logo

Target Pajak

Target Pajak

04 Februari 2019 15:15 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Realisasi APBN 2018 sangat memuaskan, tidak saja penerimaan yang melampaui target tapi juga penyerapan semua anggaran terealisir. Data Kementerian Keuangan memberi gambaran peneriman negara mencapai Rp.1.942,3 triliun atau 102,5 persen dari target. Hal ini disokong oleh penerimaan negara bukan pajak – PNBP yang naik 1,5 kali yaitu mencapai Rp.407,1 triliun atau 147,8 persen dari target sehingga tumbuh 30,8 persen lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang hanya tumbuh 18,8 persen. Ironisnya, sektor pajak hanya menyumbang Rp.1.315,9 triliun atau 92,4 persen dari target Rp.1424 triliun sehingga kurang Rp.108,1 triliun. Pencapaian ini lebih rendah dari proyeksi 94,8 persen dari target APBN 2018. Yang justru menjadi pertanyaan adalah bagaimana penerimaan pajak di tahun politik?

Rematch di pilpres 2019 antara Jokowi – Prabowo akan terjadi dan tentu peluang dan tantangan keduanya akan kian besar, termasuk juga tentu harapan agar Indonesia tidak bubar pada tahun 2030 dan juga tidak bangkrut akibat hutang Rp.4.000 triliun seperti yang dikritik Prabowo. Terlepas kalkulasi peluang rematch Jokowi – Prabowo di pilpres 2019, pastinya keduanya akan tertantang untuk memacu pendanaan pembangunan dan salah satu sumbernya adalah perpajakan. Siapapun pemenang di pilpres 2019 tidak akan bisa terlepas dari tuntutan perolehan pendanaan pembangunan yaitu pajak.

Prospek

Sejarah perpajakan nasional kembali bangkit setelah pemerintah menetapkan 14 Juli sebagai Hari Pajak. Harapan penetapan Hari Pajak tidak saja memacu aspek kesadaran wajib pajak tetapi juga aparat perpajakan sehingga diharapkan munculnya sinergi dari kedua pihak yang berdampak positif terhadap akumulasi penerimaan pajak oleh negara. Argumen dibalik pentingnya sinergi kedua pihak tersebut karena pajak menjadi sumber utama pembangunan sehingga ketika kesadaran kedua pihak tersebut tidak maksimal maka ancaman terhadap pendanaan nasional akan sangat runyam. Logika dari argumen ini karena pendanaan pembangunan akan tertutup hutang sementara beban hutang, baik dalam negeri atau luar negeri cenderung meningkat tiap tahun dan karenanya ancaman terhadap ekspor meredup. Fakta inilah yang sempat dikritik Prabowo.

Tingkat kepatuhan wajib pajak nampaknya masih menjadi tantangan karena memang pajak masih dianggap sebagai beban, apalagi bagi dunia usaha persepsian pajak masih saja dianggap sebagai cost yang harus diminimalisir termasuk juga dalih daya saing dari tingginya pengenaan pajak. Data 10 tahun lalu ternyata pelaporan SPT dari total 200 juta penduduk masih sangat minim sekitar 33 persen sehingga menjadi beban berat bagi pendanaan pembangunan karena kekurangannya harus ditutup dengan hutang. Data BI jumlah hutang kuartal I 2018 mencapai US$ 387,5 miliar atau sekitar Rp.5.425 triliun (kurs Rp.14.000 per US$). Data ini naik 8,7 persen dibanding periode yang sama tahun 2017 yaitu US$ 330,04 miliar. Akumulasi kenaikan terutama pada hutang pemerintah naik 11,6 persen menjadi US$ 181,14 miliar (sekitar Rp.2.535 triliun) sedangkan hutang swasta naik 6,3 persen menjadi US$ 174,05 miliar (Rp.2.437 triliun). Meski naik 8,7 persen tapi lebih kecil dibanding kuartal sebelumnya yaitu 10,4 persen.

