logo

Pilkada Vs Otda

Pilkada Vs Otda

09 Juli 2018 23:49 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Pilkada telah sukses dilaksanakan dan hasil quick count sudah menampakan pemenangnya. Oleh karena itu, para pemenang harus langsung kerja keras membangun daerahnya agar semakin berkembang. Jika daerah berkembang maka potensi ekonomi akan meningkat sehingga perdesaan tidak dipusingkan dengan migrasi sedangkan perkotaan juga tidak dipusingkan dengan arus balik.

Fakta arus balik lebaran semakin meningkat tiap tahun. Hal ini perlu dicermati untuk diurai persoalan utamanya sehingga fenomena arus balik setiap tahun bisa dikelola menjadi lebih baik. Problem arus balik yaitu kemiskinan dan implementasi otda yang ternyata justru ditandai maraknya ketimpangan antar daerah. Hal ini terlihat antara ketimpangan di kawasan timur dan kawasan barat Indonesia.

Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan pemerintah menjadi kajian menarik tidak hanya konteks mereduksi kemiskinan tetapi juga meminimalisasi kesenjangan antara daerah timur dan daerah barat Indonesia serta yang terpenting yaitu mengentaskan predikat daerah tertinggal. Keberhasilan dari program ini tentu akan mereduksi terjadinya migrasi dan migrasi adalah muara dari fenomena arus mudik dan balik lebaran setiap tahun yang cenderung terus meningkat. Artinya, ini tantangan bagi pemenang pilkada kemarin.

Dalam konteks percepatan laju pembangunan, mereduksi kemiskinan dan implementasi otonomi daerah memang disadari bahwa tantangan yang harus diemban oleh pemerintah semakin berat. Bahkan pemerintah pernah menetapkan 199 kabupaten yang termasuk daerah tertinggal dengan rincian provinsi yang paling banyak memiliki daerah tertinggal yaitu Papua yaitu 18 kabupaten, disusul NTT 15 kabupaten, Nanggroe Aceh Darussalam 12 kabupaten dan Sulawesi Selatan 11 kabupaten, sedangkan Riau, Banten, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Yogyakarta, dan Jawa Barat, memiliki 2 daerah tertinggal, lalu Kepulauan Riau (Kepri) dan Bali hanya satu kabupaten tertinggal.

Salah satu isu menarik pasca pilkada serentak yaitu tantangan mereduksi kemiskinan dan ketimpangan yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan di daerah. Capaian ini sebenarnya bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana desa yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Betapa tidak di tahun 2015 sebesar Rp.20,8 triliun, tahun 2016 menjadi Rp.47 triliun, di tahun 2017 dan 2018 sama Rp.60 triliun sedangkan pada tahun 2019 target pemerintah Rp.85 triliun atau naik Rp.25 triliun dibanding tahun 2018.

Problem

Relevan dengan sinergi daerah tertinggal dan migrasi, pemerintah pernah menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yaitu melalui Pepres No.45 tahun 2016 dengan menetapkan 54 daerah tertinggal menjadi prioritas pembangunan dan 5 daerah tertinggal dijadikan lokasi terintegrasi secara lintas sektoral. Mengacu Perpres No.131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019 terdapat 122 kabupaten yang termasuk kategori daerah tertinggal mengacu 6 kreteria ketertinggalan sedangkan pada tahun 2017 prioritas penanganan daerah tertinggal kepada 54 kabupaten. Orientasi memacu daerah tertinggal tidak bisa terlepas dari Nawacita ketiga yaitu membangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Penetapan daerah tertinggal didasarkan perhitungan 6 kriteria dasar, yaitu perekonomian masyarakat, SDM, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan juga nilai karakteristik daerah. Kriteria dasar ini diolah berdasar data Potensi Desa, Survei Sosial Ekonomi Nasional, dan Data Keuangan Kabupaten dari Departemen Keuangan. Meski demikian, kritik dari kriteria ini tetap ada sebab banyak daerah yang spesifikasinya tidak cocok dengan keadaan sebenarnya. Persoalan lanjutan dari kondisi ini tentu banyak dari penduduknya yang melakukan migrasi ke perkotaan untuk merubah nasib termasuk juga yang menjadi TKI ke luar negeri. Setiap tahun mereka selalu menghiasi rutinitas lebaran dengan arus mudik dan balik. Ironisnya, hasil dari merantau tetap saja tidak bisa untuk menghidupkan daerahnya dan akibatnya semakin banyak warga dari pinggiran dan atau perdesaan yang bermigrasi ke perkotaan untuk merubah nasib. Oleh karena itu mengurai problem arus mudik dan balik lebaran harus juga mengkaji kasus-kasus daerah tertinggal dan juga keberadaan dan peran dari daerah penyangga. Jadi, ini PR pemenang pilkada.

Persoalan yang menjadi muara dari fenomena migrasi dan arus mudik - balik lebaran itu, ternyata komitmen secepatnya mengentaskan daerah tersebut masih saja belum optimal. Keuangan negara yang sangat terbatas membuat pembangunan daerah tertinggal kurang berkembang dan ini menjadi kendala utama. Oleh karena itu untuk dapat mempercepat pembangunan diperlukan suatu kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat di daerah tertinggal. Bahkan, seharusnya era otda dapat mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. Sayangnya otda tidak bisa mengelak dari konflik kepentingan dan aspek amburadulnya penetapan perda sehingga cenderung terjadi perda ganda dan ini dikeluhkan dunia usaha. Artinya era otda masih belum bisa mengurai persoalan akut fenomena migrasi yang berdampak serius terhadap kasus klasik yaitu arus mudik dan balik yang cenderung terus meningkat. Ironisnya, era otda juga direcoki dengan pemekaran dan maraknya kasus korupsi kepala daerah.

Sistematis  

Adanya problem kompleks pada pembangunan daerah tertinggal sebagai acuan untuk bisa mengurai problem migrasi maka salah satu sumber pendanaan yang bisa digalang untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal adalah dengan pendekatan gagasan pengembangan daerah berbasis potensi sumber daya lokal. Jika ekonomi di daerah dapat berkembang maka penduduknya akan mengembangan daerahnya sendiri dan secara riil ini tentu akan mereduksi terjadinya migrasi yang berdampak serius terhadap arus mudik - balik lebaran setiap tahunnya. Bahkan, dana desa juga bisa dioptimalkan membangun daerah. Artinya, optimalisasi dana desa, termasuk misalnya pembangunan BUMDes juga relevan untuk memacu geliat ekonomi di daerah sehingga perekonomian di daerah tumbuh dan mampu mereduksi kemiskinan – ketimpangan dan migrasi ke perkotaan.

Aspek penting ditelaah adalah pemetaan dan mengembangkan basis ekonomi lokal. Hal ini adalah upaya memacu pertumbuhan berkelanjutan melalui kerjasama antar semua komponen dalam komunitas yang bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, strategi model kemitraan adalah pengembangan klaster, mendorong pertumbuhan usaha-usaha setempat dan munculnya usaha baru, mendorong munculnya perbaikan iklim investasi bagi usaha lokal, mendorong investasi pada infrastruktur lunak - keras dan hal ini menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi lokal, kemudian pengentasan kemiskinan serta target pada satu cakupan wilayah. Implikasi dari program ini adalah terjadinya perbaikan taraf hidup dan jika ini terjadi maka migrasi akan tereduksi dengan sendirinya. Artinya, tantangan pemenang pilkada semakin berat untuk memajukan ekonomi daerahnya. ***
 
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo