logo

Pemerintah Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah

Pemerintah Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah

Menko Polhukam Wiranto (ist)
13 Maret 2018 22:25 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menunda pengumuman dan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2018. Ini sebagai respon atas pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang akan mengumumkan calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi pada minggu ini.

Menurut Wiranto, hari ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Jaksa Agung tentang adanya satu permasalahan di mana KPK akan mengumumkan nama calon tersangka dari peserta Pilkada Serentak 2018. Dia mengatakan, apabila belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon, silakan saja KPK melakukan langkah-langkah hukum sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon menghadapi pilkada serentak, kita dari penyelenggara minta ditunda dululah ya, ditunda dulu penyelidikan, penyidikan, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau pun tersangka," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, (12/3/2018).

Penetapan status hukum terhadap kandidat, kata Ketua Dewan Pembina Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada dan pemilu. Masalah tersebut dikhawatirkan akan masuk ke ranah politik dan mempengaruhi perolehan suara. Apalagi, jika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka pengaruhnya berimbas ke partai dan tim pendukung.

"Karena risiko ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pasti berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya (calon kepala daerah) sebagai perwakilan dari partai politik atau mewakili para pemilih," katanya.

Dengan begitu, tidak berlebihan jika penyelenggara pemilu meminta kepada KPK agar menunda dulu pengumuman dan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah menjelang Pilkada serentak 2018. Setelah pilkada, KPK dipersilakan untuk melanjutkan proses penyidikannya.

Wiranto juga mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo dan penyelenggara pemilu sudah berbicara dengan KPK. Pemerintah juga akan berbicara kembali dengan KPK terkait masalah-masalah seperti ini. "Jangan sampai ada langkah-langkah tertentu justru menganggu jalannya pemilu yang kita harapkan. Sukses, aman, tertib," katanya. ***

Editor : Pudja Rukmana