logo

1 Tahun Gubernur Anies, KADIN Apresiasi Kinerja Pemprov DKI

1 Tahun Gubernur Anies, KADIN Apresiasi Kinerja Pemprov DKI

Ketuq KADIN Jakarta Pusat Victor Aritonang
16 Oktober 2018 22:48 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Rabu (16/10/2018) ini, genap 1 tahun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Anies Rasyid Baswedan, dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno (sudah mengundurkan diri karena menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto).

Tidak sedikit pencapaian yang sudah dilakukan oleh Gubernur Anies, sekalipun sekarang ini dia harus seorang diri menjalankan kepemimpinan, setelah kursi Wakil Gubernur lowong hingga saat ini.

Salah satu keberhasilan yang diraih Pemprov DKI adalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal kinerja keuangan yang diberikan BPK RI.

Sebagaimana diungkapkan Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, pagi tadi saat diwawancara oleh Radio Pelita Kasih 96,30 FM Jakarta.

Yayat menjelaskan bahwa masih sulit menilai kinerja secara baik, mengingat periode kerja masih terhitung singkat, yakni 1 tahun.

"Memimpin Jakarta itu sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Gubernurnya. Gubernur Anies, dengan latar belakang akademis, cenderung memimpin dengan benar-benar memperhatikan dasar hukum, bahan data dan kajian akademis, dan sebagainya. Sehingga wajar bila Pemprov DKI mendapat predikat WTP dari BPK, ini yang tidak didapat pada pemerintahan yang sebelumnya," ujar Yayat.

Sementara itu, Ketua KADIN Jakarta Pusat, Victor Aritonang dalam keterangannya kepada media, mengapresiasi upaya pembenahan dan penataan yang dilakukan Gubernur Anies, sekalipun mungkin ritme kerjanya dirasa kurang gesit.

"Maklumlah Gubernur kita sekarang kan seorang akademisi, dia model orang yang berpikir komprehensif, jadi terkesan kurang gesit. Ini masih lebih baik, karena sebagai pemimpin jangan sradak sruduk, gasrak gusruk, seperti waktu sebelumnya. Diperlukan juga koordinasi dengan DPRD sebagai mitra kerja pemerintahan daerah," katanya.

Mengenai sejumlah isu yang disorot oleh sebagian anggota parlemen DKI Jakarta, seperti rumah DP 0 rupiah, pelayanan publik, OK OCE, dan OK OTrip, Victor menjelaskan bahwa program-program tersebut, merupakan program unggulan yang paling gencar dikampanyekan saat Pilkada 2017 lalu, dan untuk itu memang tidak dirancang untuk diselesaikan dalam waktu singkat, seperti satu tahun.

"Itu kan program-program yang butuh waktu perealisasiannya, dan juga koordinasi dengan banyak pihak, agar tidak gaduh seperti masa sebelumnya. Rumah DP 0 rupiah, kan sudah berproses, nanti awal November 2018, pendaftaran dibuka secara online. Ada model pembiayaan yang bersifat milik, ada yang sewa-milik. Saat ini sudah banyak pihak yang ingin terlibat dalam program tersebut, tidak hanya swasta, tetapi juga BUMN/BUMD. Program rumah DP 0 rupiah jelas sasarannya masyarakat menengah ke bawah" tutur Victor.

Seperti diketahui masyarakat, bahwa kriteria dan skema pembiayaan DP nol rupiah sudah ditetapkan pada Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pergub yang ditandatangani Anies Baswedan itu diterbitkan tepat pada hari peluncuran rumah DP nol rupiah. Untuk pendaftaran dilakukan di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta ada di kantor-kantor Wali Kota Jakarta. Terkait mengenai isu pelayanan publik Pemprov DKI yang dinilai lamban, tidak seperti periode sebelumnya Gubernur langsung merespon berbagai aduan/keluhan, Victor mengemukakan bahwa Gubernur Anies ingin mengembalikan porsi kepemimpinan struktural sebagaimana mestinya.

"Ya kalau masyarakat semua melapor ke Gubernur, seperti dibiasakan periode yang lalu, memang ada kesan mendapat respon cepat, tapi tatanan jadi nggak karuan, semua diproses oleh Gubernur. Sekarang, Gubernur Anies, ingin mengembalikan marwah kepemimpinan struktural sebagaimana mestinya. Lurah ya bertanggung jawab diwilayahnya, Camat, dan Wali Kota pun demikian, namun demikian alat bantu pengaduan, seperti Qlue, masih diberlakukan untuk merespon pengaduan warga tentang keadaan pelayanan masyarakat," kata Victor lagi.

Editor : Yon Parjiyono