logo

MA Waspadai Pengadilan Sesat PT Sepoa Group

MA Waspadai Pengadilan Sesat PT Sepoa Group

15 Oktober 2018 13:59 WIB
Penulis : Agung Elang

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Ketua MA, Jaksa Agung dan Kapolri harus memberi perhatian serius atas terjadinya potensi “peradilan sesat” yang berlanjut di PN Surabaya, menyusul gerakan kekuatan mafia yang terus merancang di tingkat penyidikan dan pra penuntutan agar Direksi Sipoa Group, Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra tetap berada di dalam tahanan. 

Demikian disampaikan H. Sabron D. Pasaribu, SH, M. Hum, Ketua Tim Kuasa Hukum Sipoa Group dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (15/10/2018) menanggapi meruaknya aroma anyir praktek mafia hukum  dibalik berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), berkas LP No. LBP/373/III/2018/IM/JATIM 26 Maret 2018, dengan pelapor Dikky Setiawan dkk terkait kasus Sipoa Group, yang dilakukan Aspidum Kejati Jawa Timur, Tjahjo Aditomo, SH, sehari sebelum dirinya pensiun.  

Aroma anyir semakin tajam sesudah diketahui sang sutradara  penyusun skenario perampokan asset Sipoa Group seorang pengacara yang dikenal sebagai  “rekanan” lembaga penegak hukum tertentu  di Jawa Timur -- berselang 2 hari sejak ditandatanganinya P21 datang ke Kejati Jawa Timur (12/10/2018) menemui Aspidum.

Menurut H. Sabron, embrio “peradilan sesat” Episode ke-2 terhadap Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra mulai bergulir, menyusul penetapan P21 tersebut, yang diputus tanpa sepengetahuan Kajati Jawa Timur. 

Padahal berkas perkara LP No. LBP/373/III/2018/IM/JATIM 26 Maret 2018, dugaan penipuan dan penggelapan dengan menambahkan pasal TPPU ini tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Menurut H. Sabron, berkas LP No. LBP/373/III/2018/IM/JATIM 26 Maret 2018 tersebut tidak layak di P21, karena, uang sebanyak Rp. 162 milyar belum disita penyidik dan sejumlah orang potensial suspect tidak dijadikan tersangka.  

Padahal buktinya kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Karena menerima aliran uang keluar dari   PT. Bumi Samudra Jedine dan perusahaan lainnya, yang bersumber dari uang konsumen, jumlah total sebesar   Rp. 162,72 milyar. 

Antara lain (1) Tee Teguh Kinarto dan Widjijono (PT. Solid Gold Prima) sebesar Rp. 60 milyar, (2) Widjijono Nurhadi sebesar Rp. 20,2 milyar, (3) Nurhadi Sunyoto sebesar Rp. 10,38 milyar, (4) Harikono Soebagyo sebesar Rp. 41,140 milyar (5)  Miftahur Royan (LDII) sebesar Rp. 31,1 milyar. 

Namun penyidik hanya menyita uang pembelian tanah sebesar Rp. 21 milyar dari Yayasan LDII, sesuai Surat Tanda Penerimaan  7 Juni 2018. Mengacu prinsip “follow the money”, total uang yang seharusnya disita penyidik adalah sebesar Rp. 162,72 milyar

Menurut H Sabron, secara yuridis  orang-orang yang menerima aliran dana konsumen ini layak ditetapkan sebagai tersangka. 

“Namun faktanya Budi Santoso dan   Ir. Klemens Sukarno Candra yang tidak ada menerima aliran dana konsumen untuk dipakai kepentingan pribadi malah dijadikan tersangka” ujarnya seraya meminta Kapolri agar memerintahkan dilakukan pengusutan dengan menunjuk figur orang yang paling terpercaya dan tegas untuk turun memeriksa dugaan penyimpangan yang terjadi.    

H. Sabron mengingatkan Kapolri agar mewaspadai “operasi senyap” kelompok mafia dalam kasus ini sudah bergerak hingga Trunojoyo, Jakarta. 

Ia juga meminta kepada Jaksa Agung H.M Prasetyo mengeksaminasi keputusan P21. Terhadap Ketua Mahkamah Agung RI, H. Sabron memohon untuk mengingatkan majelis hakim PN Surabaya agar tidak menjadi “pencuci piring kotor” yang memberi legitimasi praktek mafia hukum dalam proses “ban berjalan” sebelumnya.

Editor : Markon Piliang