logo

Hakim Diminta Bebaskan Tony Dari Semua Dakwaan & Tuntutan Hukum

Hakim Diminta Bebaskan Tony Dari Semua Dakwaan & Tuntutan Hukum

JPU Theodora sedang dengarkan duplik terdakwa
12 Februari 2019 13:09 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - AJAKARTA: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Theodora Marpaung SH MH hanya memandang kasus Tony secara yuridis formal/legalistic kemudian berusaha menjerat dengan mengait-kaitkan segala sesuatunya agar Tony dihukum. Padahal, demi kebenaran dan keadilan sejati seharusnya suatu kasus harus dipandang secara konprehensif, mempertimbangkian asas kemanfaatan hukum, asas keadilan hukum dan asas kepastian hukum.

Hal itu dikemukakan penasihat hukum terdakwa Tony, R Yanuar Bagus Sasmito SH di Jakarta, Selasa (12/2/2019). Didampingi rekannya Arinto Trihastyo SH dan R Dadi Hastomo SH, Yanuar lebih lanjut mengatakan fakta-fakta persidangan sama sekali tida ada yang menunjukkan bahwa Tony telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan (pasal 378 dan 372 KUHP) sebagaimana dipersalahkan JPU Theodora dalam surat dakwaan maupun tuntutan.

Menurut Yanuar, JPU Theodora Marpaung  dalam tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti melanggar  Pasal 372 KUHP jo Pasal 378 KUHP. Padahal  selama persidangan dia tidak bisa  membuktikan apa-apa. Bahkan sebagai jaksa peneliti yang ditunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, bahwa peneletiannya tidak memenuhi unsur formil atau cacat formil. Bagaimana lagi dia mungkin membuktikan unsur materilnya dalam persidangan berikutnya?.

Di hadapan Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh SH MH yang didampingi anggota Maringan Sitompul SH MH dan Titus Tandi SH MH, Yanuar menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan JPU tidak berdasar, karena perkara dipaksakan. Polres Jakarta Utara dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dituding telah melakukan proses hukum sesat.

Sebelumnya kasusnya telah dilaporkan di Polda Metro Jaya dengan pasal dan juga dengan menggunakan barang bukti sama, yaitu 31 bilyet giro (BG) yang mana di dalamnya termasuk empat BG yang disita dalam perkara aquo di Polda Metro Jaya  pada tanggal 25 Januari 2015. Laporan  atas perintah saksi Jimmy Lee selaku pemiliki PT BMKU, namun karena tidak cukup bukti penyidikannya di SP3 tanggal 24 Februari 2017.

Anehnya, selanjutnya Polres Jakarta Utara menerima laporan kasus sama dan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dinyatakan berkas lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan. Padahal, sesuai fakta persidangan transaksi jual beli besi baja itu sudah berlangsung sejak tahun 2011-2014, antara PT BU milik terdakwa Tony dengan PT BMKU milik pelapor Jimmy Lee dan berjalan lancar.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap, terdakwa pernah menyerahkan Bilyet Giro (BG) Bank BRI kepada pihak PT. BMKU sebanyak 31 lembar untuk pembayaran hutang dagang sebesar kurang lebih Rp.2 miliar. Dan BG yang telah dikliring sebanyak 10 lembar sedangkan 21 BG Bank BRI yang tersisa termasuk di dalamnya 4 lembar BG yang ada di dalam perkara aquo. Terdakwa Tony beberapa kali meminta kepada PT BMKU BG Bank BRI melalui saksi Sonya untuk digantikan dengan BG Bank BCA dikarenakan rekening terdakwa di Bank BRI telah ditutup. Namun PT BMKU, yaitu saksi Monalisa tidak mau mengembalikan BG tersebut. Selanjutnya saksi Jimmy Lee selaku Direktur PT BMKU melalui saksi Monalisa meminta terdakwa Tony menyerahkan sertifikat tanah dan BPKB kendaraan sebagai jaminan.

Ahli hokum pidana Prof Dr Choirul Huda SH MA mengatakan, hubungan jual beli besi antara PT BMKU (Jimmy Lee) dengan PT BU (terdakwa Tony) sudah biasa dilakukan termasuk dengan cara pembayaran dalam tempo waktu tertentu, setelah barang dikirim. Oleh karena itu jual beli dan pengiriman baja yang dilakukan PT BMKU terhadap terdakwa bukan upaya penipuan tetapi suatu transaksi keperdataan.

“BG yang dikliring namun BG tersebut ditolak karena tidak cukup saldo atau pun telah ditutup rekeningnya bukan upaya penipuan, karena tidak termasuk dalam pengertian tipu muslihat atau pun dalam rangkaian kebohongan. Hal ini dikarenakan apa yang dilakukan terdakwa menyerahkan BG dimaksud dilakukan setelah jual beli atau setelah baja didimaksud dikirim oleh PT BMKU sehingga sama sekali bukan suatu upaya penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP,”  kata Choirui Huda.

Yanuar dalam dupliknya juga menyinggung surat jalan ganda yang sengaja diterbitkan PT BMKU. Tujuannya membengkakkan hutang terdakwa. Sedangkan pembayaran melalui rekening pribadi dimaksudkan untuk menghindari pajak. “Perusahaan (PT BMKU) bukan tidak mungkin telah melakukan penggelapan pajak selama ini,” tutur Yanuar.

Pembela Tony juga menuding saksi korban Jimmy Lee telah berupaya memeras kliennya. Sebab berupaya mengambil jaminan sertifikat tanah dan BPKB kendaraan yang nilainya jauh lebih besar dengan hutang atau tagihan yang belum dilunasi.

Atas berbagai fakta-fakta persidangan yang tidak saling bersesuaian dengan dakwaan dan tuntutan itu, Yanuar meminta majelis hakim PN Jakarta Utara agar membebaskan kliennya dari segala dakwaan maupun tuntutan pidana. “Kami meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Tony tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu maupun kedua. Memutuskan barang bukti sertifikat tanah, BPKB kendaraan dan dokumen penting lainnya dikembalikan kepada Tony,” harap Yanuar. Selain itu, majelis hakim diminta mengembalikan hak-hak terdakwa dengan kedudukan semula dan membebankan ongkos perkara kepada negara.

 

 

 

Editor : B Sadono Priyo