logo

Implementasi UU No 35/2009 Gagal, Pemerintah Harus Berani Evaluasi

Implementasi UU No 35/2009 Gagal, Pemerintah Harus Berani Evaluasi

Pegiat Anti Narkoba Siswandi.
08 Maret 2018 00:00 WIB
Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Aparat boleh bangga dengan pengungkapan secara beruntun penyelundupan sabu dalam jumlah besar di Kepulauan Riau. Seperti dalam dua bulan terakhir, total sabu yang disita aparat (TNI AL dan Tim Satgas Polri dan Bea Cukai) mencapai  2,9 ton di Perairan Anambas, Kepulauan Riau.

Tapi, aparat tidak boleh berpuas diri. Karena, ternyata jumlah yang diungkap tersebut sebenarnya hanya sebagian kecil dari total narkoba yang diselundupkan ke Indonesia. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso menyebut total barang bukti yang disita tak lebih dari 10 persen dari berton-ton sabu yang lolos masuk ke Indonesia. 

Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa sindikat internasional tak kunjung jera menyelundupkan barang terlarang ini ke Indonesia kendati sudah banyak yang tertangkap dan ditembak mati? Apa yang salah dalam regulasi pemberantasan narkoba di Indonesia? 

Suarakarya.id mewawancarai pegiat antinarkoba Siswandi. Purnawirawan polisi bintang satu ini cukup lama menangani reserse di bidang narkoba. Ia pernah bertugas sebagai Kasat Narkoba Ditserse Umum Polda Metro Jaya (sekarang Direktorat Reserse Narkoba Polda), Kepala Unit di Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri, dan terakhir Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNN. Berikut petikannya:

Sudah banyak pelaku narkoba ditangkap dan ditembak mati di Indonesia. Tapi, peredaran gelap barang berbahaya ini masih tetap membanjiri Tanah Air. Apa tanggapan Anda? 

Berbicara masalah peredaran narkoba, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu supply (pasokan) dan demand (permintaan). Indonesia merupakan wilayah  sasaran penyelundupan sindikat  narkoba internasional, karena permintaan konsumsi narkoba masih tetap tinggi. Bisnis narkoba sangat menguntungkan, karena pasar di Indonesia bagus. Angka permintaannya naik terus, harganya bagus. Apalagi, anggota sindikat ini  menganggap hukum di Indonesia bisa dibeli. 

Alasan lainnya?

Sindikat mengincar Indonesia juga  tidak terlepas dari sejumlah faktor. Selain jumlah penduduknya yang besar, perkembangan ekonomi Indonesia yang terbilang tinggi menjadi daya tarik bagi sindikat narkoba. Maka, berbagai upaya ditempuh sindikat untuk menyelundupkan narkoba. Jalur laut banyak dipilih karena luasnya perairan Indonesia. 

Apakah maraknya peredaran narkoba ini juga terkait dengan law enforcement (penegakan hukum) yang lemah?

Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan oleh aparat hukum saja. Semua pihak , instasi terkait juga harus berperan. Sejauh ini kepolisian, BNN, Bea Cukai sudah banyak melakukan tindakan represif, tapi kalau tidak didukung, misalnya, dalam pembinaan generasi muda, ya akan sia-sia. 

Terkait law enforcement, saya setuju di Indonesia masih lemah. Saya mencatat, bahwa ada terpidana 43 bandar narkoba sudah divonis hukuman mati. Tapi, sampai sekarang mereka belum dieksekusi.

Mengapa hal itu bisa terjadi?

Ini yang menjadi pertanyaan. Mengapa Kejaksaan Agung belum juga melaksanakan eksekus:? Padahal, keputusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrafh). Kalau para pengedar dan bandar tidak dihukum seberat-beratnya atau masih bertele-tele seperti sekarang, ya tidak akan pernah tuntas pemberantasan narkoba di Indonesia. 

Bagaimana Anda melihat pelaksanaan kebijakan narkoba di Indonesia?  

Pemerintah sudah mempunyai aturan hukum yang jelas, yakni berdasarkan   UU No 35/2009, tentang Narkotika. Undang undang ini berlaku cukup keras, karena  mengenal hukuman mati terhadap pelaku yang terbukti menjadi pengedar. Tapi, di sisi lain, undang-undang ini juga sangat humanis, karena memberlakukan hukuman rehabilitasi bagi korban atau pecandu agar bisa diselamatkan. 

Meski demikian secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan UU No 35/2009 ini menurut saya gagal. Pemerintah gagal membangun regulasi penanggulangan narkoba secara berkesinambungan. Sejauh ini, upaya yang dikedepankan hanya penindakan (represif). Penangkapan dan pengungkapan kejahatan narkoba, tapi untuk pencegahan dan rehabilitasi gagal total. 

Masalahnya?

Program "Satu Tahun 100 Ribu Rehabilitasi Penyalahguna/Pecandu Narkoba" yang pernah dicanangkan oleh Presiden SBY dan  Kepala BNN 2012-2015 Anang Iskandar, tidak jalan. Ternyata dalam satu tahun cuma 20 ribu yang masuk rehabilitasi. Yang 80 ribu ke mana? Padahal,  korban berjatuhan akibat penyalahgunaan narkoba telah mencapai 50 orang per hari. Pengguna narkoba dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, pekerja hingga pegawai, artis terus bertambah. 

Lantas, siapa yang paling bertanggung jawab?

Pemerintah! Pemerintah itu, ya BNN, Polri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan instansi terkait lainnya. Mereka harus mengevaluasi, jangan berjalan sendiri-sendiri. Harus ada keseimbangan,  pemberantasan, pencegahan dan rehabilitasi (dalam kasus narkoba) harus berjalan bersama-sama. ***

 

Editor : B Sadono Priyo