logo

Komisioner KY Diminta Monitoring Persidangan Penipuan Dan Penggelapan

Komisioner KY Diminta Monitoring Persidangan Penipuan Dan Penggelapan

Komisi Yudisial
09 Februari 2019 17:46 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Penasihat hukum terdakwa Adnan Akbar, Jonri Simajuntak SH dan Ir Andi Darti SH MH meminta komisioner Komisi Yudisial (KY) agar memonitor persidangan kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkan kliennya.

Dengan monitoring dari “wasit” hakim itu diharapkan persidangan menjadi berlangsung fair, jujur, terbuka dan masing-masing pihak duduk pada proporsi yang sebenarnya.  Majelis hakim juga diharapkan tidak memaksakan kehendak atau paling tidak condong ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) hingga dakwaan maupun tuntutan JPU seolah harus dinyatakan terbukti oleh majelis hakim.

Majelis hakim diharapkan betul-betul netral atau duduk di tengah-tengah terdakwa/penasihat hukum dengan JPU. Dengan demikian, jalannya persidangan menjadi mengalir sebagaimana diatur dalam hukum acara.

“Kami meminta komisioner KY agar memonitoring persidangan terdakwa Adnan Akbar ini. Tujuan kami tiada lain kecuali demi tegaknya hukum yang berkeadilan dan memenuhi kebenaran,” ujar Jonri Simanjuntak SH di Jakarta, Sabtu (9/2/2019).

Penasihat hukum Adnan Akbar itu menilai akan lebih lempang proses hukum kliennya kalau sejak awal komisioner KY memonitor persidangan kasus kliennya, termasuk sejak praperadilan di PN Jakarta Selatan.

“Keinginan kami dimonitor komisioner KY persidangan kasus penipuan dan penggelapan ini semata-mata demi keadilan dan kebenaran. Hanya faktor kebetulan saja Adnan Akbar ini klien kami. Yang jelas kami melihat persidangan ini sudah tidak jelas sebagai saranan untuk menciptakan keadilan itu sendiri,” ujarnya.

Sejumlah keganjilan terdapat dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Adnan Akbar, Dirut PT Nahda Mentari. Saksi pelapor yang diproses verbal/BAP bukan korban, tetapi Julius Lembe, penagih hutang yang juga advokat.

Locus delicti atau tempat kejadian perkara pun di Sorong (Papua) dan Jakarta. Namun disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara tanpa fatwa dari Mahkamah Agung (MA). Yang memberi cek jaminan (istilah pihak korban, cek pembayaran) bukan terdakwa Adnan Akbar, melainkan orang lain namun yang diadili atau dipersalahkan jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Kejari Jakarta Utara Adnan Akbar dan bukan pemberi cek. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan telah terjadi salah dakwa orang atau error in persona.

Keganjilan lain, terdakwa dipersalahkan melakukan penipuan tetapi tidak pernah memperdaya dengan kata-kata saksi korban. Adnan Akbar juga tidak pernah mengucapkan kata-kata bohong terhadap saksi korban Irfan, pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi. Bahkan berjumpa pun tidak pernah selama transaksi BBM jenis solar senilai Rp 5,1 miliar itu dilakukan.

Hal itu dikuatkan saksi korban Ifan sendiri. Dalam kesaksiannya dia terus terang menyatakan bahwa terdakwa Adnan Akbar tidak tahu menahu dengan transaksi solar Rp 5,1 miliar yang merugikanya. “Terdakwa tidak punya peran apa-apa,” demikian saksi Irfan dalam persidangan.

Saksi Frans Adu, yang menyatakan diri sebagai penghubung namun dalam BAP tercatat sebagai sales marketing CV Nusa Pertiwi Abadi, justru aktif berhubungan dengan pihak PT NM. Dialah yang berkata-kata, merayu dan membujuk Irfan hingga tertarik menjadi pemodal dalam transaksi solar Rp 5,1 miliar. Namun Frans Adu tidak dijadikan terdakwa atau ikut serta dalam kasus ini. Dia malah sebagai saksi a charge atau memberatkan bagi Adnan Akbar.

Dalam surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi awalnya disebutkan hanya satu PO yang bermasalah atau menjadi hutang PT NM ke CV Nusa Pertiwi Abadi. Namun fakta-fakta persidangan menunjukkan telah banyak PO yang diselesaikan kedua pihak.

Pembayaran atas sejumlah PO terhadap CV Nusa Pertiwi Abadi justru berlebih. Pihak PT Nahda Mentari berpikir kelebihan ini termasuk pula pembayaran ke PO yang nilainya Rp 5,1 miliar.

“Khusus untuk hutang Rp 5,1 miliar pun klien kami sudah membayar Rp 3 miliar lebih. Jika ditambah kelebihan bayar pada PO-PO sebelumnya, maka hutang klien kami terhadap CV Nusa Pertiwi Abadi hanya sekitar Rp 300 juta atau hampir Rp 400 jutaan saja. Jadi, sejujurnya klien kami hanya kurang bayar saja,” kata Andi Darti.

Oleh karena telah adanya pembayaran sebagian itu, majelis hakim menyarankan Adnan Akbar berdamai dengan Irfan (bukan saksi korban yang dirugikan). Tentu saja Irfan menyambutnya. Namun saat ditindak lanjuti atau saat ditawarkan uang Rp 200 juga dulu sebagai perdamaian, Irfan menolak dengan alasan dia telah “menyiram” pengadilan lebih dari itu. Apa maksud disiram? Adakah kata siram itu berkaitan dengan proses persidangan, sehingga seolah sudah ada putusan sebelum dijatuhkan putusan yang sebenarnya? Tunggu dan ikuti saja tahapan-tahapan sidang berikutnya sampai dibacakan putusan akhir.

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto