logo

Pemkab Bekasi Didesak Segera Realisasikan Percepatan Relokasi Masjid Assalam Al Jami

Pemkab Bekasi Didesak Segera Realisasikan Percepatan Relokasi Masjid Assalam Al Jami

Ratusan warga Perumahan Puri Nawala Permai (PNP) Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, melakukan aksi damai
05 September 2018 17:07 WIB
Penulis : Muhajir

SuaraKarya.id - CIKARANG: Ratusan warga Perumahan Puri Nawala Permai (PNP) Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung melakukan aksi dami dan mendesak pemerintah kabupaten Bekasi agar mendorong percepatan  proses relokasi Masjid Assalam Al Jami dan Taman Pendidikan Quran (TPQ) Al-Muhajirin yang terkena dampak Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

“Kami juga meminta agar segera direalisasikan peningkatan kualitas jalan lingkungan, perbaikan saluran air dan penerangan jalan lingkungan sebagai bentuk kompensasi adanya dampak pembangunan tersebut,” ujar Koordinator Aksi, Setiawan, Rabu, (5/9/2018), di depan Masjid yang saat ini berdiri di lahan fasos milik Pemkab Bekasi.

Menurutnya warga meminta agar dibangun satu unit musholla di lahan fasos RT. 10 RW 10, karena dampak pembangunan tol yang membelah Perumahan PNP.

Setiawan mengatakan, tanah fasos fasum ini memiliki luas 5.287 meter, terbagi kedalam dua peta bidang, bidang 294 dengan luas 3.076 meter dan bidang 191 dengan luas 2.211 meter.

Dikatakan Setiawan, Perumahan PNP sendiri sudah diserahterimakan dari pengembang PT Koperasi Pos Indonesia (Kopposindo) Jakarta Pusat ke Pemda Kabupaten Bekasi pada 27 Juli 2017, sejak pembangunan perumahan Tahun 2003.

“Untuk Masjid sendiri dibangun pada tahun 2012. Dan seminggu setelah diresmikan sudah dipasang patok oleh panitia pengadaan Pembangunan Jaln Tol Cibitung-Cilincing,” bebernya.

Selama ini warga, lanjut Setiawan, sudah melakukan berbagai upaya agar proses relokasi tersebut bisa segera terealisasi, seperti membentuk tim percepatan relokasi serta mengirimkan surat ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, Panitia dan PT Waskita Karya.

“Kami juga sudah duduk bersama dengan Bidang Pertanahan, BPN, PPK Lahan dari Kementerian PUPR, Ketua RW, Pengurus DKM pada tanggal 14 Mei 2018, tapi dari tahun 2014 sampai sekarang proses relokasi masih berjalan lambat,” tuturnya.

Dalam koordinasi tersebut, kata dia, pihak BPN dengan PPK Lahan pada prinsipnya masih menunggu berapa nilai lahan pengganti dari Pemda berupa surat rekomendasi, namun pihak Pemda beralasan masih mencari formula yang tepat, karena baru sekarang ini sarana ibadah terkena dampak pembangunan tol.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) RW 10 Perumahan PNP, Ustad Jailani mengatakan, pihaknya tidak menghambat proses pembangunan Jalan Tol Cilincing-Cibitung, karena proyek ini merupakan proyek strategis nasional dan program dari Pemerintah Pusat.

Hanya saja, warga kata dia meminta agar proses relokasi dipercepat karena hal ini menyangkut kepentingan warga Perumahan PNP. “Warga tidak akan melakukan aksi demo bahkan pemblokiran, karena hal itu akan menghambat perjuangan warga. Aksi ini bukan merupakan bentuk provokasi, walaupun berat tapi warga tetap bersabar dan berikhtiar,” ucapnya. 

 

Editor : Laksito Adi Darmono