logo

Parkir Di Gedung DPRD Semrawut Gara-Gara PNS DKI Dikenakan Tarif Tinggi

Parkir Di Gedung DPRD Semrawut Gara-Gara PNS DKI Dikenakan Tarif Tinggi

Kondisi parkir di DPRD DKI semrawut karena PNS yang sebelumnya parkir di IRTI pindah ke DPRD.
11 Januari 2019 18:57 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ribuan kendaraan roda dua memadati lahan parkir di basement Gedung DPRD DKI Jakarta, tiga hari terakhir. Kondisi ini tidak seperti biasanya.

Meski biasa tampak penuh, namun penyimpanan kendaraan roda dua kali ini semakin semrawut. Di gedung ini, terdapat dua tempat sebagai lahan parkir motor.

Basement pertama khusus parkir kendaraan roda empat anggota DPRD DKI. Basement kedua untuk kendaraan roda dua yang terdaftar di DPRD DKI dan roda empat.

Dan basement ketiga khusus untuk roda dua umum. Namun, setelah mencuat wacana kenaikan tarif parkir di lapangan IRTI Monas, lahan parkir di gedung DPRD DKI pun jadi incaran.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI dan beberapa warga yang berkantor di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, yang biasa menyimpan kendaraannya di IRTI Monas, kini lebih memilih gedung DPRD DKI karena gratis.

"Ya semakin penuh. Kan yang biasa parkir di IRTI pindah ke sini. Mungkin karena di sini gratis, dan tarif parkir IRTI katanya naik. Jadinya, tumpah ke sini. Rata-rata sih motor ini punya PNS daan pekerja di sini. Tapi ada juga masyarakat umum," kata penjaga yang enggan disebutkan namanya itu, Jum'at (11/1/2019).

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Yuliadi belum memberikan penjelasannya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sendiri mengaku akan mengatur lebih lanjut persoalan itu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Ya nanti diatur. Parkir itu khusus anggota dewan dan staf di situ, nanti biar diatur. Itu tanyanya sama karo saja lah," katanya.

Ke depan, ungkapnya, harus ada kebijakan komprehensif agar warga maupun pekerja mau beralih ke angkutan umum.

Ketika pekerja tidak memiliki tempat parkir atau menaikkan tarif parkir, maka dia akan memarkirkan kendaraannya di tempat lain yang lebih murah.

"Nanti akan saya panggil khusus untuk memastikan bahwa tidak bisa parkir di IRTI dengan subsidi, bukan berarti parkir di DPRD Itu parkir untuk anggota dewan. Untuk pegawai dewan," katanya.

Selain itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga memastikan tidak ada subsidi lagi di IRTI Monas. Ia menyampaikan, baik PNS dan masyarakat biasa harganya sama.

"Nggak ada (subsidi). Harganya aja disamain semua. Nanti saya cek sama UPT parkir, tapi sudah saya perintahkan bahwa tidak ada lagi harga yang berbeda untuk PNS maupun non PNS parkir di IRTI," ujar Anies.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko mengatakan, pihaknya telah menetapkan tarif parkir baru di IRTI Monas bagi para PNS DKI, yakni sebesar Rp352.000 per bulan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Sebelumnya, tarif parkir di IRTI Monas hanya Rp22.000 per bulan. "Sebelumnya tarif berlangganan Rp22.000 per bulan untuk roda dua, sekarang menjadi Rp352.000 per bulan. Sedangkan untuk tarif parkir kendaraan roda empat naik dari Rp 66.000 per bulan menjadi Rp550.000 per bulan," kata Sigit.

Menurutnya, tarif parkir yang baru tersebut akan mulai efektif berlaku pada 15 Januari mendatang. Alasannya, sistem parkir berlangganan tersebut pembayarannya ditagihkan pada tanggal 15 setiap bulan.

"Efektif Januari, karena kan mereka bayarnya per tanggal 15, mereka kan sudah bayar Desember kemarin, tapi Januari ini mereka sudah tidak mendapatkan insentif lagi," imbuhnya.

Sigit juga menyampaikan tarif parkir baru yang ditetapkan untuk berlangganan parkir di IRTI Monas tersebut merupakan tarif berlangganan umum. Dengan demikian, kata Sigit, masyarakat umum juga bisa ikut berlangganan parkir kawasan parkir IRTI Monas tersebut.

Editor : Yon Parjiyono