logo

Tolak Cairkan Obligasi, Bank BNI Digugat Di PN Jakarta Pusat

Tolak Cairkan Obligasi, Bank BNI Digugat Di PN Jakarta Pusat

advokat Serfasius Serbaya Manek SH SE
11 Juli 2018 15:45 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ditolak dicairkan obligasi miliknya oleh Bank BNI,  Andi Sabet melalui advokat Serfasius Serbaya Manek SH SE  mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  di Pegadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Jl Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Kami telah mendaftarkan gugatan terhadap bank pelat merah tersebut di kepaniteraan PN Jakarta Pusat,” ujar Serfasius Serbaya Manek di Jakarta, Rabu (11/7/2018)

Dalam gugatan No.351/Pdt.GBTH.PLW/2018/PN-Jkt.Pst itu,  PT BNI (Persero) Tbk  Kantor Pusat Jl Sudirman Kavling I, Kel  Karet Tengah, Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai tergugat I, Menteri Keuangan RI sebagai tergugat II dan Kementerian  Badan Usaha Milik Negara (BUMN)sebagai tergugat III berkaitan penolakan pencairan obligasi  yang  oleh
Bank BNI dinilai telah kadaluarsa itu.

Menurut Serfasius, kliennya merasa dirugikan akibat perbuatan tergugat. Atas dasar itu dan berdasarkan bukti-bukti yang dituangkan dalam gugatan, penggugat memohon kepada majelis hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan menerima/mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III telah melakukan PMH. Oleh karena itu,  menghukum tergugat I melalui tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3.792.768.000.000  atau Rp3,7 triliun lebih kepada penggugat.

Majelis hakim juga diminta menghukum tergugat I membayar bunga atas pinjaman obligasi tahun 1962 dan dan tahun 1963 sebesar Rp1.650.000.000.00 kepada penggugat, serta membebankan ongkos perkara kepada tergugat I.

Advokat Serfasius Serbaya Manek  mengungkapkan bahwa pada tahun 1962 dan 1963 kliennya membeli sebanyak 1.148 lembar obligasi dengan masing-masing nilai Rp5.000,  Rp1000 dan Rp500 dengan total nilai Rp 250 juta. Obligasi itu juga dibebani bunga 12 persen pertahun.

“Obligasi itu merupakan utang tergugat I kepada penggugat yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Direksi BNI pada tanggal 1 Desember 1962 serta ditandatangani oleh dua orang direksi yakni Presiden Direktur dan Direktur,” tutur Serfasius.

Hal itu, kata Serfasius, juga  sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No 24 Tahun 2002 tetang Surat Utang Negara, berbunyi:  “Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berdasarkan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya”.

Disebutkan warkat obligasi sebagai pengakuan hutang tergugat I kepada penggugat, sehingga pemerintah dalam hal ini tergugat II wajib melakukan pembayaran hutangnya kepada penggugat atas obligasi yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) : “Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat
jatuh tempo”, dan ayat (3) menyebutkan; “Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut”.

Serfasius menegaskan bahwa negara tidak bisa menghindar dari kewajibannya kepada rakyat. Ketika Negara mebutuhkan likuiditas untuk membiayai pembangunan, BNI ditunjuk oleh Negara sebagai bank yang memiliki otoritas untuk menghimpun dana masyarakat melalui penerbitan Obligasi guna mebiayai pembangunan. Namun ketika klien kami mengajukan claim/pencairan obligasi tersebut, oleh BNI dikatakan bahwa sudah kadaluarsa.

BNI sebagai perpanjangan tangan dari Negara tidak bisa dengan mudah dan serta merta mengatakan bahwa masa pencairan sudah lewat/kadaluarsa. Karena masyarakat memiliki hak absolud yang harus dipenuhi oleh BNI sebagai mana dijamin didalam UU NO.10/1998 tentang perbankan, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan UU NO.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Pasal 1365 KUHPerdata.

BNI sebagai perusahaan terbuk (Tbk) telah melakukan praktik curang didalam menjalankan bisnis yang merugikan publik.

“Tidak ada alasan yang dapat diterima dengan nalar hukum untuk tidak membayar kewajibannya kepada klien kami sebagai warga masyarakat yang telah membantu negara ketika negara kekurangan likuiditas untuk membangun. Masyarakat dihimbau agar untuk saat ini tidak menginvestasikan dananya melalui jasa perbankan BNI karena ternyata rentan terhadap praktik kecurangan. Melalui gugatan ini kami mencari keadilan bagi seluruh masyarakat yang telah secara sah membantu negara dengan memberi surat utang yang dijual oleh BNI,”  ujar Serfasius Serbaya Manek.

Editor : Laksito Adi Darmono