logo

KPK Dituding Tak “Bertaring” Mengusut Dugaan Korupsi di Kabupaten Bekasi

KPK Dituding Tak “Bertaring” Mengusut Dugaan Korupsi di Kabupaten Bekasi

Ilustrasi
17 Januari 2018 23:45 WIB
Penulis : Muhajir Aji

KABUPATEN BEKASI (Suara Karya): Terkesan tebang pilih, itulah opini masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi terhadap penegakan hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagaimana tidak, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melaporkan berbagai tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada lembaga anti rasuah tersebut, namun hingga saat ini belum satupun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Bahkan, sejumlah praktisi hukum menilai,  KPK tak “bertaring” dalam mengusut dugaan korupsi dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi.

Praktisi hukum, Hadly Effendi, menilai sebagai daerah penyangga ibukota, seharusnya persoalan hukum di wilayah Kabupaten Bekasi mendapat sorotan dari Lembaga Anti Rasuah tersebut.

“Sepanjang tahun 2017, KPK banyak melakukan OTT Bupati dan Wali Kota di sejumlah daerah. Tapi kenapa KPK tidak menindaklanjuti laporan dan kasus korupsi di Kabupaten Bekasi" katanya mengaku heran.

Jika hal tersebut tidak segera dibenahi, ia khawatir hal itu akan mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan KPK di mata publik, khususnya bagi aktivis penggiat korupsi di Kabupaten Bekasi.

“Waktu itu pernah beberapa kali sejumlah LSM dan Ormas melakukan aksi unjukrasa ke kantor KPK. Tetapi saya lihat belum ada langkah konkrit dari KPK pasca aksi demo tersebut,” ungkapnya, Rabu, (17/1/2018).

Sebelumnya, kebijakan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, disebut ‘beraroma’ gratifikasi yang diduga mengalir ke Bupati Neneng Hasanah Yasin.

KPK diminta untuk mengusut dan melakukan penyidikan adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) tersebut.

Salah seorang pejabat di Pemkab Bekasi yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, nama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berinisial P dan D, selama ini berperan sebagai ‘pengepul’ (mengumpulkan) dana dari pejabat yang akan dimutasi.

“Iya, mereka yang ambilin uang dari pejabat (yang akan dimutasi). Nilainya mencapai puluhan miliar. Mahar untuk setiap pejabat yang akan dimutasi bervariasi. Tergantung jadi Kepala SKPD apa,” ungkapnya.

Bahkan, ia mengungkapkan jika selama ini keluarga dan kerabat Bupati Neneng Hasanah Yasin telah menguasai proyek yang ada di Pemkab Bekasi.

“Sama seperti Ratu Atut di Banten. Proyek di Pemkab Bekasi juga dikuasai oleh kerabat Bupati. KPK harus turun dan melakukan penyidikan,” tegasnya.

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto