalam persidangan mengaku sebagai pemilik perusahaan, apakah itu perbuatan pidana?. Menurut Hatta, selagi pernyataannya di persidangan benar, bukan tindak pidana, tetapi jika pernyataannya itu tidak benar maka merupakan suatu tindak pidana.

Hatta juga memaparkan kalau dalam suatu bisnis  terjadi utang bahkan sudah pernah membayar dan sudah pernah diterima dan diakui kedua belah pihak adanya transaksi/pembayaran, tidak lagi termasuk kualifikasi  penipuan dan penggelapan. “Dengan adanya pembayaran, maka terhapuslah pidananya,” ujarnya.

Jika ada transfer atas nama pribadi namun diklaim sebagai  milik perusahaan, kata Hatta, ada syarat formalnya sebagai perusahaan. Uang perusahaan akan masuk ke rekening perusahaan. Bagitu juga sebaliknya.

Mengenai tindakan bankir mengkliring cek kadaluarsa kemudian dikeluarkan suatu surat SKP dan kliring cek kadaluarsa itulah yang dibuat menjadi alat bukti laporan kepolisan, apakah SKP itu dapat dijadikan bukti unttuk pelapor, tanya Jonri. “SKP itu tidak mempunyai kekuatan hukum,” ujarnya.

Dimintai juga pendapat Hatta apakah kalau badan dengan badan (perusahaan) secara otomatis pimpinan dengan pimpinan, namun  jika timbul persoalan hukum dapat diselesaikan secara perorangan yang legalitasnya tidak ada di perusahaan. “Dalam setiap persoalan itu dapat diselesaikan perorangan dengan orang yang ditunjuk dan atau diberikan kuasa. Tapi jika fakta hukumnya tidak ada penunjukan, maka itu cacat hukum,” tuturnya.

Adnan Akbar diadili di PN Jakarta Utara dengan sangkaan telah melakukan penipuan dan penggelapan oleh JPU Isfardy SH. Namun dalam proses persidangan tersebut, saksi korban yang dirugikan Dirut CV NPA tidak pernah bisa dihadirkan ke persidangan. Begitu pula pegawai BNI 1946 Capem Tanjung Priok yang mengeluarkan SKP sebagai alat bukti bahan pelaporan ke polisi, tidak dihadirkan JPU dan majelis hakim pimpinan Ramses Pasaribu SH MH ke persidangan dengan alasan sudah cukup bagi penuntut umum untuk pembuktian kasus tersebut meski terdakwa maupun pembelanya sangat berharap kedua orang tersebut dihadirkan.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto