logo

JPU Kejati Tuntut WN Norwegia Dua Tahun Penjara

JPU Kejati Tuntut WN Norwegia Dua Tahun Penjara

terdakwa Morthen Innhaug saat ikuti sidang
11 Juli 2018 15:40 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riezky SH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menuntut dua (2) tahun pidana penjara terhadap terdakwa Morten Innhaug (55), Warga Negara Asing (WNA) asal Norwegia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Dalam sidang majelis hakim pimpinan  Susilo SH, terdakwa Morten dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 266 dan 263 KUHP. “Terdakwa  telah menggunakan dokumen palsu dan atau memalsukan dokumen untuk memindahkan/mengalihkan saham mantan istrinya (Yanti Sudarno) menjadi saham istrinya yang baru dinikahi,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Selain menjatuhkan tuntutan  dua tahun, JPU Riezky dalam tuntutannya juga menyatakan agar terdakwa segera dimasukkan dalam tahanan. Terdakwa Morten selama ini tidak dikenakan penahanan. Walau sebelumnya dia dijebloskan ke dalam tahanan oleh penyidik dan jaksa, majelis hakim PN Jakarta Utara kemudian menangguhkan masa penahanan WNA tersebut.

Dalam requisitor jaksa disebutkan terdakwa telah menyuruh memasukkan atau menggunakan keterangan yang bukan sebenarnya ke dalam akta autentik atas nama Gabriela, Morthen Innhaug, Zulkarnain dkk, berkaitan dengan permasalahan pengalihan saham  sebanyak 108.000 saham kepada Gabriela. Perbuatan itu dilakukan tanggal 25 Nopember 2015 di kantor Notaris Humberg, Jl Raya Pluit Selatan 103, Jakarta Utara.

Yanti Sudarno selaku pemegang saham mayoritas di PT Bahari Lines Indonesia dengan 108.000 lembar saham dan juga kehilangan jabatan sebagai komisari sesuai dengan akta No. 204 tanggal 24 April 2013 yang dibuat Notaris Novianti SH.

Pada tanggal 30 september 2015 berdasarkan akta No.16 yang dibuat Notaris Dewi Sugina Mulyani  SH terjadi perubahan susunan pengurus menjadi Yanti Sudarso selaku komisaris dengan saham 108.000 lembar saham. Morthen selaku direktur utama dengan tanpa saham dan Zulkarnaen Tawakal sebagai direktur operasional selaku pemegang 12.000 lembar  saham.

PT Bahari Lines Indonesia adalah perusahaan pelayaran Indoneia dan luar negeri yang didirikan berdasarkan akta No.39 tanggal 6 September 2010 melalui Notaris Drajat SH.

Terdakwa Gabriela sendiri ikut diadili terkait kasus sama. Namun dia tidak sempat ditahan karena sedang mengandung saat dirinya mengikuti persidangan kasusnya. Dia kemudian dibebaskan majelis hakim dengan dasar tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana.

“Ada perbuatan tetapi bukan merupakan tidak pidana,” demikian majelis hakim PN Jakarta Utara dalam amar putusannya terhadap Gabriela. Namun atas putusan itu, JPU Riezky mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. ***

 

Editor : Pudja Rukmana