logo

Penanganan Konflik Ambon Dipertimbangkan Untuk Masuk Kebijakan Politik LN

Penanganan Konflik Ambon Dipertimbangkan Untuk Masuk Kebijakan Politik LN

11 Januari 2019 19:14 WIB
Penulis : Yacob Nauly

SuaraKarya.id - AMBON: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Yahya Cholil Staquf menilai pengalaman penanganan konflik sosial yang terjadi di Maluku tahun 1999 yang dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat dan singkat perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Kebijakan Politik Luar Negeri (LN) Indonesia.

"Pengalaman konflik Maluku yang dapat diselesaikan dalam relatif cepat dapat menjadi bagian politik LN Indonesia sekaligus menjadi referensi untuk membantu penyelesaian kondlik yang terjadi di berbagai negara saat ini," kata Yahya Cholil Staquf, di Ambon,  Jumta  (10/1/2019), seperti diwartawakan  Antara.

Yahya Cholil Staquf yang berkunjung ke Ambon dan bertemu Pemprov Maluku bersama tokoh agama dan pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menilai menilai praktik cerdas penyelesaian konflik Maluku dapat diterapkan untuk membantu penyelesaian konflik di sejumlah negara saat ini diantaranya Syiria, Afganistan, Afrika, Somalia, Yaman dan Ruanda. 

Yahya Cholil yang berkunjung dalam rangka menjaring masukan terkait kondisi Maluku dan kesiapan jelang Pemilu 2019, mengaku masih mengingat suasana mencekam akibat konflik sosial melanda Maluku, tetapi hanya dalam waktu relatif singkat dapat diselesaikan, karena kerja keras seluruh komponen dan didukung kedasaran masyarakat untuk menghentikannya

Diakuinya budaya dan pranata sosial yang masih kuat mengakar di masyarakat seperti Pela dan Gandong, merupakan salah satu kekuatan untuk penyelesaian konflik dan membangun harmonisasi kehidupan antarmasyarakat di Maluku.

"Sebagian suku di Indonesia pun jarang sekali ada keragaman agama. Suku Batak agak mirip dengan Maluku bahwa dalam satu marga terdapat keragaman agama dan ini tidak mungkin ada di Eropa, Afrika, Timur Tengah ataupun tempat lain. Hal ini merupakan energi harmoni yang tidak dimiliki di tempat lain," ujarnya.

Praktik penyelesaian konflik di Maluku bisa dijadikan pelajaran yang sangat berharga. "Pengalaman inilah yang dapat dijadikan bagian dari kebijakan internasional untuk ikut berperan dalam mengupayakan perdamaian dunia di berbagai wilayah," yandasnya.

Cholil menuturkan saat berkunjung ke Yerusalem, Israel beberapa waktu lalu untuk mengikuti diskusi bersama para akademisi dan ahli, dirinya bahkan mengangkat dan menceritakan tentang pengalaman Maluku dalam menyelesaikan konflik.  

"Saya menyampaikan bagaimana pemerintah dan masyarakat Maluku mampu melakukan resolusi konflik dari masalah yang terjadi dan mendapat sambutan luar biasa dari para peserta diskusi. Ini menunjukan bahwa banyak orang tertarik dengan pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman penyelesaian konflik Maluku," katanya.

Dia menambahkan, Maluku saat ini telah menarik perhatian dunia internasional, terutama untuk masalah penyelesaian konflik, dan dalam waktu dekat akan ada banyak delegasi internasional yang berkunjung ke daerah ini untuk mempelajari praktik cerdas penyelesaian konflik.

Sedangkan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengatakan, stabilitas keamanan di Maluku saat ini sangat terjamin. 

"Sudah 15 tahun paska konflik masyarakat di Maluku hidup aman dan tentram karena ditunjang kerukungan hidup antarumat beragama ini sangat baik,” ungkap Sahuburua. 

Menurutnya, kerukunan hidup dan toleransi umat beragama di Maluku sudah mengakar dan menjadi tradisi sejak dulu, serta hidup saling menyayangi sebagai sesama saudara.

"Di Maluku saat Idul Fitri umat Kristen saling mengunjungi dan bersilaturahmi dengan saudaranya yang beragama Muslim. Sebaliknya jika Natal umat Muslim akan bersilatutrahmi dengan umat kristen. Bukan hanya Islam atau Kristen tetapi semua datang berkunjung, bersilaturahmi, mengucapkan selamat hari raya," ujar Wagub.

Tidak hanya itu, saat perayaan hari raya keagamaan, umat yang berlainan agama juga turut terlibat secara langsung untuk mengamankan jalannya ibadah, missa atau sholat di rumah-rumah ibadah.

"Kalau ibadah Natal yang menjaga keamanan adalah saudara-saudara yang bukan Kristiani. Jadi yah Islam, Hindu dan Budha. Begitu pun waktu shalat Idul Fitri Lebaran saat , umat yang bukan Islam datang menjaga masjid-masjid. Hubungan persaudaraan di Maluku terus terpelihara dengan baik hingga saat ini," tandas Wagub.

Dia menyatakan, pemprov dan berbagai komponen masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama sangat terbuka menerima kunjungan berbagai delegasi internasional yang ingin datang untuk mempelajari praktik penyelesaian konflik di daerah ini di masa mendatang.  ***

Editor : Yon Parjiyono