logo

Jika Ada Izin Kepala Daerah, ASN Bisa Menjadi Balon Ketua Organda Bekasi

Jika Ada Izin Kepala Daerah, ASN Bisa Menjadi Balon Ketua Organda Bekasi

Panitia Muscab telah menutup pendaftaran calon ketua DPC Organda Kota Bekasi tepat pukul 16.00 WIB, di Komplek Rusunawa, Jalan Baru Underpass, Bekasi Timur, Jumat (11/1/2019). (Ist)
13 Januari 2019 01:46 WIB
Penulis : Dharma

SuaraKarya.id - BEKASI: Bolehkah aparatur sipil negara (ASN) mengelola Organisasi Angkutan Darat (Organda) di wilayah setempat?

Pemerhati Kebijakan Publik Bekasi Didit Susilo mengatakan, tidak ada larangan bagi ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua Organda sepanjang telah mendapatkan izin dari atasannya yakni kepala daerah.

"Karena ASN terkait dengan beberapa aturan seperti Undang-undang ASN," kata Didit saat dihubungisuarakarya.id, Sabtu (12/1/2019).

Dia menjelaskan, larangan bagi seorang PNS telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN"). Dan dalam Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("PP Disiplin PNS"), berikut larangannya:

1. menyalahgunakan wewenang;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

       a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

       b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

       c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

       d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

14. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

       a. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

        b. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

       a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

        b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

        c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

        d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

"Jadi, sepanjang telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari atasannya," jelas dia.

Meski begitu, ia berharap, ketua Organda kedepannya harus bisa bermitra dengan Pemkot Bekasi untuk pembenahan tata kelola angkutan umum, integrasi antar moda transportasi, penanganan kemacetan perkotaan, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor angkutan.

Misalnya, kehadiran Trans Patriot di wilayahnya agar tepat guna dan tepat sasaran dalam penyediaan transportasi perkotaan yang berbasis publik.

Selanjutnya, tata ulang kembali trayek angkutan yg sudah membuat kemacetan parah, persinggungan jalur Trans Patriot dengan angkutan umum, tata ulang kembali sistem moda transportasi yang berbasis smart city dan lain-lainnya. Kemudian, penataan pada ojek online (Ojol) terkait parkir di sepanjang jalan hingga menambah kemacetan.

AD/ART

Setidaknya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seiring dengan roda organisasi Organda yang tertuang di dalam anggaran dasar (AD) anggaran rumah tamgga (ART) Organda, diantaranya:

Pasal 6 menyebutkan bahwa Organisasi ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggota, menuju terwujudnya dunia usaha angkutan jalan di Indonesia yang kuat, efisien dan berdaya saing tinggi.

Pasal 7 mengatakan bahwa bentuk ORGANDA adalah organisasi profesi yang merupakan wadah Para Pengusaha Angkutan Jalan yang berbentuk kesatuan.

Pasal 8 bahwa sifat ORGANDA adalah organisasi terbuka dan independen yang dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

Diketahui, Panitia Muscab telah menutup pendaftaran calon ketua DPC Organda Kota Bekasi tepat pukul 16.00 WIB, di Komplek Rusunawa, Jalan Baru Underpass, Bekasi Timur, Jumat (11/1/2019) lalu.

Dua bakal calon (Balon) yang dinyatakan telah menyerahkan administrasi persyaratan pendaftaran yakni Ahmad Juaini (Pengusaha Angkot) dan Awin Saputra (Ketua KKO Bidang Angkutan) yang juga unsur PNS.

Namun dalam surat keterangan nomor: 804/2018/DISDAMKAR.Set, tertanggal 23 Juli 2018 bertandatangan Kepala Dinas Damkar Kota Bekasi Aceng Solahudin yang ditujukan kepada Awin Saputra menyampaikan bahwa "Pada prinsipnya kami tidak keberatan pegawai dimaksud mencalonkan diri sebagai ketua DPC Organda Kota Bekasi".

Adapun Panitia Muscab telah mengeluarkan kreteria/syarat bakal calon ketua DPC Organda Kota Bekasi tahun 2018, sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Bekasi (Dibuktikan dengan domisili tempat tinggal).

2. Pendidikan minimal SMA sederajat.

3. Pernah menjadi pengurus DPC Organda Kota Bekasi.

4. Memiliki angkutan yang dibuktikan dengan bukti kepemikikan yang sah.

5. Menyerahkan bukti setoran sumbangan sukarela yang sudah ditetapkan.

6. Jika bakal calon PNS/ASN, Polri, TNI maupun swasta harus mendapatkan persetujuan dari atasan bakal calon dengan bukti tertulis.***

Editor : Yon Parjiyono