logo

Dari Desa Ke Kelurahan

Dari Desa Ke Kelurahan

02 Januari 2019 01:06 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Selamat tahun baru 2019 semoga memberikan harapan dan menjanjikan optimisme di semua bidang, termasuk juga harapan mereduksi kejahatan korupsi yang selama tahun 2018 kemarin marak diwarnai OTT. Oleh karenanya beralasan jika tahun 2018 kemarin bisa disebut sebagai Tahun OTT karena hampir setiap bulan KPK sukses membongkar berbagai kejahatan korupsi.

Yang justru menjadi pertanyaan apakah di tahun 2019 yang identik dengan tahun politik juga akan diwarnai berbagai kasus korupsi? Pertanyaan ini wajar mengemuka karena nampaknya tidak ada satupun efek jera yang bisa diperoleh dari berbagai sepak terjang KPK. Bahkan, rompi orange yang dulu diharapkan mampu memicu efek jera atau setidaknya efek malu ternyata tidak berhasil, bahkan gagal total.

Ironisnya, perilaku korupsi justru semakin bergairah. Setidaknya ini terlihat dari ragam gestur yang disampaikan para koruptor ketika digelandang ke gedung KPK. Tampaklah raut muka tanpa merasa bersalah, tanpa rasa malu dan tanpa merasa menyesal sehingga salam metal dilontarkan dan atau berbagai aksi yang setidaknya mengerdilkan semangat pemberantasan korupsi. Betapa tidak, era reformasi yang berdaulat ingin memberantas korupsi, termasuk juga dalam koridor KKN ternyata gagal total. Bahkan semangat untuk korupsi di era reformasi ternyata jauh lebih tinggi di banding era orba. Artinya, korupsi di era reformasi tidak tumbang seperti tumbangnya era orba yang konon katanya kasus korupsi sudah sampai akut. Oleh karenanya, beralasan jika salah satu kandidat capres menegaskan bahwa kejahatan korupsi di republik ini ibarat penyakit kanker stadium 4 yang tinggal menunggu vonis mati secara medis. Bahkan, jika ini terus berlanjut sangat dimungkinkan ancaman Indonesia bangkrut pada tahun 2030 karena kejahatan korupsi semakin akut.

Wajar juga jika kemudian muncul analogi bahwa jika kejahatan korupsi tidak berkurang maka akan menghancurkan republik ini. Betapa tidak, kejahatan korupsi saat ini tidak lagi di pusat, tapi juga menyebar ke daerah, tidak lagi dilakukan individual tapi saat ini telah masif dilakukan secara berjamaah. Bahkan, alokasi dana desa juga menjadi obyek baru bagi korupsi dan sejumlah pelakunya telah ditetapkan menjadi tersangka dan juga terdakwa. Jika sudah demikian, wajar juga jika akhirnya muncul hipotesa ancaman dari korupsi dana kelurahan. Betapa tidak, meskipun awalnya alokasi dana kelurahan lebih banyak bermuatan politis menjelang pilpres sebagai bagian dari kebijakan populis tapi di sisi lain bukan tidak mungkin alokasi dana kelurahan bisa menjadi obyek baru korupsi.  Oleh karena itu, bukan tidak mungkin jika nantinya kejahatan korupsi bergeser lagi dari tingkat pusat ke daerah lalu ke desa dan akhirnya ke kelurahan. Jika faktanya demikian tidak ada lagi harapan dari era reformasi karena republik ini dibelit korupsi di semua lini. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo