logo

Sengketa Lahan, Pemkot Solo Minta Ombudsman Segera Beri Rekomemdasi

Sengketa Lahan, Pemkot Solo Minta Ombudsman Segera Beri Rekomemdasi

Ombudsman menemui warga penghuni lahan HP 105 yang bersengketa dengan Pemkot Solo
11 Juli 2018 23:16 WIB
Penulis : Endang Kusumastuti

SuaraKarya.id - SOLO: Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah berharap Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng, segera memberikan rekomendasi terkait sengketa lahan antara Pemkot Solo dengan warga. Setelah sebelumnya, pertemuan antara Pemkot Solo dengan warga penghuni lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105, tidak membuahkan hasil.

"Pemkot sudah menyiapkan penerbitan surat peringatan (SP) tiga tapi pelayangannya tetap menunggu hasil rekomendasi Ombudsman," kata Kepala Satpol PP Kota Solo, Sutarja, Rabu (11/7/2018).

Menurut Sutarja, Ombudsman akan menggelar pertemuan ulang. Pertemuan tersebut yang sedang ditunggu pemkot. Pemkot sudah mengancam untuk memidanakan penghuni lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105, karena mereka ngotot bertahan di tanah tersebut.

"Kami berharap Ombudsman segera menyelenggarakan pertemuan ulang itu. Meski demikian, upaya persuasif tetap kami lakukan sebagai metode pendekatan kepada warga," katanya lagi.

Terkait penertiban lahan HP 105 tersebut, Ombudsman telah melakukan penyelidikan karena ada dugaan Pemkot Solo telah melakukan maladministrasi. Ombudsman turun karena ada laporan dari warga penghuni HP 105.

Di atas lahan HP 105 itu berdiri 15 bangunan dan hunian milik 23 kepala keluarga (KK). Pemkot Solo telah melayangkan SP hingga dua kali.

Sebelumnya Bidang Komunikasi Strategis ORI Perwakilan Jateng, Bellinda W Dewanty meminta semua pihak bisa menahan diri terkait sengketa HP 105 tersebut.

"Pemkot jangan melakukan eksekusi dulu. Dalam waktu dekat hasil penyelidikan akan disampaikan kepada pemkot sebagai rekomendasi," ujarnya.

Lahan HP 105 yang berada di kawasan Solo Techno Park (STP) tersebut, rencananya akam digunakan sebagai perluasan gedung STP. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto