logo

Jokowi: Isu Palestina Jadi Prioritas Indonesia Di DK PBB

Jokowi: Isu Palestina Jadi Prioritas Indonesia Di DK PBB

Jokowi saat bertandang ke Afghanistan. (Istimewa)
13 Juni 2018 08:01 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi agar isu kemerdekaan Palestina menjadi prioritas utama yang akan diusung Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Secara khusus saya berpesan kepada Menlu untuk memberikan prioritas kepada isu Palestina. Isu Palestina akan menjadi prioritas bagi Indonesia dalam DK PBB," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6/2018).

Jokowi juga meminta kepada Retno agar dalam enam bulan ke depan mempersiapkan secara baik untuk Indonesia duduk di DK PBB periode 2019-2020 yang dimulai 1 Januari 2019. "Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita gunakan dengan baik," ucapnya. 

Presiden Jokowi menegaskan, ada empat prioritas utama yang akan dilakukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) periode 2019-2020. Keempat prioritas tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, Indonesia akan memperkuat ekosistem perdamaian dengan memperkuat budaya dan penyelesaian konflik secara damai. Kedua, Indonesia ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan DK PBB. 

Ketiga, Indonesia ingin meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk di dalamnya terorisme. Keempat, Indonesia ingin mensinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030.

Berkat Kerja Keras

Secara khusus Presiden Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan dari Menlu Retno Marsudi terkait keberhasilan Indonesia masuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Ia pun bersyukur atas pencapaian prestasi Indonesia tersebut setelah sukses menjaring suara mayoritas.

"Baru saja tadi Menlu melaporkan kepada saya, mengenai hasil dari pemilihan anggota tidak tetap DK PBB. Alhamdulillah, perolehan suara yang sangat signifikan dari pemilihan tersebut, yaitu 144 suara dari 190 suara yang diperebutkan. Dan, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB merupakan kerja keras yang tidak instan. Hasil ini diraih terutama berkat perjuangan para diplomat Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. 

"Dan, juga dari setiap pertemuan kita dengan kepala negara dengan kepala pemerintahan, dengan negara-negara sahabat, kita selalu mengangkat isu pencalonan Indonesia di DK PBB ini, dan kita selalu meminta dukungan dari negara-negara sahabat," kata Jokowi.

Tak Hambur-hamburkan Uang

Lebih jauh Jokowi menegaskan, kampanye yang dilakukan Indonesia untuk menjadi anggota DK PBB dilakukan secara bersih, tanpa menghamburkan uang. Indonesia lebih mengutamakan pendekatan track record serta visi misi Indonesia di DK PBB ke depan.

"Kampanye Indonesia ini dilakukan, tadi saya sudah sampaikan, dari jangka panjang dilakukan secara bersih, tidak menghamburkan-hamburkan uang dan juga lebih mengedepankan rekam jejak dan visi Indonesia untuk DK PBB," ungkapnya.

Jokowi pun menjabarkan beberapa hal yang menjadi kunci penting kemenangan Indonesia masuk sebagai DK PBB. Pertama, kondisi dalam negeri Indonesia yang demokratis, stabil, dan damai. "Kondisi dalam negeri Indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam pemenangan ini," ujarnya.

Kedua, lanjut Jokowi, rekam jejak dan kontribusi diplomasi Indonesia dalam turut menjaga perdamaian dunia. Ketiga, independensi dan netralitas politik luar negeri Indonesia. "Keempat, peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan yang ada, termasuk negara-negara yang sedang dilanda konflik," tuturnya.

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB setelah mendapat 140 dari 190 suara. Dengan raihan itu, Indonesia bersama Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominica akan bergabung dengan anggota tetap DK PBB untuk periode 2019-2020.

Ini merupakn keempat kalinya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia pertama kali terpilih untuk masa bakti 1973-1974 bersama Kenya, Peru, Australia, dan Austria. Indonesia kembali terpilih untuk masa bakti 1995-1996 bersama Jerman, Botswana, Honduras, dan Italia dan masa bakti 2007-2008 bersama Italia, Belgia, Panama, dan Afrika Selatan. ***

Editor : Pudja Rukmana