logo

Kuasa Hukum: Ada Perbuatan Melawan Hukum PT Crestec Indonesia Bekasi

Kuasa Hukum: Ada Perbuatan Melawan Hukum PT Crestec Indonesia Bekasi

Sidang ketujuh menghadirkan dua orang saksi kasus perdata antara CV Jagat Raya Trans melawan PT Crestec Indonesia di PN Bekasi, Selasa lalu. (Foto Dharma/suarakarya.id)
10 Januari 2019 16:23 WIB
Penulis : Dharma/Ded

SuaraKarya.id - BEKASI: Penasehat Hukum penggugat CV Jagad Raya Trans, Suwardy Kalengkongan SH, berharap ada keadilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi dalam menyikapi persoalan perbuatan melawan hukum PT Crestec Indonesia terkait perjanjian kontrak yang tidak diakui perusahaan dengan mengeluarkan surat penarikan armada (ekspedisi eksport-import) secara sepihak.

“Intinya, kami minta penjelasan terkait surat perjanjian yang ditandatangani oleh PT Crestec Indonesia yang di wakili Dadang Kadar Sudrajat (mantan HRD) dengan klain kami, Mahfud sebagai Direktur CV Jagad Raya Trans,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (10/1/2019).      

Sidang ketujuh kasus Perdata antara CV Jagad Raya Trans (JRT) melawan PT Crestec Indonesia (CI) di Pengadilan Negeri Bekasi, Jalan Veteran, Bekasi Selatan,Selasa (8/1/2019) lalu, menghadirkan dua orang saksi yakni mantan HRD PT (CI) Dadang Kadar Sudrajat dan mantan Kepala Opersional CV (JRT) Rio.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Dewa Putu Yusmai, SH MH didampingi dua orang hakim anggota dan satu panitera. Penggugat didampingi satu orang penasehat hukum yakni Suwardy Kalengkongan, SH. Tergugat mengutus tiga orang penasehat hukum dari Farida Law Office, Jakarta Selatan.

Menurut Suwardy, saksi telah menjelaskan bahwa ada dua perjanjian kontrak yang ditandatangani ketika menjabat sebagai HRD. Antara lain, sewa-menyewa (ekspedisi) dengan nomor 041/CIN-HRD-III/2016 untuk periode 1 April 2016 sampai 31 Maret 2018. Dalam perjalanan waktu ada penilaian dari manajemen PT Crestec Indonesia. Kemudian pada bulan Juni 217 mereka melakukan perpanjangan sewa-menyewa.

“Dari keterangan saksi cukup puas, karena relevan sesuai dengan fakta yang ada pada kita,” ujar dia.

Suwardy menyampaikan, dalam bantahan kuasa hukum tergugat (PT CI) terkait legalitas dan domisili yang dimiliki CV JRT tidak terbantahkan lagi di persidangan kemarin. Artinya, sudah sangat jelas.

“Kalua pun apa ada persoalan palsu yang diasumsikan oleh kuasa penggugat dalam hal ini manajemen perusahaan bisa mengambil langkah hukum,” katanya.

Setidaknya ada tuntutan sebagaimana kontrak perjanjian perpanjangan sewa-menyewa yang tertuang di dalam salah satu klausul menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak mencabut kontrak atau memberhentikan secara sepihak kontrak kerja maka pihak tersebut harus membayar sisa masa kontrak berakhir.

“Dalam perjanjian pertama dimana klien kami mendapat dua invoice setiap bulan diperkirakan sekitar Rp180 juta mulai dari berlakunya masa perpanjangan kontrak (April 2018) hingga masa berakhir perjanjian kontrak yaitu Maret 2020,” jelas dia. ***       

PT. CRESTEC Indonesia didirikan pada bulan September 1997 untuk memenuhi meningkatnya permintaan untuk pencetakan kualitas tinggi dari sektor manufaktur internasional. Meskipun awal banyak kemunduran, CRESTEC Indonesia yang berlokasi di kawasan industri MM 2100, Cibitung, Jawa barat, telah berhasil tumbuh dari tahun ke tahun dengan menawarkan klien layanan berkualitas internasional dengan harga lokal. ***       

        

Editor : Yon Parjiyono