logo

Indonesia-UNFPA Susun Laporan Indonesian Progress on ICPD+25

 Indonesia-UNFPA Susun Laporan Indonesian Progress on ICPD+25

Deputi Pelatihan dan Pengembangan KB dan KS BKKBN M Rizal Martua Damanik
14 September 2018 15:58 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap International Conference on Population and Development (ICPD) Kairo tahun 1994. Pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan UNFPA Indonesia telah menyusun laporan Indonesia’s Progress on ICPD+25 (International Conference on Population and Development).

Deputi Pelatihan dan Pengembangan KB dan KS BKKBN M Rizal Martua Damanik dalam sambutannya pada seminar On Indonesia’s Progress on ICPD+25 di gedung BKKBN Pusat, Jakarta, Jumat (14/9/2018) menyatakan, akan menelaah sejauh mana Indonesia telah mencapai kesepakatan hasil ICPD 1994 setelah menjelang 25 tahun waktu pelaksanaan.

Seperti diketahui, CPD merupakan pertemuan tingkat dunia yang membahas isu kependudukan dan pembangunan. Pertemuan ini menandai tonggak era baru dalam salah satu isu penting yaitu pemenuhan hak individu dalam kebutuhan kesehatan reproduksi termasuk Keluarga Berencana (KB).

Dokumen kesepakatan hasil ICPD 1994 atau Plan of Action (PoA) diratifikasi dan menjadi acuan dasar, dalam penetapan kebijakan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) bagi negara peserta, termasuk Indonesia hingga saat ini.

Dalam rangka menjelang 25 tahun waktu pelaksanaan ICPD, BKKBN mengadakan Seminar Komitmen Pemerintah Indonesia, agar dilihat dari kerangka berpikir dalam skala agregat nasional. “Pemerintah Indonesia secara maksimal berupaya meningkatkan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi bagi pasangan suami isteri," ujarnya.

Dilanjutkannya, sesuai koridor hukum dan norma sosial yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bagi kelompok remaja diberikan informasi KIE untuk wawasan pengetahuan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja. "Sebagai persiapan sebelum mereka menikah dan berkeluarga," ujar Damanik.

Dalam hal, manajemen, lanjutnya, penataan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Pemerintah Indonesia juga telah berupaya mengantisipasi adanya isu desentralisasi, dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Dalam lampiran 1.N dilakukan pengaturan manajemen pengelolaan program KKBPK ditandai dengan pengalihkelolaan tenaga PKB/PLKB yang sebelumnya ditangani Pemerintah Daerah," sahutnya.

Kini pengelolaan tenaga PKB/ PLKB dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pendayagunaan tenaga PKB/ PLKB dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya agar pengelolaan program KKBPK tetap terkendali dengan baik di lapangan.

Dilihat dari hasil SDKI tahun 2017, pencapaian angka TFR telah turun secara signifikan dari 2,6 pada tahun 2012 menjadi 2,4 pada tahun 2017. Angka Age Specific Fertility Rate (ASFR) secara umum juga mengalami penurunan terutama pada kelompok umur 15-19 tahun.

Sedangkan, Unmet Need cenderung stagnan di angka 11 persen. “Berarti masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam memastikan tingkat pertumbuhan penduduk untuk dapat terus diturunkan," kata Damanik.

Editor : Laksito Adi Darmono