Kenaikan hutang pemerintah akibat penerbitan sukuk global US$ 3 miliar, selain faktor penerbitan surat berharga negara non-residen US$ 124,8 miliar (Rp.1.747 triliun) dan pinjaman kreditur asing US$ 56,3 miliar (Rp. 788,2 triliun). Konsekuensi hutang yaitu rasio terhadap PDB yang di batas 34 persen. Fakta ini memberikan gambaran betapa pajak menjadi sangat penting. Betapa tidak pendanaan APBN selama ini tidak bisa lepas dari peran penting perpajakan dan pasca tax amnesty penerimaan pajak ternyata sampai semester I 2018 senilai Rp.581,54 triliun atau 40,84 persen dari target pada tahun 2018 yaitu Rp.1.424 triliun. Jumlah ini naik 13,96 persen jika dibanding periode yang sama tahun 2017. Nominal ini tidak terlepas peran dari pertumbuhan PPh pasal 21 Rp.67,9 triliun yang berarti naik 22,3 persen dari periode yang sama 2017, sedangkan PPh badan Rp.119,9 triliun atau naik 23,79 persen dari periode yang sama 2017. Selain itu, PPh pribadi mencapai Rp.6,98 triliun atau naik 20,06 persen dari tahun 2017 sementara PPn dalam negeri sebesar Rp.127,18 triliun atau naik 9,1 persen dari periode 2017. Fakta itu menjadi pembenar ketika di akhir tahun ternyata perolehan pajak meleset dari target.

Akumulasi perpajakan juga harus mencermati faktor eksternal. Tekanan terhadap nilai tukar tentunya tidak bisa diabaikan, apalagi sempat menembus Rp.15.200 pada Oktober 2018. Padahal, hal ini sangat rentan terhadap biaya produksi dan daya saing, terutama produk yang diimpor komponen bahan bakunya. Oleh karena itu, penerimaan pajak berdasar sektor menjadi penting dicermati terutama mengacu ancaman perolehan pasca perang dagang di semester II 2018. Pertambangan memberi andil terbesar di semester I 2018 yaitu naik 79,71 persen (kontribusi 7,2 persen), pertanian naik 34,25 persen (kontribusi 1,7 persen), perdagangan naik 27,91 persen (kontribusi terbesar kedua 27,91 persen) dan industri pengolahan naik 12,64 persen (kontribusi terbesar 30,3 persen). Artinya, pencapaian target pertumbuhan sangat riskan dan akhirnya terbukti.

Jaminan

Data Kementerian Keuangan menunjukan jumlah hutang luar negeri sampai akhir 2018 bisa menjadi ancaman jika nilai tukar terus melemah sehingga mengancam perolehan pajak sampai akhir 2018 dan memang terbukti. Kemenkeu menyebut tahun 2018 hutang jatuh tempo Rp.311,3 triliun dan tahun 2019 mencapai Rp.323,9 triliun. Artinya jika nilai tukar terus melemah maka ekspor akan tergerus untuk pembayaran hutang, padahal ekspor tidak terlepas dari daya saing dan imbasnya terhadap pajak yang disetor kepada negara. Yang tidak bisa diabaikan bagaimana upaya pemerintah memacu penerimaan pajak dan hal ini menjadi tantangan bagi kedua kandidat capres yang akan melakukan rematch di pilpres 2019.

Beban berat target pajak dan komitmen kemandirian memang harus dipacu jika tidak maka pendanaan APBN semakin rentan terhadap capaian kesejahteraan, termasuk juga alokasi untuk mereduksi kemiskinan. Pemerintahan mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait kemiskinan misal beras untuk rakyat miskin senilai Rp.22 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran, program jaminan kesehatan nasional Rp.21 triliun untuk 94,4 juta jiwa, bantuan untuk pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar Rp.8 triliun untuk 19,7 juta siswa dan program keluarga harapan senilai Rp.11 triliun untuk 6 juta rumah tangga sasaran, subsidi listrik Rp.40,5 triliun untuk 22 juta rumah tangga dan subsidi LPG 3 kg senilai Rp.22 triliun untuk 28 juta rumah tangga sasaran. Semua program itu di tahun 2018 naik kisaran Rp.160-200 triliun.  Besaran subsidi menjadi modal Jokowi merebut simpati publik menuju pilpres, meski di sisi lain ada ancaman dampak perang dagang AS – Tiongkok sebagai modal Prabowo menyerang kinerja Jokowi. Rematch Jokowi-Prabowo menyisakan tantangan ekonomi yang semakin pelik. ***

 * Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo