logo

Satgas Yonif Para Raider 501 Gagalkan Penyelundupan Vanili Dari PNG

Satgas Yonif Para Raider 501 Gagalkan Penyelundupan Vanili Dari PNG

Vanili Yang Diselundupkan Dari PNG
13 Juni 2018 11:14 WIB
Penulis : Yacob Nauly

SuaraKarya.id - JAYAPURA:  Satgas Yonif Para Raider 501 Kostrad di Skouw perbatasan  RI-PNG Jayapura, menggagalkan  penyelundupan vanili dari negara tetangga Papua Nugini (PNG), pada Selasa (12/6/2018 ) sore.

Vanili sebanyak 675 kilogram itu dibawa oleh HR (35) dan IW (25) dari wilayah PNG tanpa dokumen resmi dari Badan Karantina Pertanian dan pihak Bea dan Cukai.

HR merupakan warga Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sedangkan IW merupakan warga yang berdomisili di Jalan Perikanan Hamadi, Jayapura.

Keduanya mengaku mendapatkan Vanili tersebut dari seorang tengkulak Vanili di PNG,  namun mereka membawa masuk vanili dari negara itu tanpa melewati pos pemeriksaan Karantina di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw.

HR membawa vanili sebanyak 367 kilogram (kg), sedangkan IW membawa vanili sebanyak 308 kg.

Semula pihak Satgas Yonif 501 Kostrad sempat memberikan kesempatan kepada kedua pembawa vanili secara ilegal itu untuk melengkapi dokumen yang dimaksud.

Berdasarkan Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, apabila media pembawa tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf "a" dan kewajiban tambahan berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari.

Selama dalam proses penahanan, pemilik harus dapat melengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan dokumen lain yang disyaratkan.

Terkait hal itu, Komandan Satgas Yonif Para Raider 501 Kostrad Letkol Inf Eko Antoni Chandra L. mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar sebagai warga negara yang baik hendaknya selalu menaati segala aturan yang berlaku.

"Perlu kita ketahui pula bahwa setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sudah pasti memiliki sanksi hukum apabila peraturan itu dilanggar. Dalam kasus ini, sangat disayangkan apabila kita harus berurusan dengan hukum hanya karena kita tidak mau melengkapi barang bawaan dengan dokumen resmi," ujarnya. ***

Editor : Markon Piliang