logo

Mencermati Isu Kemiskinan Nelayan

Mencermati Isu Kemiskinan Nelayan

07 Mei 2018 13:28 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Pilkada serentak 2018 nampaknya tidak banyak yang menyasar kepada nelayan. Padahal taraf kesejahteraan nelayan patut juga dipedulikan, apalagi baru-baru ini  ada kasus makanan kaleng yang bahan bakunya adalah ikan yang tidak lain adalah hasil tangkapan nelayan. Oleh karena itu, kandidat di pilkada serentak perlu mencermati isu kehidupan nelayan dan esensinya yaitu bagaimana membangun daya saing nelayan dan komitmennya untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan nelayan.

Argumen yang mendasari karena fakta kehidupan nelayan cenderung berada di taraf kemiskinan dan ini tidak terlepas dari fakta mayoritas kemiskinan di perdesaan dan pesisir. Oleh karena itu, kontroversi penggunaan cantrang beberapa waktu lalu sempat memicu demo karena imbas terhadap tangkapan nelayan sementara di sisi lain jumlah tangkapan menjadi indikator upah dan pendapatan nelayan yang kemudian fakta ini menjadi argumen dari taraf kesejahteraan nelayan.

Nelayan sebagai tulang punggung dari industri perikanan nasional sejatinya mempunyai peran sangat strategis karena mata rantainya kompleks. Oleh karena itu, taraf hidup dan  daya saing produksi perikanan menjadi penting untuk diperhatikan dan karenanya hal ini juga sekaligus menjadi tantangan untuk menumbuhkembangkan rumah tangga nelayan. Argumen yang mendasarinya karena jumlah rumah tangga nelayan cenderung semakin turun dan dalam 10 tahun terakhir berkurang separonya yaitu dari 1,6 juta kini hanya 0,8 juta. Artinya jika tidak ada campur tanggan pemerintah maka dipastikan jumlahnya akan terus merosot dan tentu imbasnya yaitu tidak adanya regenerasi. Ini menjadi isu penting di pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019.

Konsistensi

Jika dicermati kekhawatiran terhadap regenerasi nelayan juga terjadi di sektor pertanian meski pada kasus pertanian juga dipicu oleh semakin merosotnya luas areal pertanian. Artinya, setali tiga uang dengan penurunan jumlah rumah tangga nelayan dan pertanian akhirnya memicu tingginya impor bahan pangan. Akibatnya laju impor meningkat dan imbasnya taraf kesejahteraan nelayan merosot karena tekanan terhadap daya beli yang tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan primer keseharian. Belum lagi jerat dari rentenir yang menyasar di banyak permukiman nelayan dan pertanian di perdesaan dan pesisir. Fakta ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar konsisten dapat memacu taraf kesejahteraan kelompok minoritas seperti nelayan dan petani.

Ancaman terhadap kesejahteraan nelayan, maka keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan bisa melakukan pemetaan terkait persoalan mendasar kehidupan nelayan dan dicarikan solusinya. Terkait ini, aspek mendasari dari kesejaheraan nelayan adalah membangun sarana dan prasarana termasuk alat tangkap ikan. Tidak dipungkiri bahwa mayoritas nelayan masih menggunakan armada yang kecil sehingga hal ini tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi sementara perolehan tangkapan dengan armada kecil tentu tidak maksimal. Fakta ini menjadi pembenar ketika akhirnya nelayan banyak yang berprofesi ganda untuk menyambung hidup, selain sebagai nelayan juga berprofesi sebagai buruh serabutan, terutama jika iklim melaut tidak bersahabat.

Fakta perkembangan kesejahteraan nelayan sejatinya tidak hanya dipengaruhi kondisi iklim – cuaca yang terkadang sangat ekstrim tapi juga daya dukung armada yang tidak maksimal. Belum lagi kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh armada asing dengan kemampuan yang maksimal. Oleh karena itu, komitmen Menteri Susi terhadap kegiatan penenggelaman kapal yang mencuri ikan di laut Indonesia bisa dibenarkan, terutama jika dikaitkan dengan penguasaan laut dan sumber dayanya bagi kesejahteraan nasional. Hal ini menjadi tantangan yang semakin berat, terutama mengacu semakin banyaknya kasus pencurian ikan di perairan nasional. Meski demikian, kasus ini bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi taraf kesejahteraan nelayan.

Regulasi

Hal lain yang juga perlu dicermati yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela atau Trawls dan Pukat Tarik atau Seine Nets di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang telah dirubah menjadi Permen KP no 71 tahun 2016. Hal ini memberikan gambaran bahwa regulasi juga berpengaruh terhadap komitmen memacu taraf kesejahteraan nelayan.

Paling tidak, hilirasi industri perikanan dan mata rantai yang terbentuk akan berpengaruh terhadap konsistensi dan keberlanjutan industrinya sehingga memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi nelayan di perdesaan dan pesisir. Jika ini berhasil maka sejatinya selaras dengan komitmen era otda. Selain itu optimalisasi dana desa sejatinya juga bisa untuk dimanfaatkan demi pembangunan sarana dan prasarana nelayan dan industri perikanan di perdesaan dan pesisir.

Faktor lain yang juga menarik dicermati terkait dengan tuntutan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan adalah memberikan jaminan kepastian terhadap harga jual ikan dan juga tentu kualitas ikan itu sendiri. Tentu hal ini perlu campur tangan pusat dan daerah, termasuk misalnya dengan penetapan regulasi seperti di sektor pertanian lewat harga pokok gabah. Artinya, ada kepastian terhadap harga dan juga pembeliannya sebab hal ini berdampak terhadap kontinuitas kehidupan nelayan.

Padahal, pasar ekspor bagi nelayan sejatinya semakin terbuka namun akses ke pasar global tidak dimiliki nelayan sehingga tersandera oleh tengkulak dan rentenir. Jika sudah demikian, jangan berharap terhadap perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan sehingga beralasan jika rumah tangga nelayan cenderung terus menurun karena tidak ada kepastian terhadap kesejahteraannya. Realitas ini sekaligus menguatkan argumen bahwa kemiskinan di perdesaan dan pesisir identik dengan rendahnya taraf hidup kesejahteraan nelayan.   ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo