logo

Mencegah Stunting Melalui Posyandu Di Seluruh Desa

Mencegah Stunting Melalui Posyandu Di Seluruh Desa

11 Juli 2018 19:49 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Haryono Suyono

Pada tahun 1970, Presiden HM Soeharto mencanangkan program KB di enam provinsi di Jawa Bali. Lima tahun berikutnya program itu diperluas menjadi 16 provinsi karena daerah di luar Jawa Bali ikut membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Lima tahun berikutnya semua provinsi menggelar program KB sampai ke tingkat desa.

Karena itu,  pada tahun 1980-an gerakan KB di tingkat pedesaan sangat marak dan setiap keluarga tidak ingin ketinggalan ikut KB dan menerima norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Pada setiap kunjungan ke desa Kepala BKKBN Almarhum dr Suwardjono Suryaningrat didampingi Deputi Operasional KB Dr Haryono Suyono meninjau kegiatan KB di desa selalu disertai dialog yang akrab bersama para ibu yang nampak gembira karena ikut KB.

Dengan gaya yang simpatik, dr Suwardjono selalu menanyakan beberapa hal kepada ibu-ibu yang berkumpul menunggu giliran pemeriksaan dokter sebelum ikut KB. Haryono Suyono biasanya mengawal dialog sambil berbisik tentang ibu yang akan diajak dialog. Pada suatu ketika dr Suwardjono bertemu seorang ibu yang sedang menggendong bayinya langsung ditanya berapa usia bayinya. Ibunya, sambil menempelkan anak pada teteknya, tetapi tetap menangis, bahwa bayinya baru satu tahun. Dr Suwardjono elus kepala bayi itu, sementara Haryono membisiki, barangkali ibu itu hamil lagi.

Dr Suwardjono yang dokter ahli kandungan tersenyum sambil berkata, Haryono kamu tahu saja. Tetapi dr. Suwardjono bertanya kepada ibunya, apa masih haid, dan jawabnya tidak lagi karena sudah hamil lagi. Dengan senyum, setelah acara usai, dr Suwardjono memberikan pujian karena Deputinya yang sosiolog telah memahami tanda-tanda kehamilan, anak yang kurang gizi biasa rewel, tumbuh lamban, tidak suka susu ibunya yang hamil.

Kurang gizi adalah tanda-tanda awal dari kondisi stunting, termasuk anak belum cukup besar ibunya sudah hamil lagi. Seperti ayam dengan telur, stunting bisa disebabkan bayi tidak mendapat cukup air susu ibunya karena hamil lagi, atau ibunya kurang gizi.  Sehingga,  tidak memiliki air susu yang cukup,  akibatnya  bayi tidak mau minum air susu ibunya. Bisa juga keluarga tersebut sangat miskin dan masukan air susu untuk bayinya tidak memadai. Akibatnya, anaknya kurang gizi, anak tidak tumbuh wajar, akhirnya cebol dan otaknya tidak tumbuh, ukurannya kecil dan anak menjadi bodoh.

Peristiwa seperti itu terulang beberapa kali yang akhirnya membuat dr Suwardjono mengajak para pembantunya memberi perhatian terhadap gizi pasangan usia subur,  agar anaknya tumbuh dengan baik. Namun, karena program gizi adalah garapan Departemen Kesehatan, agak kikuk untuk ikut menggarap masalah gizi dalam keterpaduan dengan KB. Melalui diskusi internal yang intensip, akhirnya BKKBN memutuskan untuk usul pada DepKes agar BKKBN diberi ijin ikut menganjurkan program gizi kepada semua keluarga muda Indonesia. Utamanya yang ingin ikut KB.

Menanggapi usul tersebut, Depkes menggelar Pertemuan Pejabat Eselon I mendengarkan usulan BKKBN yang ingin ikut menggelar program gizi pada 30.000 desa, atau separo dari seluruh desa di Indonesia, yaitu program KB dan Gizi terpadu dengan mengerahkan petugas lapangan KB (PLKB) dan relawan KB yang jumlahnya melimpah sebagai ujung tombaknya. Usulan tersebut mengejutkan karena DepKes sedang mengadakan “Pilot Project” di 500 desa dan belum diketahui hasilnya secara tuntas.

Dengan alasan BKKBN mendapat sponsor dari UNICEF dan banyak ibu muda kurang gizi yang ingin ber-KB, program ini tidak dapat ditunggu lagi. Setelah diyakinkan bahwa BKBBN sudah sangat siap, akhirnya diberikan ijin untuk menggelar program terpadu pada 15.000 desa. Segera setelah itu diadakan pelatihan besar-besaran bagi 50.000 tenaga PLKB guna memahami masalah gizi, cara mencegah kekurangan gizi bagi keluarga Indonesia dan manajemen program terpadu di lapangan.

