logo

Pendatang Vs Stimulus Ekonomi

Pendatang Vs Stimulus Ekonomi

05 Juli 2018 19:33 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Salah satu problem tahunan yang tidak pernah bisa di-manage yaitu tingginya arus balik pasca Idul Fitri. Meskipun sejumlah petinggi di perkotaan, mulai dari Gubernur, Bupati sampai walikota menegaskan ancaman problem perkotaan dari tingginya arus balik yang diikuti pendatang baru yang dibawa para pendatang sebelumnya, toh tetap saja terjadi.

Bahkan, era otda kian menyuburkan terjadinya urbanisasi yang setiap tahun meningkat. Hal ini justru menjadi anti klimaks dari keberhasilan otda yang awalnya diharapkan bisa memakmurkan daerah sehingga dapat mengurangi urbanisasi. Oleh karena itu, 16 tahun era otda ternyata tetap saja memakmurkan daerah sentra ekonomi-bisnis dan akibatnya urbanisasi melalui arus balik pasca Idul Fitri tetap tinggi.

Ketika pendatang memasuki perkotaan pasca Idul Fitri maka dari sinilah awal persoalan baru bagi perkotaan. Ketersediaan lahan untuk permukiman dan perumahan yang sangat terbatas menjadi persoalan awal yang tidak bisa dicegah. Selain itu, keterbatasan dalam kesempatan bekerja dan keterbatasan dari kemampuan (skill) para pendatang juga andil memicu kerawanan sosial di perkotaan. Oleh karena itu, menjamurnya premanisme dan sektor informal di perkotaan menjadi dampak lanjutan fenomena tingginya arus balik pasca Idul Fitri. Bahkan, ancaman terjadinya konflik sosial antara warga pendatang vs penduduk asli juga menjadi persoalan yang harus diantisipasi. Aspek lain yang menjadi perhatian serius dari kasus pendatang yaitu merebaknya PKL di trotoar perkotaan. Lalu, apa dan bagaimana mensikapi dan mensiasati fenomena ini?

Ancaman

Mengacu pertanyaan itu salah satu problem perkembangan dan pembangunan perkotaan yaitu menjamurnya PKL. Bahkan keberadaan PKL seolah menjadi aspek inti yang tidak bisa dipisahkan dari problem kompleks perkotaan. Kota-kota besar dan sejumlah sentra ekonomi - bisnis yang banyak diimpikan pendatang tidak bisa mengelak dari persolan ini. Hal ini klasik karena persoalan PKL menjadi bagian dari modernitas perkembangan kota. Di satu sisi perkotaan akan dikelilingi mal atau pusat perbelanjaan baru, di sisi lain mal dan pusat perbelanjaan itu menjadi target pendatang untuk secepatnya menjadi PKL dan ini menjadi awal potret kekumuhan permukinan di perkotaan .

Identifikasi kekumuhan dan keruwetan terutama disebabkan kondisi macetnya lalu lintas kota sehingga secara tidak langsung memicu sentimen negatif terhadap PKL (aktifitas lain yang melingkupi yaitu pengamen dan pemukiman liar dalam bentuk kios permanen - semi permanen). Hal ini diperparah munculnya serangkaian premanisme di komunitas ini.  Oleh karena itu, wajar jika publik melukiskan potret buram tentang realitas ini dan pemkot membersihkannya. Meski di satu sisi hal ini baik (terutama dikaitkan ketertiban dan kebersihan kota), di sisi lain kebijakan ini justru memicu problem baru, terutama bagi mereka korban pembersihan yang mayoritas adalah para pendatang pasca lebaran.

Pemerintah juga pernah meluncurkan Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bersamaan dengan peringatan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Jakarta, pada Kamis 8 Maret 2012 lalu. Sejak setahun diluncurkan, ternyata nisbah wirausaha di Indonesia meningkat yaitu dari 0,24 menjadi 1,65 persen terhadap jumlah penduduk yaitu 237,6 juta. Rasio wirausaha pada 2013/2014 sekitar 1,67 persen dan per Maret 2017 menjadi 3,1 persen. Rasio ini masih lebih rendah jika dibanding Malaysia 5 persen, Singapura 7 persen, China 10 persen, Jepang 11 persen dan AS 12 persen. Artinya jumlah wirausaha di Indonesia kini sekitar 7,8 juta orang. Implikasi dari fakta ini yaitu penyerapan tenaga kerja dan bangkitnya industri kreatif berbasis sumber daya – kearifan lokal. Hal lain dari fakta ini adalah mereduksi pengangguran dan menekan migrasi pasca lebaran terutama agar ekonomi di daerah berkembang sehingga tercipta pemerataan kesempatan kerja.

Jika dicermati sebenarnya persentase dari jumlah wirausaha ini masih sangat kecil sebab mantan Presiden SBY pada tanggal 2 Pebruari 2011 lalu telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang melibatkan 13 kementerian dengan tujuan untuk menciptakan wirausaha sebanyak mungkin dan tindaklanjut program ini adalah regulasi dana desa di era Jokowi.  Dana desa meningkat setiap tahun pada 2015 Rp.20,8 triliun, tahun 2016 menjadi Rp.47 triliun dan tahun 2017 dan 2018 sama yaitu Rp.60 triliun sedangkan pada tahun 2019 akan naik menjadi Rp.85 triliun. Esensi gerakan ini penting sebab proporsi jumlah wirausaha masih relatif kecil untuk mampu mendukung kinerja perekonomian. Oleh karena itu, harus ada upaya percepatan dan stimulus yang harus melibatkan semua aspek mulai sektor perbankan sampai sektor industri - perdagangan melalui berbagai aspek bentuk kemitraan yang menguntungkan semua pihak, utamanya wirausaha baru.

Berkelanjutan

Sinergi GKN dan migrasi bahwa program-program kewirausahaan ke depan diharapkan bisa menghasilkan wirausahawan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Selain itu yang juga tidak kalah penting yaitu membangun wirausaha berbasis budaya lokal dan memacu industri kreatif lainnya. Andai GKN bisa berkelanjutan maka target tahun 2025 terdapat 20 juta wirausaha baru yang kreatif, inovatif dan berdaya saing dapat tercapai. Tujuan ini harus mengintegrasikan pembelajaran kewirausahaan antara berbagai pihak baik pemerintah, akademisi, dunia usaha maupun tokoh masyarakat. Implementasi dari pencapaian GKN sangat strategis yaitu menumbuhkembangkan etos kewirausahaan sehingga membuka lapangan kerja, mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kinerja riil perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi lokal sehingga terjadi pemerataan dan mereduksi migrasi pasca lebaran.

Memang disadari bahwa mengurai persoalan arus balik pasca lebaran sangat kompleks dan memacu eksistensi kewirausahaan menjadi salah satu acuan untuk mereduksi kasus migrasi tahunan pasca lebaran. Etos kewirausahaan ini juga harus disinkronkan terhadap target pembangunan ekonomi di perdesaan, terutama bersinergi dengan komitmen otda untuk menciptakan produk unggulan di setiap daerah yang berbasis sumber daya lokal dan alokasi dana desa. Andai saja sinergi ini dapat terbangun berkelanjutan maka kasus migrasi tahunan pasca lebaran dapat direduksi dan problem sosial di perkotaan akibat tingginya migrasi dapat dicegah dan tentunya kesenjangan antar daerah dapat direduksi. Oleh karena itu stimulus terhadap perekonomian di daerah dan etos kewirausahaan harus segera diciptakan dengan melibatkan semua kementerian di pusat dan pihak terkait di daerah secara sistematis dan berkelanjutan. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo