logo

Objek Perkara Terbengkalai Puluhan Tahun Diminta Dieksekusi

Objek Perkara Terbengkalai Puluhan Tahun Diminta Dieksekusi

DR Gelora Tarigan SH MH
14 September 2018 19:02 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Perkara yang sudah sekian lama berkekuatan hukum tetap dan pasti seringkali masih mengendap di Mahkamah Agung (MA) dalam hal pelaksanaan eksekusinya. Padahal, di lapangan, pihak yang mendapatkan putusan atau kemenangan itu sudah melakukan berbagai upaya tetapi selalu nihil.

Demikianlah yang terjadi dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bitung, yang dikuatkan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi (PT) Manado dan  di tingkat kasasi bahkan pada tingkat Peninjuan Kembali (PK) di Mahkamag Agung Republik Indonesia. Namun hingga kini  perkara yang sudah berjalan selama sepuluh tahun lamanya itu belum ada  penetapan dalam rangka pelaksanaan eksekusinya.

Akibatnya, rakyat jelata yang sudah lama merindukan hak atas tanah yang digunakan oleh pihak Pertamina, Wanua Alexander Pontoh bersama isteri, yang lanjut usia (84 tahun), dan sakit-sakitan dituntut terus menunggu. Batas waktu pelaksanaan amar putusan PN. Bitung No 61/pdt.G/2006/PN Bitung jo putusan PT.. Manado No. 139/pdt/2007/PT..MNDO,.tanggal 6 Nov 2007 jo putusan kasasi no. 237K/Pdt.10 Juni 2008  jo putusan PK,Mahkamah Agung No. 45PK/Pdt/2011 seolah tiada akhir.

Permohonan eksekusi yang diajukan kuasa hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bitung, sejak tanggal 5 Januari 2018 silam seolah tidak untuk ditanggapi dan ditindak lanjuti. Seolah putusan berkekuatan hukum tetap dan pasti bukan untuk dieksekusi. Terbukti, sampai saat ini belum ada diterbitkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bitung kepada pihak termohon eksekusi yakni Pertamina. 

Pengamat hukum DR.Gelora Tarigan SH MH yang juga Ketua Umum Gerakan Sadar Hukum Indonesia (GRASI) menilai segala upaya yang telah dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung beserta jajarannya dalam penyelenggara pembinaan teknis dang admisnistrasi judisial kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan para Ketua Pengadilan Negeri se-Ingdonesia, tak ada gunanya bahkan dianggap sangat memalukan,jika ketua PN. Bitung tidak mendengar dan melakasanakan pembinaan teknis dan administrasi judisial yang disampaikan oleh ketua MA Hatta Ali. 

"Ini akan menimbulkan ketidakpercaya masyarakat kepada lembaga penegak hukum dan pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan." ungkap advokat senior Gelora Tarigan yang sudah begelut selama lebih 30 tahun di dunia hukum yang juga sebagai seorang akdemisi, dosen Fakultas Hukum di salah satu PT swasta di Jakarta.

 

Atas kenyataan pahit yang diterima kliennya itu, Gelora Tarigan, sempat berfikir  persoalan yang selama 10 tahun tak kunjung teralisasi ini bagaimana jika dilaporkan ke  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertimbangannya, sarat dengan penyimpangan, apalagi dalam kasus ini Pertamina selaku pihak termohon yang sudah dinyatakan kalah dan harus segera membayar tanah milik kakek-nenek yang sudah renta tersebut. 

"Semoga Pak Presiden Joko Widodo mendengarkan kakek-nenek yang kurus kering. Mereka telah dapat mengembalikan hak-haknya atas tanah namun tak kunjung dapat dinikmati karena PN Bitung tak kunjung mengeksekusinya," kta Gelora.

Editor : Laksito Adi Darmono