logo

Persidangan Kasus Adnan Akbar Diduga Sarat Kriminalisasi Dan Sesat

Persidangan Kasus Adnan Akbar Diduga Sarat Kriminalisasi Dan Sesat

sidang Adnan Akbar
15 Februari 2019 21:44 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Alat bukti cek kadaluarsa apalagi yang sudah ditutup nomor rekeningnya namun dijadikan sebagai bahan pelaporan kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Dirut PT NM Adnan Akbar oleh penyidik bukan sebagai barang (cek) berharga lagi. Melainkan sudah merupakan barang yang tersia-sia.

Selain itu,  terkait pembayaran yang dilakukan PT NM terhadap CV NPA dalam transaksi solar di Sorong telah menjadikan permasalahan tersebut sebagai perkara perdata dan bukan pidana penipuan dan penggelapan.

“Kalau sudah dibayar beberapa kali ya tentu saja ranahnya perdata. Dalam pasal 378 KUHP sendiri ada unsur menggerakkan, memperdaya dengan kata-kata bohong. Kalau sudah ada pembayaran jelas saja ada itikad baik, hanya kurang bayar saja,” ujar ahli hukum pidana Dr Mohammad Hatta SH MKn di Jakarta, Jum'at (15/2/2019).

Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta  itu juga menyatakan jika locus delicti atau tempat kejadian perkara di tempat lain namun disidangkan di tempat lain lagi dengan dasar sanksinya lebih banyak di lokasi pengadilan tempat persidangan tersebut menjadikan penanganan kasus itu cacat hukum.

Demikian juga alat bukti fotokopi, menurut mantan hakim PN Jakarta Pusat itu menjadi tidak bernilai jika tidak ditunjukkan buktinya. Mengenai persengketaan antarbadan (PT NM – CV NPA) namun majelis hakim mengarahkan perdamaian dengan person (Irfan) justru menyebabkan perdamaian itu tidak sah.

Jika menilik penjelasan ahli hukum pidana Mohammad Hatta dalam kasus yang menyeret Adnan Akbar selaku Dirut PT NM sebagai terdakwa maka didapat gambaran bahwa persidangan yang dilaksanakan selama ini sesat. Mengapa tidak, saksi korban atau yang dirugikan dalam hal ini adalah Dirut CV Muhammad Ricky. Namun yang menjadi pelapor yang diproses verbal atau yang di-BAP adalah advokat Julius L.

Dalam persidangan kasus itu, Kamis (14/2/2019) di PN Jakarta Utara, penasihat hukum terdakwa Adnan Akbar, Jonri Simanjuntak SH dan Ir Andi Darti SH MH juga menggambarkan adanya kemungkinan kriminalisasi dalam perkara kliennya. Surat dakwaan jaksa disebutkan tidak mencantumkan registrasi perkara, saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bukanlah saksi yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam KUHAP.

“Jika suatu dakwaan tidak mencantumkan nomor register perkara, apakah dakwaan itu layak disebut sebagai dakwaan,” tanya Andi kepada saksi ahli Mohammad Hatta. “Itu namanya dakwaan tidak cermat dan kabur. Padahal, suatu surat dakwaan harus dibuat dengan lengkap, cermat, dan jelas. Andi juga menyebutkan kliennya (Adnan Akbar) selaku Direktur PT NM mewakili perusahaan melawan CV NPA, tetapi dalam dakwaan JPU nama terdakwa Adnan Akbar tidak dicantumkan indentitasnya sebagai direktur PT NM. “Setiap dakwaan harus dibuat dengan lengkap, cermat dan jelas.  Dakwaan yang kurang lengkap adalah dakwaan yang kabur dan cacat hukum,” tutur Hatta.

Penasihat hukum juga memintai pendapat ahli soal  saksi testimonium de auditu dapat diterima sebagai saksi korban dan saksi fakta? Mohammad Hatta menyatakan, saksi testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai saksi. Menurut KUHAP, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. “Menurut saya  saksi itu cacat hukum,” kata Hatta.

Andi juga memintai pendapat ahli soal dakwaan yang menyebutkan CV  NPA dirugikan sebesar Rp 5,1 miliar ditambah keuntungan Rp 800/liter dari 500 kl solar, sementara fakta persidangan CV NPA hanya mengirim uang Rp 2,4 miliar, bolehkah CV NPA menuntut melebihi kerugian nyata yang dialami dalam muatu perbuatan pidana? Apakah CV NPA bisa menagih kerugian immateril atau kerugian yang tidak nyata dalam hukum pidana?. “Itulah salah satunya yang menyebabkan suirat dakwaan itu obcurs libel atau prematur,” tutur Hatta.

Editor : Laksito Adi Darmono