logo

BPJS Kesehatan Dapat Kucuran Dana Lagi

BPJS Kesehatan Dapat Kucuran Dana Lagi

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, Herman Dinata Mihardja
06 Desember 2018 20:48 WIB
Penulis : Andira

SuaraKarya.id -
SURABAYA: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mendapat kucuran dana dari pemerintah untuk menambal defisit. Dana talangan yang mencapai Rp5,2 triliun ini lebih besar dibanding kucuran tahap pertama yang hanya Rp4,9 triliun.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, Herman Dinata Mihardja, dana sebanyak itu tidak akan dikucurkan sekaligus. "Termin pertama sudah dikucurkan Rp3 triliun dan sisanya yang Rp2,2 triliun, baru dicairkan pekan depan," ujarnya, Kamis (6/12/2018).

Dari jumlah tersebut, pihaknya meyakini jatah untuk wilayah Cabang Utama Surabaya akan lebih besar dibanding periode sebelumnya. Dalam kucuran dana tahap pertama, Cabang Utama Surabaya menerima Rp66 miliar dan sudah langsung dibagikan ke seluruh rumah sakit yang memiliki tunggakan.

Seperti diketahui, pemberian dana talangan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2018. Peraturan menteri itu membahas tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada bagian lain, Ketua BPJS Watch Jatim, Arief Supriyono meminta BPJS Kesehatan agar mendesak rumah sakit-rumah sakit yang menjadi mitranya, untuk menyediakan dashboard berisi informasi tentang ketersediaan kamar. "Selama ini ada saja rumah sakit  yang berusaha mencari tambahan pendapatan dari pasien peserta BPJS Kesehatan, dengan cara akal-akalan," ujarnya.

Dia kemudian menyebutkan tentang kasus peserta BPJS Kesehatan yang ditolak masuk ke ruang pelayanan kelas 3, dengan alasan kamar untuk kelas tersebut sudah penuh. Selanjutnya, pasien yang bersangkutan disarankan untuk menggunakan kelas yang lebih tinggi, dengan syarat tambahan biaya.

BPJS Kesehatan selaku pembina rumah sakit, kata dia, berhak menegur dan meminta rumah sakit agar lebih transparan. "Selama ini pasien hanya bisa pasrah dan menuruti kemauan pihak rumah sakit. Karena pasien tidak pernah tahu apakah ruangan kelas yang mejadi haknya itu memang sudah benar-bener sudah penuh, atau hanya sekedar akal-akalan pihak rumah sakit," ujarnya.

Pihaknya berharap, BPJS Kesehatan bersedia menekan pihak rumah sakit agar memasang dashboard tentang ketersedian kamar yang bisa dilihat oleh pasien. Cara itu diharapkan bisa memuaskan para pasien yang mengalami penolakan perawatan di ruang kelas yang menjadi haknya tersebut.

Sesuai ketentuan, seharusnya RS memang tidak boleh menolak pasien. "Tapi kadang di lapangan, ada rumah sakit yang membedakan jenis kelamin untuk ruang perawatannya," ujar Kabid Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, Chohari.

Di rumah sakit tertentu misalnya, kata dia, ada kasus pasien pria yang ditolak masuk RS tertentu, dengan alasan ruangan sudah penuh. Belakangan diketahui, ruangan yang tersisa itu hanya untuk menampung pasien perempuan.***

 

Editor : B Sadono Priyo