logo

DPR: Revisi UU Haji Umrah Pilihan Terbaik Afirmasi Jamaah

DPR: Revisi UU Haji Umrah Pilihan Terbaik Afirmasi Jamaah

12 Februari 2019 22:43 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Belajar dari kasus yang menimpa jamaah umrah dan haji First Travel, Abu Tour dan perusahaan jasa penyelenggara lainnya dengan menggunakan skema ponzi dalam manejemen bisnisnya yang pada akhirnya merugikan dan menelantarkan jamaahnya, para stakeholder merasa perlu mendorong diterbitkannya regulasi yang berpihak kepada kepentingan jamaah.

Komisi VIII DPR RI ini saat ini tengah menyelesaikan revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU). RUU ini ditargetkan selesai pembahasan dan disahkan menjadi UU pada Agustus mendatang.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzili mengatakan Komisi yang membidangi agama dan sosial ini, telah memasuki poin krusial dalam pembahasannya. Seperti persyaratan perusahaan travel dalam menyelenggarakan umrah dan pengawasan umrah tersebut.

“Kami targetkan selesai pada akhir Agustus ini. Saat ini sudah memasuki poin krusial dan telah disetujui seperti persyaratan travel, perusahaan travel yang menyelenggarakan umrah, dan pengawasan umrah tersebut,” ujarnya di sela-sela Focus Grup Discussion (FGD) yang mengambil tema ‘Tantangan dan Peluang Penyelenggara Haji dan Umrah 2019’ di Puri Denpasar Hotel, Selasa (12/1/2019).

Forum Warta Pena yang diketuai Solihin menghelat FGD ini dihadiri Dirjen Haji dan Umrah yang diwakili, Kasubdit Haji dan Umrah Kementerian Agama M. Noer Alya Fitra, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzili, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi, Haji dan Umrah Watch Mustolih Siradj.

Ace Hasan menegaskan perlunya dilakukan revisi RUU PIHU secepatnya lantaran belum adanya aturan mengenai ibadah umrah. Nantinya, kata legislator Senayan asal Banten yang akan berlaga kembali di Dapil Jabar 2 ini, Pileg 2019 ini dalam RUU PIHU akan diatur secara spesifik kasus-kasus jamaah umrah yang menjadi korban penipuan oleh travel.

“Tahun lalu banyak ditemukan kasus jamaah umrah ditelantarkan oleh travelnya. Diharapkan ada payung hukum eksekutif yang kuat untuk melindungi dan berpihak kepada kebutuhan serta kepentingan jamaah. Dengan demikian supaya akuntabilitasnya sama-sama bisa terjaga, sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan,"jelas politisi muda Beringin ini.

Ace Hasan Syadzili mengatakan, seharusnya pemerintah bisa lebih optimal mengawasi para agen penyelenggara umrah. Pengawasan ini bisa dilakukan salah satunya dengan cara mendeteksi sistem keuangan travel secara kontinyu. Ace mengakui selama ini kelemahan pengawasan terjadi lantaran belum diaturnya secara spesifik aturan tersebut dalam Undang-undang Haji dan Umrah. Namun dalam aturan baru nanti, persoalan yang kerap muncul dalam masalah umrah akan diatur di dalam RUU tersebut.

“Persoalan umrah membutuhkan peran pemerintah dalam memberikan supervisi dan pengawasan yang ketat,” katanya.

Sementara Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republika Indonesia (Amphuri) Firman M Nur mengamini perlunya segera diselesaikan revisi RUU PIHU. Hal ini penting dilakukan karena usaha perjalanan biro umrah harus memiliki pondasi hukum.

“Usaha ini (umrah) hanya bisa dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Jangan sampai ada Peraturan Menteri Agamanya (PMA) tapi tidak ada UU. Makanya ketika masuk ke dalam UU, hanya PPIU yang bisa menyelenggarakan ibadah umrah dan tidak ada pihak lain. Status hukum dulu yang perlu dilakukan,” ungkapnya.

Firman berharap implementasi penegakan hukum terhadap agen-agen penyelenggara ibadah umrah nakal bisa berjalan optimal menyusul ditandatanganinya kerjasama (MoU) antara Kementerian Agama dengan 9 kementerian/lembaga terkait lainnya.

“Kita mengapresiasi MoU antara Kemenag dan kementerian lainnya. Semoga law enforcement (penegakan hukum) terhadap regulasi yang ada bisa berjalan dan memberikan sanksi tegas kepada agen haji dan umrah yang nakal, sesuai peraturan dan perundangan yang ada,” tegas Firman.

Sekjen Amphuri ini menambahkan, keberadaan travel nakal tidak hanya merugikan para calon jamaah, tapi juga merugikan agen perjalanan lainnya yang baik dan benar-benar melayani jamaah. Jika ditemukan adanya agen yang nakal, jelas dia, Amphuri akan memberikan sanksi organisasi terhadap agen tersebut.

“Selama ini Amphuri selalu mengingatkan anggotanya agar senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan, menetapkan tata kelola perusahaan yang baik, berkompetisi secara sehat dan tidak menelantarkan jemaah,”ungkap Firman.

Sebelumnya Kementerian Agama melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan sembilan Kementerian dan Lembaga Negara terkait Pencegahan dan pengawasan, Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, Kemkominfo, Polri, PPATK, dan Badan Perlindungan Konsumen.

Di tempat yang sama, Anggota Harian YLKI Pusat, Sularsi menyebut bahwa saat ini ibadah umrah sudah menjadi komoditas dagang yang memberikan keuntungan bagi para pelaku bisnis tersebut. Namun sayangnya, pengawasan dan penegakan hukum di sektor ini dipandangnya masih sangat lemah.

“YLKI sudah mewarning untuk memberikan pengawasan terhadap biaya penyelenggaraan umrah,” ujar Sulastri

Sementara, M. Noer Alya Fitra mengatakan, selama ini pemerintah terus berupaya memperbaiki regulasi pelaksanaan ibadah umrah yang dikelola biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Hal ini terus dilakukan sejak mencuatnya kasus-kasus penipuan calon jamaah umrah sejak 2017 lalu.

“Kita terus meningkatkan pengawasan PPIU secara digital guna melakukan pemantauan dan antisipasi biro umrah nakal melalui umrah elektronik atau e-umrah, dan salah satunya yang sudah dikembangkan adalah Sipatuh (Sistem Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji),” kata dia.