logo

Setelah SBY, Giliran Tim Hukum Partai Demokrat Laporkan Firman Wijaya

Setelah SBY, Giliran Tim Hukum Partai Demokrat Laporkan Firman Wijaya

Tim Advokasi PD di Bareskrim Polri. (ist)
13 February 2018 19:41 WIB
Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id -JAKARTA - Tim Hukum Partai Demokrat (PD) melaporkan pengacara Firman Wijaya ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah dan pencamaran nama baik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (13/2/2018).

“Kedatangan kami untuk melaporkan saudara Firman Wijaya. Terlapor  secara provokatif, imajiner dan tendensius telah mengembangkan fakta-fakta yang bertentangan dengan fakta persidangan dengan cara mengumumkan ke publik seolah-seolah apa yang diucapkannya adalah kebenaran yang terungkap dalam persidangan,”  kata anggota  Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ardy Mbalembout di Bareskrim Polri, Selasa (13/2/2018).

Dalam laporan tersebut, pihaknya mengaku mewakili tiga elemen yakni Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat,  Kongres Advokat Indonesia dan Tim Pembela Demokrasi (TPD).

Pernyataan Firman ini, kata Ardy,  telah melanggar batas kewenangannya sebagai pengacara Setya Novanto karena telah memfitnah SBY terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

Laporan no LP/219/II/2018/Bareskrim tanggal 13 Februari 2018 dengan terlapor Firman Wijaya . Dilaporkan atas  atas dugaan tindak pidana memfitnah dan mencemarkan nama baik  melalui media elektronik dan  media online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat 1 Jo Pasal 311 KUHP Jo Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Satu minggu sebelumnya,  Ketua Umum DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melaporkan Firman Wijaya atas kasus yang sama.

"Justru kami perkuat laporan SBY dalam kapasitas anggota divisi dan rekan-rekan organisasi advokat," katanya.

Sebelumnya, FirmanWijaya yang merupakan kuasa hukum Setya Novanto mengungkap fakta persidangan dari keterangan saksi yang menyebutkan ada aktor besar di balik proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009 yakni PD dan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun saksi yang dimaksud Firman adalah mantan politisi PD yakni Mirwan Amir.