Bersama UNICEF dikembangkan inovasi penimbangan Balita dengan timbangan sederhana yang biasa disebut dacin, yaitu timbangan beras yang ada di hampir setiap desa dan kain untuk menggantung bayinya. Pada tingkat awal rekan-rekan di kalangan Kesehatan berkeberatan, tetapi sesungguhnya prinsip timbangan itu adalah bahwa bayi yang sehat berat badannya naik setiap bulan. Karena bayi ditimbang di tempat sama, maka seksamanya timbangan tidak terlalu diperlukan, yang penting adalah bahwa berat badan bayi mengalami kenaikan setiap bulan. Kalau tidak naik berat badannya berarti bayinya mempunyai masalah yang perlu diselidiki lebih dalam. Bayi itu perlu diberi perhatian yang lebih tinggi dan makanan yang lebih baik oleh kedua orang tuanya. 

Inovasi yang murah meriah ini menyebar ke seluruh dunia dan Deputi KB mendapat pujian dan undangan dari berbagai negara memperkenalkan sistem perbaikan gizi keluarga dan beberapa inovasi masyarakat luas yang dikembangkan bersama UNICEF di Indonesia. Pada tahun 1983 pak Suwardjono diangkat menjadi Menteri Kesehatan RI dan Haryono Suyono sebagai Kepala BKKBN. Segera setelah itu, pendekatan masyarakat yang dikembangkan sebelumnya ditetapkan sebagai strategi nasional.

Di setiap desa di bentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai wadah pelayanan KB dan Gizi yang dipadukan di desa. Orang tua muda yang baru melahirkan atau sedang mengandung tidak perlu ke klinik memeriksakan kehamilan atau memelihara kesehatan bayi yang baru dilahirkannya serta mendapatkan informasi dan pelayanan KB. Pada setiap Posyandu disediakan lima meja yaitu meja registrasi, meja informasi, pemeriksaan bayi dan penimbangan bayi, meja pemeriksaan ibu hamil, dan meja KB untuk pelayanan KB sederhana. Karena itu, mereka yang belum mau KB-pun dengan simpatik diundang ke Posyandu untuk menimbang bayinya dan memperoleh nasehat yang luas tentang bagaimana memelihara bayi yang disayanginya.

Ibu-ibu PKK di desa secara kilat dilatih menimbang bayi dan mengenal, mengajar sekaligus menyediakan contoh makanan sehat untuk bayi dan ibu menyusui. Petugas Lapangan KB (PLKB) menjadi pengundang ibu muda dengan anak balita, bidan di desa dan sering dokter Puskesmas menjadi tenaga medis yang disayang oleh penduduk desa. Pada tingkat awal tidak terlalu dipersoalkan apakah pelajaran tentang gizi itu akurat atau tidak, tetapi dipastikan anjuran yang diberikan jauh lebih baik dibanding yang diketahui oleh rata-rata orangtua bayi di desa atau makanan yang dimakan setiap hari oleh ibu menyusui.

Ibu yang memiliki anak atau bayi sehat dijadikan bintang di desa karena selalu ditonjolkan agar ditiru oleh ibu muda lainnya. Ibu muda menjadi pengunjung Posyandu yang rajin dan kemudian diajak ber-KB dengan kesadaran yang makin baik. Peningkatan kesadaran Gizi keluarga melejit dengan drastis biarpun pada awal terjadi “heboh” karena banyak “bayi” tidak naik berat badannya. Heboh ini sempat membuat tenaga medis di Puskesmas cemas dan merasa “tersinggung” karena dianggap tidak menghasilkan bayi sehat. Tetapi karena yang menangani di Posyandu juga petugas yang sama, mereka menyelesaikan masalah melalui peningkatan kerja sama lebih baik antara bidan, dokter dan PLKB.

Berkat pengalaman itu, pada waktu gelar imunisasi massal pertama di Indonesia, BKKBN dan PLKB menjadi pendukung yang sangat dihargai oleh Departemen Kesehatan. Hasilnya sangat menakjubkan, banyak Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang awalnya banyak memiliki bayi kurang gizi secara bertahap berkurang dan pada akhir tahun 1990-an keadaan gizi buruk sangat minim, hampir tidak ada dilaporkan stunting. Sejak awal tahun 2000 program ini seakan berhenti dan akibatnya Indonesia dikejutkan adanya bayi stunting yang besar jumlahnya.

Dewasa ini, melalui dana desa yang dikawal Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo telah dibangun ratusan ribu Posyandu di desa sehingga perlu menggalakkan aktifitas Posyandu untuk mencegah gizi buruk dan stunting. Semoga berhasil.

(Prof. Dr. Haryono Suyono, mantan Kepala BKKBN).

Editor : Dwi Putro Agus Asianto