logo

Pengaruh Nilai Tukar

Pengaruh Nilai Tukar

21 Januari 2019 09:09 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Hasil debat pilpres pertama belum memuaskan dan dipastikan fluktuasi ekonomi akan semakin kompleks karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal tidak terlepas dari tahun politik dengan berbagai riak konflik yang menyertainya sementara faktor eksternal tidak bisa terlepas dari imbas perang dagang AS-Cina dan perseteruan AS-Korut. Oleh karena itu, imbas terhadap investasi, inflasi dan nilai tukar menjadi isu yang menarik dicermati.

Pilpres 2019 dipastikan terjadi rematch Jokowi – Prabowo setelah deklarasi Kamis 9 Agustus 2018 kemarin sehingga ada duet Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Euforia pilpres ternyata justru dibayangi kondisi makro ekonomi yang tidak baik dan situasi yang cenderung memanas menjelang pilpres dan faktor era global ternyata berdampak terhadap laju inflasi selama 2018. Belum lagi dampak bencana beruntun dan maraknya OTT KPK. Fakta ini secara tidak langsung memicu pertanyaan apakah inflasi 2018 mengindikasikan sentimen positif terhadap pemulihan permintaan dan daya beli atau justru dampak pelemahan rupiah yang mencapai Rp.15.200 pada Oktober 2018 lalu dan diprediksi optimis nilai tukar Rp.15.000 di tahun 2019? Fakta ini menjadi tantangan duet Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno yang bertarung di pilpres 2019.

Jika dicermati fluktuasi inflasi 2018 dipicu faktor kompleks. Argumen yang mendasari yaitu tekanan terhadap nilai tukar yang terus merosot, sengketa dagang AS – Tiongkok yang berpengaruh bagi komponen produk impor untuk proses produksi dan faktor sosial politik menjelang pilpres yang akan rematch antara Jokowi – Prabowo. Faktor inflasi inti yang mencapai 0,41 persen pada Juli 2018 adalah yang tertinggi sejak Januari 2018 sedangkan ini dipengaruhi oleh pertama: interaksi permintaan dan penawaran barang-jasa secara kumulatif, kedua: aspek lingkungan eksternal misal nilai tukar rupiah, harga komoditas internasional, inflasi di mitra dagang dan ketiga: ekspektasi inflasi pedagang dan konsumen.

Kalkulasi psikologis konsumtif bisa dibenarkan jika inflasi inti 2018 tidak terlepas dari perbaikan daya beli karena adanya pembayaran gaji ke-14 untuk PNS. Fakta ini menjadi signal positif terhadap potensi daya beli terutama signifikansi terhadap laju penjualan ritel yang sebelumnya meredup dengan dalih peralihan konsumsi dari model tradisional (offline) ke alternatif modern (online). Implikasi transaksi online yang mendukung daya beli dan permintaan tersebut ternyata juga diimbangi kenaikan harga tarif paket internet di 82 kota sehingga secara tidak langsung ini juga berpengaruh terhadap besaran inflasi inti pada 2018. Artinya, mengendalikan inflasi menjadi tantangan bagi Jokowi – Ma’ruf Amin dan Prabowo – Sandiaga Uno.

Jika benar adanya bahwa laju inflasi 2018 dipengaruhi perbaikan daya beli maka hal ini menjadi preseden yang baik ditengah iklim panas di tahun politik pasca pilkada serentak dan menjelang pilpres 2019. Meskipun demikian hipotesa kedua bahwa laju inflasi 2018 terkait dengan tekanan terhadap nilai tukar rupiah harus juga dipertimbangkan. Realitas nilai tukar rupiah pada 2 Januari 2018 yaitu Rp.13.542 dan turun pada 25 Januari 2018 menjadi Rp.13.290 sedangkan 1 Agustus 2018 sebesar Rp.14.442 dan Oktober 2018 lalu menembus Rp.15.200 meski di akhir 2018 menjadi Rp.14.300. Artinya, bukan tidak mungkin jika laju inflasi 2018 dipengaruhi efek berantai dari pelemahan rupiah. Jadi, efek depresiasi rupiah sekitar 0,7 persen per bulan atau 7,8 persen sejak Januari 2018 mulai memberikan pengaruh terhadap sejumlah komoditi barang, terutama yang bersifat impor dan tentu kekhawatiran terhadap daya saing produk akan menurun. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo