logo

Mendekatkan Pelayanan Pembangunan Terpadu Di Desa

Mendekatkan Pelayanan Pembangunan Terpadu Di Desa

11 Juni 2018 12:37 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Haryono Suyono

Sejak lama para ahli dunia mengembangkan berbagai teori untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Pada awal tahun 1990-an, ahli-ahli dunia memutuskan indikator mutu SDM, Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai acuan dunia.

Indikator ini mengukur indeks Pembangunan Manusia dari tiga ukuran pokok, usia harapan hidup, lamanya seseorang sekolah, serta tingkat pendapatan penduduk. Ketiga ukuran itu diukur secara internasional untuk membandingkan kemajuan suatu bangsa dengan bangsa lainnya tiap tahun. Angka-angka perbandingan itu diterbitkan oleh UNDP PBB setiap tahun dan menjadi perhatian, karena mengukur kemajuan setiap bangsa yang bersaing dengan bangsa lainnya. Ukuran itu dilaporkan menurut ranking semua bangsa.

Dalam jajaran bangsa-bangsa selama ini, Indonesia selalu berusaha untuk maju, namun bangsa lain juga berusaha dengan kemampuan masing-masing untuk maju. Sehingga, seakan ada lomba antar bangsa untuk saling mendahului atau saling berada dalam ranking kecil yang berarti bangsa itu pembangunan manusianya tinggi. Selama ini negara-negara di Asia selalu berada pada ranking yang besar dan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat selalu mempunyai ranking kecil artinya memiliki indeks pembangunan manusia yang maju. Indonesia selama ini selalu berada pada ranking di atas angka 100, jauh di bawah ranking Singapura, Malaysia dan lainnya.

Ukuran pertama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah usia harapan hidup yang terdiri dari komponen rata-rata usia pendudk yang berasal dari kehidupan yang sehat, angka kelahiran rendah dan angka kematian rendah. Untuk angka usia harapan hidup ini sejak kemerdekaan kita berhasil menaikkannya dari usia kurang dari 50 tahun menjadi pada angka waktu kini sudah lebih dari 70 tahun, suatu kemajuan yang tinggi karena kesehatan yang baik didukung tingkat kelahiran rendah yang mendorong tingkat kematian bayi dan anak yang rendah.

Indikator kedua adalah lamanya penduduk mengikuti pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Indikator ini diukur dari lamanya dalam ukuran tahun. Sehingga, misalnya seseorang yang sekolah sampai tingkat SD maka lamanya sekolah disebut enam tahun. Ukuran ini adalah ukuran internasional, sehingga saudara kita dari Madura yang bersekolah di pesantren dan bisa membaca huruf Arab, dianggap tidak mengikuti internasional oleh karena itu angka indikator ini untuk penduduk Madura rendah.

Alhasil, menyebabkan angka IPM untuk beberapa kabupaten di Madura juga rendah. Angka ini untuk Indonesia memberikan gambaran bahwa lama pendidikan di Indonesia hanya sekitar 6 sampai 7 tahun, karena banyak penduduk tidak sekolah di masa lalu. Angka ini sukar dinaikkan karena pertambahannya memerlukan waktu satu tahun penuh, tidak bisa hanya ikut kursus atau sekali kali sekolah.

Indikator ketiga adalah kegiatan penduduk dalam bidang ekonomi, seperti bekerja atau memiliki usaha, atau bekerja menghasilkan uang. Sehingga, bisa menolong diri dan keluarganya. Ukuran ini mengutamakan kemandirian seorang penduduk dalam bidang ekonomi. Agar seorang penduduk dianggap mandiri, bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain.

Tiga indikator ini diharapkan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan yang utama selama tahun sembilan puluhan dan menjadi pedoman untuk mengarahkan pembangunan. Agar mengarah pada peningkatan mutu SDM. Ukuran keberhasilan menaikkan HDI atau IPM tersebut menjadi pedoman umum ukuran keberhasilan pembangunan, yang angka statistiknya diukur dengan berbagai macam indikator di setiap negara yang intinya mengacu pada indikator utama PBB tersebut.

Karena itu selama abad ke 20 indikator tersebut menjadi arahan atau pacuan keberhsilan pembangunan yang luar biasa, karena dilaporkan oleh UNDP pada Sidang Tahunan PBB dan seakan mengukur keberhasilan setiap negara mengikuti lomba peningkatan mutu SDM yang kecepatannya diukur dan bersaing dengan kecepatan negara lainnya. Dengan kecepatan tertentu suatu negara bisa saja merasa bakal menaikkan angka HDI atau IPM, tetapi negara lain juga meningkatkan kecepatan dan arah pembangunan yang tepat. Sehingga, bisa saja suatu negara meningkat tetapi ranking dunianya tetap terkalahkan oleh negara lain. 

Ukuran HDI tersebut setelah berlangsung sekitar sepuluh tahun selama tahun 1990-an dianggap kurang akurat karena selama tahun 1990-an banyak dilakukan Konferensi Dunia antara lain dalam bidang Kependudukan tahun 1994, Konferensi Dunia dalam bidang Wanita tahun 1995, Konferensi Dunia dalam bidang Sosial tahun 1996 dan banyak Konferensi Dunia lainnya yang kemudian oleh UNDP berbagai keputusannya dipadatkan dalam ukuran indikator dunia baru yang disebut sebagai Millennium Development Goals (MDGs) yang disyahkan PBB dengan delapan indikator utama dan ditandatangani Kepala Negara anggota PBB tahun 2000.

Indikator baru ini menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dunia selama tahun 2000 – 2015. Selama limabelas tahun negara-negara di dunia bekerja keras berlomba mencapai pemenuhan ke delapan indikator dunia itu dengan segala proxy yang mengarah pada delapan indikator tersebut. Indonesia secara politis juga komit terhadap pelaksanaan pembangunan guna memenuhi ke delapan indikator tersebut, tetapi disiplin mengarah kepada pemenuhan indikator tersebut sangat lemah.

Bahkan, pemerintah seakan membiarkan daerah bekerja sesuai dengan selera masing-masing. Dalam hal seperti ini Indonesia tidak sendirian. Ada negara-negara lain yang bekerja sangat keras, sehingga hampir tidak memperhatikan lingkungan atau bahkan merusak sumber daya alamnya.

Alhasil, seakan anak cucunya tidak kebagian lagi karena dihabiskan untuk memenuhi target masa kini. Banyak ahli melihat dua gejala ekstrem tersebut, sehingga akhirnya diambil kesimpulan bahwa indikator MDGs perlu disempurnakan dan perlu pengamatan yang lebih ketat, kepada negara-negara yang kecepatan dan ketetapan penggunaan indikatornya kurang sesuai dengan arahan PBB.

Di antaranya secara sopan Indonesia dimasukkan dalam kategori yang mendapat undangan untuk mengacu pada penggunaan indikator baru yang disebut SDGs atau Sustainable Dvelopment Goals (SDGs) yang indikatornya tidak lagi delapan, tetapi tujuh belas karena ditambahkan komponen kemiskinan dan kelaparan yang harus terhapus dalam lima belas tahun, kesenjangan dipersempit dan ditambahkan pemeliharaan lingkungan serta kekayaan sumber daya alam yang dilestarikan untuk anak cucu di kemudian hari. Target baru dengan tujuh belas indikator itu berlaku untuk lima belas tahun sampai tahun 2030 mendatang dan Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang besar sangat diharapkan mensukseskan target baru tersebut. Presiden Jokowi memberikan komitmen agar tujuh belas indikator pembangunan dunia itu dapat dicapai dengan sekaligus memberikan tekanan pada pembangunan berbasis desa dan desa tertinggal dengan Nawa Cita.

Tekanan Presiden ini memperkuat pencapaian keberhasilan pembangunan utamanya dari desa dan daerah pinggiran serta langkah-langkah komitmen pembangunan yang dikontrol dengan ketat bebas dari korupsi. Dengan disipilin, sasaran yarg tepat dan komitmen yang tinggi, hampir pasti kita bisa!

(Prof Dr Haryono Suyono, mantan Menko Kesra dan Taskin RI).

Editor : Yon Parjiyono