logo

Dimasukkan Penjara Tetapi Kok Mendapatkan Gaji Miliaran Rupiah?

Dimasukkan Penjara Tetapi Kok Mendapatkan Gaji Miliaran Rupiah?

sidang kasus pajak
12 Februari 2019 12:59 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Penegakan hukum agaknya tidak selamanya dimaksudkan memberi efek jera. Adakalanya hukum dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dan bukan demi keadilan maupun kebenaran.

Hal itulah agaknya yang terjadi dalam kasus pengemplangan pajak dengan terdakwa Haryanto Simarmata. Meski telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengemplang pajak Rp 19,293 miliar, dia dihukum hanya membayar 2 × Rp 19,293 miliar atau sama dengan Rp 38,586 miliar atau jika diganti cukup dengan empat (4) bulan kurungan.

Hukuman (badan) juga tidak terbilang ringan, hanya dua tahun penjara potong selama dalam tahanan. Jika yang Rp 38,568 miliar dibagi 28 bulan (hukuman penjara ditambah subsider), maka Haryanto mendapatkan gaji dari pemerintah lebih dari Rp 1,1 miliar setiap bulan.

“Penjahat kok dapat gaji, lebih tinggi pula dari gaji presiden, gaji Ketua KPK, Dirut Pertamina.  Weleh, enak bangat, rugikan negara Rp 38 miliar lebih hanya akan jalani hukuman total 28 bulan. Kalau begitu mari kita jual faktur pajak fiktif, kalau ketahuan tidak apa-apa dipenjara karena kalau dihitung-hitung masih dapat gaji super besar,” ujar salah seorang pengunjung sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (12/2/2019).

Pengunjung sidang yang tidak mau disebut namanya itu menambahkan, lebih baik tidak mengadili pengemplang pajak puluhan miliar kalau pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Maling ayam atau pencuri telepon genggam dihukum sampai 10 bulan, padahal harga seekor ayam atau seunit telepon genggam tidak sampai Rp 500 ribu. “Jadi tidak usahlah diadili kalau pada akhirnya persidangan itu justru menggiring orang menjadi tersesat,” ujarnya.

Ketua Majelis Hakim Jootje Sampaleng SH MH menjatuhkan vonis 2 tahun pidana penjara  ditambah denda Rp 38 miliar lebih subsider 4 bulan kurungan kalau dendanya tidak dibayar terhadap terdakwa pengemplang pajak Haryanto Simarmata di PN Jakarta Utara. “Terdakwa Haryanto Simarmata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 39A,” demikian Jootje saat bacakan amar putusan.

Pasal 39A berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Maka majelis hakim memutuskan dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara denda 2 × 19.293.000.000 = Rp 38.586.000.000.00, apabila tidak dibayar maka diganti dengan dipidana penjara 4 bulan.

Putusan itu jauh lebih ringan dari tuntutan JPU Mustofa, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara yang menuntut 4 tahun pidana penjara.

“Sesuai dengan keterangan saksi-saksi perbuatan terdakwa
Haryanto Simarmata selaku Direktur CV Herlinda telah melakukan perbuatan berlanjut dengan tanpa transaksi barang dari wajib pajak yang dilakukan terdakwa dan kawan-kawan dengan menerbitkan faktur pajak PT Anugrah Cipta Kreasi, PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul, PT. Eska Cahyani Bersaudara, PT Pasific, PT Sinoxc, PT Kencana Indah Plastik, PT Heksana semesta, PT, Kencana lebel Industri, PT Kencana Sejati, PT Multi Kreatif Cipta Utama, sejak tahun 2008-2010  yang mengakibatkan kerugian negara Rp19.293.000.000 sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntut JPU,” tutur Jootje Sampaleng.

Putusan hakim itu dituding telah mencederai keadilan masyarakat. Seharusnya kasus-kasus yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara harus menjadi perhatian hakim, seperti korupsi dan pengemplangan pajak.  “Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak inilah yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara,” kata Direktur Eksekutif Monitoring Saber Pungli Dr Fernando Silalahi St SH MH CLA.

Fernando mencurigai putusan hakim itu. Dia berjanji akan menurunkan tim investigasi terkait putusan Jootje Sampaleng terhadap Haryanto Simarmata. “Putusan hakim itu kontroversial. Kontroversial karena hukuman yang dijatuhkan sangat ringan. Padahal hakim dalam amar putusannya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan berlanjut secara bersama. Seharusnya majelis mengunakan putusan maksimal dalam pasal 39a Undang-undang Pajak,” katanya.

Editor : B Sadono Priyo