logo

Isu & Urgensi Debat

Isu & Urgensi Debat

28 Januari 2019 09:09 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Babak baru proses pilpres telah dimulai dengan debat capres - cawapres pada tanggal 17 Januari 2019 dengan tema Hukum, HAM, Terorisme dan Korupsi. Secara tentatif akan ada 5 kali debat dengan beragam tema misalnya Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur (debat kedua 17 Pebruari), tema lainnya Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan (debat ketiga 17 Maret), dan tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan Internasional (debat keempat 30 Maret), sedangkan  Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri menjadi tema debat keempat yang belum dipastikan tanggalnya. Jika dicermati sejatinya rangkaian tema debat pilpres menjadi muara untuk melihat kapabilitas dari masing-masing kandidat meski hasil debat tidak menjamin seutuhnya kualitas kedua kandidat dalam mengatasi semua persoalan berbangsa dan bernegara karena situasi riilnya pastilah berbeda.

Isu dan urgensi debat memang tidak menjamin terhadap permasalahan semua tetapi di satu sisi tema yang diangkat setidaknya mewakili karakteristik persoalan bangsa yang kemudian membutuhkan solusi terbaik dan tercepat. Oleh karena itu, beralasan jika dari pelaksanaan debat capres diharapkan tidak ada kebocoran atau kisi-kisi materinya. Hal inilah yang kemudian dikritik Wapres Jusuf Kalla karena sejatinya yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan dalam waktu yang singkat karena memang situasinya akan bisa berubah dengan sangat cepat. Paling tidak, dari apa yang dulu pernah dilakukan duet Jokowi – Jusuf Kalla saat berdebat memang tidak mendapatkan bocoran atau kisi-kisi materi. Di sisi lain, muncul juga harapan agar di forum debat tidak menyampaikan hal-hal substansial seperti kekhawatiran pertanyaan  Jokowi saat debat 5 tahun lalu dengan menyebut peran TPID yang kemudian dijawab lugas oleh Prabowo dengan kalimat tidak tahu, sementara TPID yaitu Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Tidak bisa dipungkiri TPID pernah menjadi trending topic terkait depat capres kedua pada 15 Juni 2014 ketika tema yang diangkat seputar perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Argumen yang mendasari karena pertanyaan TPID dianggap menjebak karena urgensi TPID ada di level urusan kepala daerah bukan ranahnya Presiden, meskipun di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan tentang inflasi juga menjadi tanggung jawab dari Presiden sebagai Kepala Negara. Terlepas dari memori pertanyaan jebakan, pastinya kedua kandidat memang harus memahami semua persoalan bangsa dan tentu dalam kaitan ini petahana lebih diuntungkan karena dalam periode pemerintahannya bersinggungan dengan semua persoalan. Setidaknya memori debat capres kedua pada 15 Juni 2014 lalu menjadi pembelajaran penting bagi Prabowo yang kali ini kembali melakukan rematch melawan Jokowi sehingga bisa mempersiapkan semua materinya dengan baik.

Mencermati tema debat capres pertama 17 Januari 2019 lalu maka tema tentang korupsi juga menjadi tema yang tidak akan lekang dimakan waktu. Fakta yang ada menegaskan selama tahun 2018 terjadi banyak korupsi. Bahkan, beralasan jika kemudian tahun 2018 ditetapkan sebagai Tahun OTT karena diantara koruptor sukses diciduk KPK melalui OTT sehingga tidak bisa berkelit dari jerat hukum. Ironisnya yang terjadi ternyata tidak menimbulkan efek jera. Tahun 2019 juga terjadi OTT pertama terhadap Bupati Mesuji Khamami dan menjadi kepala daerah ke-39 yang terciduk OTT KPK. Benar-benar tanpa efek jera. Yang juga ironis ada koruptor yang malah mengacungkan salam metal ketika terciduk KPK dan ini jelas mencederai rasa keadilan sehingga beralasan jika persoalan korupsi menjadi salah satu tantangan terberat siapapun yang nanti menang di pilpres.

Tidak adanya efek jera juga tidak bisa lepas dari persoalan lemahnya penegakan hukum. Betapa tidak korupsi sebagai aksi kejahatan luar biasa ternyata mendapatkan perlakuan luar biasa di lapas sehingga leluasa mendapatkan fasilitas mewah dengan tentu bermain mata dengan Kalapas seperti yang terjadi dengan mantan Kalapas Sukamiskin. Artinya, sidak di berbagai lapas ternyata tidak mengerdilkan permainan cantik di sejumlah lapas antara aparat dan koruptor sehingga fasilitas mewah di ruangan Ayin hanyalah segelintir fakta ironi. Fakta lain dari persoalan korupsi adalah munculnya fenomena politik dinasti yang akhirnya melahirkan dinasti korupsi sebagai dampak mahalnya ongkos demokrasi. Padahal, pileg dan pilpres 2019 diharapkan bisa memciptakan pemerintahan yang bersih demi pencapaian pembangunan dan kesejahteraan. ***

 * Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo