logo

Juru Sita PN Jakut Bakal Rubuhkan Tembok Pengisolasi Tanah Ahok

Juru Sita PN Jakut  Bakal Rubuhkan Tembok Pengisolasi Tanah Ahok

rapat koordinasi eksekusi
08 November 2018 16:15 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Juru sita Pengadilan Negeri (PN) Jakarta mengadakan rapat koordinasi dengan aparat terkait sehubungan rencana  eksekusi atau pengosongan atas lahan milik penggugat The Tiau Hok alias Ahok yang telah diputuskan secara sah dan meyakinkan sebagai miliknya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, diputuskan pula secara bulat akan dilakukan penunjukan titik/lokasi yang bakal dieksekusi atau dikosongkan pada Senin (12/11/2018). Tidak itu saja, akan dirubuhkan/ditertibkan tembok yang dibangun menutup/mengisolasi  tanah milik Ahok. Sebab, tembok setinggi tiga meter itu didirikan menutup dua sisi jalan yang lokasinya berupa  lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasosum) atau milik warga/Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Menurut juru sita PN Jakarta Utara, Umar SH, eksekusi atau pengosongan yang akan dilaksanakan tersebut  bakal diback-up penuh oleh  aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP. Meski kepemilikan tanah (Ahok) sudah sah dan tidak bisa diganggu gugat lagi, Candra Gunawan dengan kawan-kawannya masih ngotot mempertahankan tembok penutup  jalan lingkungan ke tanah penggugat Ahok. Chandra Gunawan belum mau membongkar sendiri tembok yang dibuatnya. “Jadi, jalan satu-satunya harus dilakukan eksekusi atau pengosongan dan perubuhan atas tembong tinggi itu dengan cara berkoordinasi dengan aparat keamanan,” tutur Umar di PN Jakarta Utara, Kamis (8/11/2018).

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri aparat Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, Kodim 0502 Jakarta Utara, Satpol PP/Tramtib Wali Kota Jakarta Utara, Suku Dinas (Sudin) P2B, Badan Pertanahan Jakarta Utara, Kasubgar Jakarta Utara, Polsek Penjaringan dan Kelurahan Kapuk Muara  para peserta rapat sepakat akan melaksanakan eksekusi pengosongan atas lahan dan perubuhan tembok tinggi pada 15 November 2018 sebaik-baiknya.

Tanah milik Ahok seluas 2.900 m2, kata penasihat hokum Ahok, Syaiful Yadi SH CLA,  sempat diklaim sebagai miliknya oleh tergugat Chandra Gunawan. Lahan tersebut  bahkan sempat dikuasai, termasuk jalan lingkungan ke lokasi ditutup dari dua sisi hingga tanah terisolasi dan tampak terlantar selama beberapa tahun belakangan ini.

Warga setempat sempat memprotes penutupan jalan dengan tembok  tinggi di kedua sisi jalan lingkungan tersebut. Tetapi Chandra Gunawan tidak mengindahkannya. Akibatnya, di atas jalan yang tanahnya berasal dari fasosum itu tumbuh pohon cukup rindang dan tidak bisa berfungsi selama beberapa tahun.

Ahok kemudian menggugat Chandra Gunawan di PN Jakarta Utara. Majelis hakim pimpinan Tugiono SH MH memutuskan Ahok sebagai pemilik sah atas tanah 2.900 m2. Majelis hakim juga memerintahkan agar tembok tinggi yang dibangun di atas atau menutup jalan akan dirubuhkan atau dipulihkan fungsi sesungguhnya yang selama hampir 10 tahun lebih tidak bisa  dimanfaatkan warga setempat.

Editor : Silli Melanovi