logo

Politikus PKS Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Di Dalam Bui

Politikus PKS Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Di Dalam Bui

terdakwa Yudi Widiana
21 Februari 2018 19:06 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Satu persatu pelaku dugaan korupsi dan suap terkait proyek pembangunan di Maluku dan Maluku Utara dituntut JPU KPK dan divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Rabu (21/2/2018), giliran politikus PKS Yudi Widiana Adia dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider kurungan 6 bulan.

Terdakwa Yudi Widiana dinyatakan  jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat suap dalam proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.  Dalam keterlibatannya itu, Yudi terbukti menerima uang suap Rp11,1 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

"Kami menyatakan  terdakwa Yudi Widiana terbukti bersalah melakukan perbuatan  korupsi secara bersama-sama dengan pelaku lainnya yang sudah dituntut dan dijatuhi hukuman," kata jaksa pada KPK saat membacakan tuntutan perkara ini di Pengadilan Tipikor Jakarta,  Rabu (21/2/2018).

Jaksa menyatakan uang suap itu untuk program aspirasi proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Politikus PKS ini menerima uang suap  melalui anggota DPRD Kota Bekasi M Kurniawan Eka Nugraha (sampai saat ini belum jelas sampai di mana penanganan keterlibatannya). "Yudi menerima uang dari So Kok Seng alias Aseng melalui orang kepercayaannya, M Kurniawan," ungkap jaksa.

Jaksa juga mengatakan Yudi, yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR saat itu, mengajukan usul program aspirasi kepada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk dimasukkan dalam DIPA Kementerian PUPR.
Usulan program aspirasi milik Yudi ke Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR adalah pembangunan jalan Pasahari-Kobisonta senilai Rp50 miliar, pelebaran jalan Kobisonta-Pasahari senilai Rp 50 miliar, dan pelebaran jalan Kobisonta-Bonggol Bula senilai Rp40,5 miliar.

"Kurniawan kemudian melakukan komunikasi dengan Aseng, membahas realisasi pembayaran uang muka commitment fee program aspirasi Yudi sekitar Rp 7 miliar, yang merupakan 5 persen dari nilai anggaran Rp140 miliar dari tiga proyek. Seluruh uang itu nyata diterima Yudi,"  papar jaksa.

Terdakwa Yudi dijerat dengan  Pasal 12 huruf  b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo  Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Menanggapi tuntutan JPU KPK tersebut, terdakwa Yudi menyatakan keberatannya. Dia menilai tuntutan jaksa tersebut berlebihan bahkan cenderung lebih memberatkan dirinya daripada pelaku lainnya.

Untuk itu, terdakwa meminta majelis hakim agar memberinya kesempatan untuk mengajukan pledoi bersama penasihat hukumnya pada siding berikutnya. ***

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto