logo

IPW: PMJ Harus Beri Kepastian Hukum Status Sandiaga Uno

IPW: PMJ Harus Beri Kepastian Hukum Status Sandiaga Uno

Polda Metro Jaya
22 September 2018 19:13 WIB
Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Polda Metro Jaya (PMJ)  perlu menjelaskan ke publik tentang bagaimana nasib dan kelanjutan perkara yang menyangkut Sandiaga Uno, yang bersangkutan sudah disahkan KPU sebagai pasangan capres cawapres Prabowo-Sandi dengan nomor 02. Jika Prabowo Sandi memenangkan Pilpres 2019, apakah Polda Metro Jaya berani memeriksa Sandiaga Uno.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Metro Jaya agar bersikap profesional dan berani memberi kepastian hukum akan berjalan sesuai supremasi hukum. Sehingga Polda Metro Jaya perlu menjelaskan secara transparan, berapa banyak kasus sesungguhnya yang melibatkan cawapres Sandiaga Uno yang masih diproses di kepolisian.

Data IPW, kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, ada tiga kasus. Di antaranya, kasus dugaan penggelapan dan penipuan tanah di Curug Tangerang dengan LP/1091/I/PMJ/Dit Reskrium tgl 8 Jan 2018 dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Yang LP/3356/VI/2018/PMJ/Dit Reskrimum tgl 27 Juni 2018.

“Berkaitan dengan kasus itu tgl 30 Januari 2018 Sandiaga pernah diperiksa Polda Metro Jaya selama 3,5 jam. Namun saat Sandiaga mencalonkan diri sebagai cawapres, Polda Metro Jaya menghentikan sementara penyidikan kasusnya,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/9/2018).

Dalam hal ini, tambah Neta, Polda Metro Jaya mengacu pada Peraturan Kapolri yang menyebutkan, siapa pun yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah maupun capres cawapres jangan diganggu dengan proses hukum. Kasusnya baru bisa dilanjutkan usai pulkada atau pilpres.

Sebab itu IPW meminta jaminan dari Polda Metro Jaya, apakah kasus Sandiaga akan benar benar dilanjutkan usai Pilpres 2019.

“Bagaimana jika Prabowo Sandi memenangkan Pilpres 2019, apakah Polda Metro Jaya akan tetap dan akan berani melanjutkan perkara yang melibatkan Sandiaga Uno. Pertanyaan ini perlu mendapat penjelasan dari Polda Metro Jaya karena ini menyangkut kepastian hukum, rasa keadilan publik, dan penegakan supremasi hukum,” tegas Neta.

Seharusnya, lanjut Neta, Polda Metro Jaya bisa bekerja cepat. Jika kasus itu tidak memenuhi unsur pidana, sejak awal diSP3 sehingga Sandiaga sebagai cawapres tidak tersandera, sebaliknya pelapor merasa mendapat hak hukumnya karena ada kepastian hukum.

Dengan berlarut larutnya kasus ini tentu akan jadi pertanyaan, beranikah Polda Metro Jaya kembali memeriksa Sandiaga, jika Prabowo Sandi memenangkan Pilpres 2019.

Jika polisi kembali memeriksanya dan kasus Sandiaga ternyata dihentikan dengan SP3, publik akan curiga bahwa ada intervensi kekuasaan di balik kasus ini. Jika perkaranya tidak dilanjutkan, pelapor dan publik akan menuding supremasi hukum sudah dikebiri kekuasan. Jika Prabowo Sandi kalah di Pilpres 2019 tentu akan lebih muda bagi Polda Metro Jaya untuk melanjutkan perkara ini.

Terlepas dari semua itu, berkaitan sudah resminya Sandiaga sebagai cawapres Prabowo dengan nomor urut 02, Polda Metro Jaya perlu menjelaskan secara transparan akan nasib kasus tersebut. 

 

Editor : B Sadono Priyo