logo

Majelis Hakim PN Jakarta Utara Semprit JPU Fedrik Adhar

Majelis Hakim PN Jakarta Utara Semprit JPU Fedrik Adhar

Kajari Jakarta Utara Robert Tacoy
11 Oktober 2018 21:37 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pimpinan Tugiono SH MH “menyemprit” Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fedrik Adhar SH MH. Pasalnya, terdakwa penggelapan pengusaha Tedja Widjaja belum mendapat surat dakwaan dan berita acara pemeriksaan (BAP) sampai sidang perdana, Kamis (11/10/2018).

“Tiga hari kerja sebelum sidang perdana atau pembacaan surat dakwaan, terdakwa atau penasihat hukumnya sudah harus mendapatkan surat dakwaan. Hal itu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” ujar Tugiono.

Ketidaktaatan JPU Fedrik Adhar terhadap KUHAP ini muncul setelah tim penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan atas belum didapatkannya surat dakwaan dan BAP. Majelis hakim pun mengingatkan jaksa agar menyelesaikan keluhan tim pembela itu sesuai KUHAP.

Majelis hakim pun selanjutnya mempersilahkan JPU Fedrik Adhar untuk membacakan surat dakwaan. Ternyata surat dakwaannya juga belum dikoreksi secara benar. “Kami mohon majelis diberi waktu mengoreksi surat dakwaan,” kata Fedrik.

Tugiono menyetujui melakukan koreksi di hadapan majelis hakim disaksikan tim pembela dan majelis hakim sendiri. “Saya sendiri baru dapat surat dakwaan ini dari jaksanya di Kejakswaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta,” ujar Fedrik, yang dikenal sebagai jaksa wilayah yang paling banyak “menampung” kasus-kasus ramai dari Kejati DKI Jakarta.

“Pasal 72 KUHAP itu harus dipahami dan dilaksanakan. Kalau terdakwa dan pembela minta aturan itu dipenuhi, sidang ini terpaksa ditunda. Tapi mereka bisa menerimanya sehingga surat dakwaan dapat dibacakan hari ini,” ujar majelis hakim mengingatkan Jaksa Fedrik Adhar yang saat ini menangani begitu banyak kasus dari Kejati DKI Jakarta yang terdakwanya tidak ditahan atau dialihkan penahanannya.

Dalam surat dakwaan terhadap Tedja Widjaja, jaksa mempersalahkannya telah melanggar pasal 372 KUHP atau melakukan penggelapan atas uang hasil penjualan lahan milik Yayasan Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (UTA ’45) seluas 3,2 hektare (ha) lebih atau senilai Rp 60 miliar lebih.

Perbuatan itu dilakukan terdakwa Tedja dengan lain-lainnya pada penghujung tahun 2010. Lahan cukup luas yang tadinya direncanakan untuk perluasan UTA ’45 di Sunter dijual terdakwa tanpa sepengetahuan pihak Yayasan UTA ’45, terutama Ketua Dewan Pembina UTA ’45 Rudyono Darsono.

Jaksa menyebutkan bahwa terdakwa tidak hanya sekedar menjual tanah bukan miliknya, tetapi juga menjadikannya sebagai tanggungan hutang atau agunan.

Menurut informasi, Tedja Widjaya sesungguhnya sudah lama menjadi tersangka dalam kasus  penyerobotan lahan milik Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tersebut. Namun selama ini Tedja Widjaja selalu lolos dalam proses hukum bahkan bebas beraktivitas melanjutkan pembangunan lahan properti di atas lahan yang notabene milik Kampus UTA’45. Hal itu bisa dilakukan oleh yang bersangkutan karena diduga berkolusi dengan oknum aparat serta instansi terkait.

Modus yang dilakukan Tedja Widjaja merampas lahan Kampus Universitas  17 Agustus tersebut melalui perjanjian kerja sama dengan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Kronologinya pada tanggal 10 Oktober 2011, Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Graha Mahardika yang ditandatangani oleh (terdakwa) Tedja Widjaja dengan Dedy Cahyadi mewakili Kampus 17 Agustus 1945 Jakarta. Melalui kerja sama itu, maka modus perampokan lahan kampus itu bisa dilakukan dengan mulus dengan berbagai cara, termasuk memecah sertifikat lahan dan memalsukan dokumen yayasan.

Ketika terbongkar melakukan persekongkolan jahat itu, Dedy Cahyadi dipecat dan diberhentikan dengan tidak hormat pada tahun 2016, setelah sebelumnya dinonaktifkan sejak tahun 2015. Dedy Cahyadi kini menjadi buronan polisi dalam kasus kejahatan penggelapan lahan milik Kampus UTA’45 tersebut. Namun hingga kini belum tertangkap aparat kepolisian.

Editor : Laksito Adi Darmono