logo

Urgensi Obligasi Daerah

Urgensi Obligasi Daerah

16 April 2018 00:09 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Otda, pemekaran, dinasti politik dan pilkada serentak nampaknya menjadi mata rantai di pusaran demokrasi yang di republik ini menjadi industri. Oleh karena itu, patgulipat di pesta demokrasi menjadi sentimen negatif karena penuh intrik demi kekuasaan. Paling tidak, ini terlihat dari sejumlah petahana yang terjerat kasus korupsi untuk pembiayaan kampanye di pilkada serentak.

Fakta ini membenarkan ironi jika kemudian lebih dari 10 tahun otda ternyata kesejahteraan daerah tidak meningkat signifikan sementara berita kepala daerah terjerat OTT KPK kian marak. Setidaknya tahun 2017 kemarin menjadi bukti kegagalan otda dan sebaliknya menguatkan sukses pemekaran berbalut korupsi dan dinasti politik. Bahkan, 3 bulan pertama di 2018 ada sejumlah kepala daerah yang terciduk melalui OTT KPK, termasuk diantaranya yang menjadi petahana dan terbaru di Bandung Barat yang kasusnya kini sedang disidik KPK.

Belajar bijak dari 10 tahun lebih era otda maka para pemenang pilkada serentak 2018 harus berorientasi terhadap kepentingan pembangunan, meski harapan ini kecil karena tuntutan balik modal masih lebih dominan dibanding memikirkan pembangunan daerah. Terkait ini, salah satu kendala pembangunan daerah adalah keterbatasan anggaran yang dijabarkan dalam APBD. Di satu sisi, bahwa tahun politik secara tidak langsung dapat berimbas ke sektor ekonomi – sosial – bisnis, paling tidak ada ancaman wait and see dan mungkin juga wait and worry jika ada konflik horisontal, sementara di sisi lain tuntutan perpajakan ke depan semakin tinggi, tidak hanya untuk pendanaan pembangunan tapi juga esensi kemandirian daerah.

Kebutuhan

Aspek lain yang tidak bisa diabaikan adalah tuntutan pembangunan daerah yang kian tinggi dengan berbagai program dan proyek. Meski ada dana alokasi dari pusat, namun harus juga diakui bahwa kebutuhan pendanaan semakin besar sementara mengandalkan dari pasokan pusat dan perolehan pajak juga semakin rentan, apalagi kesadaran kolektif para wajib pajak juga belum maksimal, meski pemerintah telah melakukan tax amnesty. Jika negara saja harus menutup pendanaan dengan hutang luar negeri, maka sejatinya di daerah juga bisa mengeluarkan obligasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan di daerah. Secara teoritis daerah juga dibenarkan mengeluarkan obligasi daerah, selama itu digunakan semaksimal mungkin untuk pembiayaan sebesar-besarnya demi kemakmuran.

Relevan dengan obligasi daerah, Dirjen Perimbangan Keuangan, OJK dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun ini akan menggelar percontohan obligasi daerah. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang potensial dan karenanya ditetapkan sebagai percontohan daerah yang mengeluarkan obligasi daerah. Hal ini pada dasarnya adalah tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan Dirjen Perimbangan Keuangan bersama OJK. Jika Jawa Tengah sukses menjadi percontohan penerbitan obligasi daerah maka ke depan ini bisa menjadi model bagi daerah lain. Alasan yang mendasari karena sampai kini belum ada daerah yang menerbitkan obligasi daerah sementara sudah ada beberapa daerah yang berminat menerbitkan misalnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Pembiayaan dengan obligasi daerah yang disarankan adalah proyek yang memberikan penerimaan dan manfaat terbesar bagi masyarakat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan jika dana obligasi daerah dimanfaatkan untuk pembiayaan yang tidak profit oriented dan cenderung kepada proyek prestise. Jika daerah menerbitkan obligasi dan mampu untuk mendukung pendanaan pembangunan maka pada dasarnya daerah mampu melakukan pembiayaan struktural dalam jangka panjang. Artinya, harus ada sinergi antar kepala daerah dalam rentang waktu pendanaan pembangunan dari penerbitan obligasinya dan tentu ini harus disinergikan dengan semua dinas - instansi di daerah, termasuk juga harus selaras – sinkron dengan tuntutan regulasi – kebijakan pusat.

Secara teoritis sebenarnya obligasi daerah adalah surat hutang yang dikeluarkan daerah untuk pendanaan – pembiayaan pembangunan di daerah dan diyakini sebagai instrumen yang mendukung alternatif pendanaan. Jika ke depan semakin banyak daerah berhasil menerbitkan obligasi maka akan berpengaruh terhadap gelait sektor keuangan. Argumen yang mendasari adalah peluang masuknya asuransi dan dana pensiun dalam pembelian obligasi daerah sehingga perputaran uang akan mendukung geliat ekonomi di daerah dan tentu harapan kesejahteraan seperti amanat era otda akan tercapai.

Komitmen

Percontohan penerbitan obligasi oleh Pemprov Jawa Tengah secara tidak langsung bisa menjadi acuan bahwa reorientasi pembiayaan pembangunan di daerah selama ini tidak lagi relevan karena hanya mengandalkan APBD semetara di sisi lain ada banyak sumber alternatif yang bisa dilakukan. Oleh karena itu para pemenang pilkada serentak ke depan harus memiliki keberanian - keyakinan untuk membangun daerah melalui ketersediaan berbagai sumber pembiayaan alternatif. Artinya, para kepala daerah pemenang pilkada serentak 2018 harus bisa lebih kreatif, inovatif dan brilian dalam memang semua potensi dan peluang pembiayaan pembangunan. Jika dicermati sebenarnya inilah roh dari era otda yang digulirkan lebih dari 10 tahun lalu.

Terkait percontohan penerbitan obligasi, Pemprov Jawa Tengah dan BI perwakilan Jawa Tengah telah meresmikan Koridor Perdagangan, Investasi dan Pariwisata Jawa Tengah atau Keris Jateng sebagai upaya penguatan layanan promosi - kebijakan investasi yang dikelola profesional untuk memacu daya saing. Artinya, ini menjadi muara terkait semua potensi investasi yang menarik di Jawa Tengah dan memungkinkan untuk mendukung bagi penerbitan obligasi daerah. Keyakinan itu juga didukung dengan industrialisasi di Jawa Tengah yang berkembang pesat dan dukungan tarif upah yang relatif murah. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Editor : Gungde Ariwangsa SH