logo

Pro Kontra Taksi Daring: Belajar Dari Perkembangan Jasa Transpotasi Di Korea Selatan

Pro Kontra Taksi Daring: Belajar Dari Perkembangan Jasa Transpotasi Di Korea Selatan

03 Mei 2018 17:41 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Joko Setijowarno*

Perusahaan ridesharing (perusahaan aplikasi) berbasis aplikasi Uber, mengawali operasinya di Seoul (Korsel).  Jasa ridesharing menggunakan kendaraan probadi non komersial. 

Upaya ini mendapat tentangan keras dati Korea National Joint Conference of Taxi Association (JCTA) yang melakukan unjuk rasa di depan City Hall, kantor Seoul Metropolitan Government (SMG). 

Pihak SMG lalu menyatakan Uber telah melanggar UU jasa Transportasi Penumpang Tahun 2009 dan diperkarakan di pengadilan tinggi Korea. Perusahaan Uber kemudian terbukti telah melanggar hukum dan dikenakan denda sebesar 10 juta Won (US$8.863).

Berdasar pasal 81, kendaraan pribadi non komersial tidak diperkenankan untuk disewakan maupun digunakan untuk tujuan komersial lainnya. Tetapi ada sejumlah pengecualian. 

Pertama,  sekiranya kendaraan pribadi digunakan untuk carpooling yang searah rute perjalanan menuju dan dari tempat kerja. Peraturan ini tidak menetapkan jam commuting. Pemkot. Metropolitan Seoul menerapkan ketentuan tambahan, yakni memberlakukan jam commuting pukul 05.00-11.00 dan 17.00-02.00 dini hari. 

Kedua,  bilamana kendaraan tersebut digunakan dalam keadaan darurat, seperti bencana alam, kegiatan pendidikan maupun aktifitas lainnya mendapat ijin dari MOLIT dan Kepala daerah setempat.

Pasal 82, memberikan ruang pengecualian digunakannya kendaraan pribadi untuk mencari penumpang, yakni kegiatan sosial budaya, dan penggunaan di lokasi-lokasi tidak terdapat sarana transportasi umum.

Setelah layanan Uber dilarang di Korsel, pada Maret 2015 perusahaan Kakao meluncurkan aplikasi Kakao Taxi (kini Kakao T). Aplikasi ini mirip dengan Uber, namun menawarkan layanan dari pengemudi taksi resmi.

Hingga akhir 2015, sekitar 200 ribu pengemudi taksi resmi di Korsel terdaftar pada layanan Kakao T dengan jumlah order mencapai 500 ribu. Yang menarik, layanan Kakao T tidak memungut prosentasi dari tarif taksi. Tidak ikut mengatur besaran tarif atau bentuk-bentuk bonus lainnya. Hanya mendukung layanan taksi berbasis daring.

Tidak seperti di Indonesia memungut 20% dari tarif hasil transaksi dengan pengguuna jasa taksi daring. Ikut mengatur besaran tarif, berperan seperti operator transportasi umum, walau tidak memiliki aset. 

Yang lsin ada layanan callbus adalah jasa carpooling berbasis aplikasi yang beroperasi pukul 23.00-04.00. Mulai beroperasi 2016 menggunakan kendaraan berlisensi usaha dan dikendarai oleh pengemudi taksi yang terdaftar. 

Ada pula Luxi dsn Poolus juga layanan carpooling berbasis aplikasi. Bedanya dengan Callbus, keduanya menggunakan kendaraan pribadi non komersial/tidak memiliki lisensi usaha dsn dikendarai pengemudi biasa. 

Untuk menghindari tentangan JCTA, keduanya memposisikan diri sebagai 'pelengkap' taksi reguler. Artinya,  dengan menetapkan ketentuan jam operasi di saat taksi reguler sulit didapat, yakni jam commuting. Baik Luxi dan Poolus menyasar commuter sebagai konsumennya.

Pengemudi Luxi dan Poolus juga diasumsikan sebagai commuter dan bukan pengemudi profesional 
Luxi beroperasi pada pukul 05.00-11.00 dan 17.00-02.00 dini hari.  Sementara Poolus beroperasi maksimal 8 jam per hari dan 5 hari per minggu.

Luxi dimiliki dan dijalankan okeh perusahaan Kakao. Sementara Poolus merupakan start up yang didanai oleh Never, Mirae Asset dan SK Corp. Poolus beroperasi di selurih Korsel, sementara Luxi hanya dapat digunakan di wilayah kerja SMG dan Kota Busan.

Cara Kakao T beroperasi tidak membentuk badan usaha baru tapi menyasar perusahaan taksi reguler bisa ditiru. Namun kondisi sekarang, sudah sulit karena terlanjur muncul usaha taksi daring di luar taksi reguler.

Walau demikian, cara Kakao T tidak turut campur manajemen perusahaan taksi reguler menjadi menarik. Apalagi tidak menarik prosentase dari tarif yang berlaku. Bisa jadi Kakao T mencari pemasukan dari bisnis iklan atau jual data. 

Tidak ada salahnya, Kemenhub mengundang pihak manajemen Kakao T untuk berbagi cara mengelola taksi daring. Bisa bekerjasama atau membuat aplikasi sendiri.

Joko Setijowarno: Pengamat transpotasi, anggota Masyarakat Transpotasi Indonesia (MTI)