logo

Desa KB Harus Segera Dikembangkan Menjadi Desa Sejahtera

Desa KB Harus Segera Dikembangkan Menjadi Desa Sejahtera

04 Januari 2019 14:37 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Haryono Suyono

Dalam kesempatan memberikan masukan pada Pertemuan dengan Jajaran BKKBN di seluruh Jawa Timur minggu lalu, Haryono Suyono, mantan Kepala BKKBN sebelum tahun 2000, kini Ketua Tim Pakar Menteri Desa PDTT, mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang program KBnya sejak lama telah menjadi pelopor program KB di Indonesia.

Provinsi ini bahkan dijuluki oleh banyak negara di dunia  bukan sebagai provinsi dengan program KB,  tetapi programnya telah menjadi gerakan Keluarga Sejahtera yang gegap gempita. Dewasa ini, tingkat fertilitas di seluruh Provinsi telah mencapai angka 2,1 anak, artinya secara rata-rata untuk seluruh Provinsi jumlah penduduk yang dilahirkan sama dengan jumlah penduduk yang meninggal dunia.

Angka tersebut adalah angka rata-rata untuk seluruh provinsi, tidak demikian kalau dilihat dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Ada juga kabupaten yang memiliki angka fertilitas lebih rendah dari angka 2,1 anak, yang berarti jumlah penduduk yang dilahirkan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang meninggal dunia.

Secara natural atau secara alamiah, jumlah penduduk di daerah itu berkurang, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian,  karena adanya perpindahan penduduk dari daerah lainnya. Ada juga kabupaten yang angka fertilitasnya masih lebih tinggi dari angka 2,1 anak,  yang artinya jumlah penduduk yang dilahirkan lebih banyak dari jumlah penduduk yang meninggal dunia.

Artinya belum ada keseimbangan antara jumlah penduduk yang dilahirkan dan jumlah meninggal dunia. Biasanya daerah seperti ini tingkat kesehatannya juga lebih rendah dari rata-rata tingkat kesehatan untuk seluruh provinsi. Begitu juga biasanya daerah-daerah yang angka fertilitasnya tinggi adalah daerah yang nilai HDI, atau memiliki “nilai indeks pembangunan manusia” rendah, artinya usia harapan hidup penduduknya rendah, tingkat pendidikan rata-rata penduduknya rendah, dan tingkat kegiatan penduduk dalam bidang ekonominya relatif juga tertinggal.

Daerah yang sangat terkenal memiliki ciri itu di Jawa Timur adalah wilayah Madura,  yang konon memonopoli daerah-daerah lain. Tetapi dengan dibukanya jembatan Suramadu, dinamika ekonomi wilayah Madura bertambah maju.  Sehingga, kesenjangan itu makin mengecil dan kalau ditangani dengan baik, utamanya dengan adanya dana desa yang langsung di kirimkan ke desa-desa dan dimanfaatkan dengan baik untuk membangun sarana dan prasarana,  serta masyarakatnya.

Kemajuan daerah pedesaan di wilayah itu akan lebih cepat terkejar dan Madura akan menjadi makin sejajar dengan daerah lainnya. Dalam melihat desa-desa tertinggal kita perlu menyimak laporan BPS yang baru saja dikeluarkan, tercatat jumlah Desa Berkembang meningkat dari tahun 2014 menjadi 54.479 persen.

Desa. Ini berarti bahwa Desa Tertinggal berkurang dengan 5.918 Desa dan Desa Mandiri bertambah sebanyak 2.865 Desa, atau menjadi dua kali lipat,  dalam empat tahun program pembangunan desa dan masyarakat desa, yang dikawal oleh Kementerian Desa PDTT.  Pembangunan yang dibiayai dengan dana desa itu dipergunakan juga untuk sarana desa.  seperti jalan, jembatan dan sarana umum Seperti pasar dan sarana kebutuhan dasar lainnya  klinik dan fasilitas umum lainnya.

Pembangunan ini rupanya merangsang masyarakat desa membangun sarana tambahan.  Seperti rumah obat atau apotek dan pelayanan modern lainnya, tempat penjualan LPG  keperluan umum meningkat karena penduduk makin menikmati hidup modern.

Melihat kenyataan itu, tantangan bagi Provinsi Jawa Timur adalah bagaimana memelihara momentum tingkat fertilitas yang sudah rendah 2,1 anak secara rata-rata.  Dan mendorong penggunaan sarana pendidikan di Kabupaten,  yang tingkat fertilitasnya masih berada di atas angka 2,1 anak.

Pendekatan pembangunan yang disarankan adalah bahwa anak-anak remaja harus diusahakan masuk sekolah, tetap rajin sekolah, tidak drop out serta tetap melanjutkan sekolah sampai ke tingkat pendidikan yang tinggi.  Sehingga,  angka HDI-nya meningkat tajam dan secara otomatis,  akan mendorong anak-anak perempuan, mencari kerja dan bekerja di luar rumah segera setelah tamat sekolahnya.

Strategi yang kedua adalah mengusahakan agar para ibu,  yang tinggal di rumah segera bekerja di luar rumah. Untuk itu, strateginya bukan hanya dengan mendorong penggunaan kontrasepsi semata, seperti halnya tujuan Desa KB, tetapi mendorong pelatihan sederhana kepada ibu-ibu yang tergolong keluarga prasejahtera atau keluarga sejahtera I.

Sehingga,  mereka bisa menangkap kesempatan kerja yang terbuka dengan mengalirnya dana ke desa secara melimpah. Kalau mungkin segala kegiatan penggunaan dana desa, para ibu dari keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I diikutsertakan secara aktif. Penggunaan kontrasepsi sederhana tidak diburu digantikan dengan kontrasepsi mantap, tetapi konsentrasi pada mereka yang belum mengenal kontrasepsi sama sekali karena ternyata penggunaan kontrasepsi sederhana hanya kurang dari dua prosen.  Sehingga, tidak mempengaruhi kelangsungan penggunaan kontrasepsi.

Dari hasil SDKI terakhir juga terbukti bahwa penurunan fertilitas yang terjadi di Indonesia bukan lagi semata-mata karena kenaikan penggunaan alat kontrasepsi seperti di tahun 1990-an, tetapi karena para wanita tingkat pendidikannya meningkat dan jumlah wanita yang bekerja di luar rumah meningkat dengan tajam selama tahun 2000-an sampai dewasa ini. Penggunaan kontrasepsi yang sudah tinggi di Jawa Timur memiliki pengaruh awal tetapi tidak lagi menggeser keluarga menurunkan angka kelahiran hanya semata karena menggunakan kontrasepsi tetapi karena ibu yang bekerja menunda usia menikah, usia mengandung yang pertama dan usia mengandung anak yang kedua dan seterusnya, suatu alasan yang lebih rasional karena ternyata hambatan dari kontrasepsi tradisional kurang dari dua persen saja untuk seluruh Indonesia. Karena tingkat fertilitas nasional sudah mencapai angka 2,4 anak, artinya pengalaman

Jawa Timur dewasa dini mulai merambah kepada hampir separo provinsi di seluruh Indonesia. Kalau kita tidak cepat mendorong arus peningkatan pendidikan dan kesempatan kerja yang makin tinggi bagi wanita, maka usaha mengejar penurunan fertilitas guna mencapai penduduk tumbuh seimbang tidak akan tercapai. Usaha mendongkrak penggunaan kontrasepsi akan menjadikan Desa KB seperti kita tidak maju menghadapi Era Industri 4.0 yang melompat maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semoga Desa KB segera dikembangkan menjadi Desa Sejahtera yang lebih maju dan mandiri.

* Haryono Suyono -  Ketua Tim Pakar Menteri Desa PDTT

Editor : Gungde Ariwangsa SH