logo

Polda Desak Pemerintah Hentikan Impor Rokok Elektrik

Polda Desak Pemerintah Hentikan Impor Rokok Elektrik

08 November 2018 23:21 WIB
Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Polda Metro Jaya (PMJ) mendesak pemerintah segera menghentikan impor rokok elektrik atau Vape liquid, mengingat rawan disalahgunakan untuk narkoba .

"Rokok elektrik makin digemari anak anak muda, karenanya dimanfaatkan pengedar untuk menciptakan narkoba jenis baru. Polda sudah kerap menemukan rokok ini  mengandung unsur narkoba," kata Kabid Humas PMJ Kombes Argo Yuwono di lokasi pabrik Vape  Elektrik, Kelapa Gading,, Jakarta Utara, Kamis (8/11/2018).

Kalau perlu, kata Argo, vape tidak boleh masuk ke Indonesia. Karena masih banyak generasi bangsa  yang menginginkan bersih. "Artinya kita bisa mengembangkan ide-idenya tanpa adanya narkotika untuk pembangunan bangsa dan negara ini," kata Argo. 

Sebelumnya Subdit I Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya menangkap dalang peredaran narkoba jenis liquid vape yang mengandung metilendioksi metamfetamina (MDMA). Pelaku merupakan napi Lapas Cipinang berinisial TY.  

Dari dalam lapas, TY mengendalikan pembuatan liquid narkoba untuk vape. Dia bahkan mempunyai laboratorium sendiri untuk memproduksi narkoba dalam berbagai jenis (THC, MDMA, 5-Fluoro ADB). 

Menjawab seringnya pengendali narkoba di LP, 
Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Cipinang Oga G. Darmawan menyebut pihaknya bakal melarang penggunaan rokok elektrik (vape). Ini menyusul pengungkapan vape berisi narkoba. 

"Hal ini hal baru, jadi kami akan melarang seluruh tahanan atau narapidana yang menggunakan rokok elektrik," kata dia.

Oga mengucapkan terima kasih pada pihak Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap kasus ini. Dengan begitu pihaknya bisa lebih ketat lagi memantau napi. 

Dari dalam lapas, TY mengendalikan pembuatan liquid narkoba untuk vape. Dia bahkan mempunyai laboratorium sendiri untuk memproduksi narkoba dalam berbagai jenis (THC, MDMA, 5-Fluoro ADB). 

Akibat perbuatannya TY dan para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun