logo

CBA Cium Aroma Korupsi Di Dinas Pertarkim Kota Bekasi

CBA Cium Aroma Korupsi Di Dinas Pertarkim Kota Bekasi

Uchok Sky Khadafi.
27 Agustus 2018 20:50 WIB
Penulis : Agung Elang

SuaraKarya.id - JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengungkap kasus dugaan korupsi di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Pertarkim) kota Bekasi. Demikian diugkapkan Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, terkait pembangunan stadion mini yang menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

Uchok mengatakan, dari tahun 2014 – 2017 Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangunan Stadion mini sebanyak di 8 lokasi dengan anggaran sebesar Rp27.283.092.700.

“Ke-8 lokasi tersebut adalah stadion mini Bekasi Barat kota Bekasi dengan anggaran sebesar Rp1.4 miliar, stadion mini Jatisampurna dengan anggaran sebesar Rp1.9 miliar, Stadion mini Bekasi selatan kota Bekasi sebesar Rp.2.4 miliar,” ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya, Senin, (27/8/2018).

Selain itu pembangunan stadion mini kecamatan Rawalumbu dengan anggaran sebesar Rp2.4 miliar, stadion mini Bekasi Timur kota Bekasi (Lapangan Multiguna) dengan anggaran sebesar sebesar Rp5.2 miliar, stadion mini Pondok Gede sebesar Rp6.6 miliar, stadion mini Mustika Jaya dengan anggaran sebesar Rp6.8 miliar, serta stadion mini dan gedung serbaguna Rw.03 kelurahan Margamulya dengan anggaran sebesar Rp356.8 juta.
“Dari 8 stadion mini tersebut diduga ada penyimpangannya anggaran dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1.7 miliar. Tetapi, dari 8 stadion mini ini hanya satu proyek pembangunan stadion mini yang masuk ke proses penyidikan pihak kejari Kota Bekasi. Yaitu Proyek pembangunan Stadion Mini Pondok Gede,” terang Uchok.
Namun CBA menyayangkan proses penyidikan stadion mini Pondok Gede sampai sekarang kasus dugaan korupsinya  mangkrak atau tidak dilanjuti lagi oleh Kejari Kota Bekasi. Meskipun kasus tersebut, tinggal memasuki tahapan penetapan tersangka.
Untuk itu pihaknya meminta KPK agar melakukan super visi kepada Kejari Bekasi. Selain itu CBA mendesak KPK dapat menyeret Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan kota Bekasi Dadang Ginanjar sebagai orang yang bertangggungjawab dan
dan juga pejabat pembuat komitmen (PPK).

Editor : Gungde Ariwangsa SH