logo

PDS,  Jaminan Hari Tua,  Uang Kuliah Si Bungsu

PDS, Jaminan Hari Tua, Uang Kuliah Si Bungsu

01 Januari 2019 23:24 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Budi Seno P Santo

Siang itu di tepi jalan, seorang pria paruh baya berdiri termangu, menatap kendaraan yang lalu lalang. Masih terngiang ucapan petugas di kantor BPJS Ketenagakerjaan, yang baru saja didatanginya.

Petugas tadi menyebutkan, jumlah uang dana Jaminan Hari Tua (JHT) nya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, selama bekerja 30 an tahun, setelah sekarang pensiun hanya belasan juta. "Tidak sampai lima belas juta," gumamnya lirih, dengan wajah muram.

Tadinya dia berharap, bisa melunasi uang kuliah dan skripsi si bungsu. Sisanya, bisa untuk modal usaha buka warung kecil-kecilan di rumah, di masa pensiunnya.

Namun, semuanya di luar prakiraannya. Mengapa bisa sampai begitu? Apakah ada yang salah hitung?

Semua itu terjadi, sebenarnya disebabkan kenakalan perusahaan Ada perusahaan (tidak sedikit) yang nakal, berusaha menghindar atau mengurangi kewajiban mereka terhadap para pekerja. Di BPJS Ketenagakerjaan dikenal dengan sebutan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).

Sesungguhnya, BPJS Ketenagakerjaan tak henti-hentinya melakukan semacam penyuluhan terhadap sejumlah perusahaan. Agar melaksanakan kewajibannya, guna memenuhi hak para karyawannya.

BPJS juga telah menggandeng pihak berwajib, yakni pihak Kejaksaan, sebagai Jaksa Negara, untuk memanggil perusahaan yang nakal, guna mematuhi kewajibannya. Sebagai ilustrasi, satu Kejaksaan Negeri di Jakarta, pernah memanggil 200 perusahaan nakal, yang tidak memenuhi kewajibannya.

Ada sejumlah kenakalan perusahaan, yang perlu diketahui pekerja, agar hak-hak mereka tidak terabaikan. Seperti, banyak perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya, tidak membayarkan kewajiban iuran setiap bulannya, atau hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya.

Ada juga perusahaan nakal, yang tidak melaporkan besaran gaji karyawan yang sebenarnya. Upaya tersebut dilakukan, agar perusahaan tidak berat menanggung pembayaran iuran pekerjanya.

Padahal, pelaporan data upah yang salah, berakibat pada berkurangnya manfaat yang akan diterima oleh peserta, dalam hal ini pekerja. Antara lain, untuk manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan manfaat Jaminan Pensiun (JP).

Hal seperti ini kerap terjadi, akibatnya sering membuyarkan mimpi pekerja, saat menerima uang JHT, atau uang jaminan lainnya. Untuk itu, harusnya BPJS Ketenagakerjaan sering mengingatkan, agar para pekerja tahu dan menyadari sepenuhnya hak-hak dasar mereka.

Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan bisa bejerja sama dengan Serikat Pekerja. Atau, mengunjungi perusahaan-perusahaan, untuk melakukan sosialisasi programnya, khususnya perusahaan yang letaknya di pinggiran atau daerah. Sehingga, para pekerja bisa mengetahui haknya, dan kelak bisa mendapatkan haknya tersebut dengan penuh.

Sebagai pedoman, ada hitung-hitungan yang bisa diketahui pekerja, yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya upah (gaji pokok + tunjangan tetap) karyawan PT A sebesar Rp10 juta, sedangkan yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp3,7juta. Akibat yang timbul pada saat pekerja mengalami resiko kerja yang mengakibatkan meninggal dunia adalah terdapatnya kekurangan manfaat yang diterima oleh ahli waris.

Dasar perhitungan dengan gaji Rp3,7 juta per bulan. Santunan meninggal dunia JKK = Rp3.700.000 x 48 bulan = Rp177, 6 juta. Sementara, santunan meninggal dunia, untuk upah Rp10 juta per bulan. Santunan sebesar = Rp10.000.000 x 48 bulan upah = Rp480.000. 000.

Selisih manfaat yang diterima sebesar Rp480 juta – Rp177,6Juta = R312,4 juta. Ini bila, gaji yang dilaporkan tidak sesuai, selisih yang diterima pekerja cukup besar. Hal itu bisa terjadi pula pada perhitungan penerimaan di program lainnya.

Karenanya, BPJS Ketenagakerjaan harus terus (rajin) sowan atau berkunjung ke perusahaan, mengingatkan para pekerja akan hak-haknya. Hal ini, tentunya lebih bagus dengan pihak Kejaksaan, sebagai 'pemberi sanksi'.

Seperti diketaui, upaya penegakan hukum dan kepatuhan dalam hal kewajiban terhadap Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanah UU Nomor 24 Tahun 2011.

Sudah saatnya, sekarang Negara tidak hanya memikirkan kesejahteraan pekerja produktif saja. Tapi, juga pekerja yang sudah memasuki masa pensiun dan ahli warisnya.

Hal itu, tentunya melalui BPJS Ketenagakerjaan lewat program-programnya. Selain JHT, juga ada Jaminan Pensiun (JP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Pemberi Kerja, selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Editor : Gungde Ariwangsa SH